Beli LPG Pakai Sidik Jari dan Retina? Usulan DPR Ini Bikin Kaget
DPR RI mengusulkan sistem baru untuk pembelian LPG 3 kg menggunakan sidik jari dan pemindai retina mata langkah ini bertujuan memastikan subsidi LPG.
Mencegah penyelewengan, dan mengurangi penimbunan serta penjualan kembali ke pasar gelap. Usulan ini menimbulkan beragam respons publik, mulai dari dukungan terhadap efisiensi distribusi hingga kekhawatiran soal privasi data.
Simak informasi terbaru dan terviral lainnya yang akan di bahas dengan detail hanya ada di VIEWNEWZ.
LPG 3 Kg Bakal Pakai Sidik Jari & Retina, Usul DPR
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) kembali menarik perhatian publik setelah mengusulkan perubahan besar pada penyaluran subsidi LPG 3 kg yang selama ini dinilai kurang tepat sasaran. Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, menegaskan bahwa pemerintah harus memperketat mekanisme distribusi subsidi agar anggaran negara tidak ‘bocor’ ke pihak yang tidak berhak.
Said mengusulkan salah satu solusi dengan menggunakan teknologi biometrik, seperti memindai sidik jari atau retina mata penerima subsidi LPG 3 kg. Dengan verifikasi biometrik ini, pemerintah dan DPR berharap setiap pembelian gas bersubsidi dapat langsung terhubung dengan identitas individu yang berhak.
Usulan ini sontak menuai beragam respons dari berbagai kalangan. Ada yang menyambut positif sebagai langkah untuk memperbaiki penyaluran subsidi agar lebih efisien, namun tidak sedikit yang khawatir bahwa kebijakan ini justru memperumit akses masyarakat kecil terhadap kebutuhan dasar energi rumah tangga.
| POSVIRAL hadir di saluran whatsapp, silakan JOIN CHANNEL |
🔥 Ayo Rasakan Serunya Piala Dunia 2026!
Nonton semua pertandingan tanpa batas lewat
LIVE STREAMING GRATIS di
Aplikasi Shotsgoal.
📲 DOWNLOAD SEKARANG
DPR Soroti Efektivitas Subsidi LPG 3 Kg
Dalam pernyataannya, Said Abdullah menyoroti fakta bahwa alokasi subsidi LPG 3 kg saat ini kurang tepat sasaran. Data internal Banggar DPR menunjukkan bahwa dari total pagu anggaran untuk sekitar 8,6 juta penerima. Hanya sekitar 5,4 juta yang benar‑benar memenuhi kriteria sebagai rumah tangga miskin atau rentan secara ekonomi.
Fenomena ini menjadi pemicu utama mengapa DPR menyarankan verifikasi yang lebih ketat. Said mengatakan bahwa jika pemerintah menertibkan pola distribusi. Mereka bisa mengalihkan sisa anggaran ke program perlindungan sosial lain yang lebih langsung meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin.
Namun, sejumlah pengamat kebijakan energi mengingatkan bahwa mekanisme baru tersebut juga harus didukung infrastruktur dan kesiapan teknologi, terutama di daerah terpencil yang minim akses layanan digital. Tanpa infrastruktur yang memadai. Risiko kebijakan ini justru bisa membuat warga menjadi kesulitan mendapatkan LPG 3 kg, khususnya masyarakat yang jauh dari pusat kota.
Baca Juga: Geger! Trump Dikabarkan Masuk RS, Ini Penjelasan Resmi Gedung Putih
Pro dan Kontra di Kalangan Publik
Usulan DPR tersebut menimbulkan pro kontra di masyarakat luas. Di satu sisi, sebagian publik memandang penggunaan verifikasi biometrik sebagai sebuah inovasi positif yang bisa mengurangi penyalahgunaan subsidi. Mereka menganggap kebijakan ini bisa menjadi terobosan untuk mewujudkan subsidi yang benar‑benar tepat sasaran dan meminimalkan.
Namun, kritik tajam datang dari kalangan lain yang khawatir bahwa persyaratan baru semacam ini akan memperberat beban masyarakat kecil. Terutama mereka yang tinggal di daerah dengan akses yang terbatas terhadap layanan digital atau fasilitas pemerintahan.
Para ekonom juga memperingatkan bahwa fokus terlalu besar terhadap teknologi verifikasi bisa mengalihkan perhatian dari perbaikan isu lain yang lebih mendasar. Seperti penataan rantai distribusi LPG yang selama ini dianggap kurang efisien. Untuk itu, mereka menyarankan agar DPR dan pemerintah melakukan kajian mendalam sebelum menerapkan kebijakan secara luas.
Kebijakan Ini dan Imbas ke Ekonomi Energi
Selain soal LPG 3 kg, Said Abdullah juga menyinggung isu subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang belakangan menjadi perbincangan hangat. Dia secara tegas menolak usulan untuk mengurangi subsidi BBM, dengan alasan bahwa kebijakan semacam itu bisa berdampak luas terhadap daya beli masyarakat kecil dan kondisi perekonomian nasional.
Sementara itu, usulan verifikasi biometrik untuk LPG subsidi dianggap sebagai alternatif untuk menekan pemborosan anggaran tanpa harus memangkas subsidi energi secara drastis. Dengan penyaluran subsidi yang lebih presisi, DPR berharap beban pemerintah dalam membiayai program energi bersubsidi bisa lebih terkendali.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari lambeturah.co.id
- Gambar Kedua dari ntvnews.id
