Rahasia Terungkap! Cara Bupati Tulungagung Peras Anak Buahnya

Terungkap cara Bupati Tulungagung melakukan pemerasan terhadap anak buahnya melalui modus tersembunyi yang akhirnya terbongkar oleh KPK.

KPK membongkar skandal pemerasan yang dilakukan Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo (GSW). Modus ini membuat kepala OPD tak berdaya dan diduga menyetorkan uang hingga Rp 2,7 miliar dari target Rp 5 miliar. Kasus tersebut terungkap melalui operasi tangkap tangan (OTT) pada 10 April 2026.

Dapatkan kabar penting, inspiratif, dan bermanfaat dari dalam dan luar negeri, eksklusif di VIEWNEWZ, teman setia menambah wawasan Anda.

Latar Belakang Kasus Pemerasan

OTT KPK digelar di Jawa Timur pada Jumat malam, 10 April 2026. Sebanyak 16 orang termasuk Gatut Sunu Wibowo dan ajudannya Dwi Yoga Ambal (YOG) ditangkap. Pemerasan dimulai sejak para kepala OPD dilantik Desember 2025. Mereka dipaksa memenuhi “jatah” bupati agar aman dari pemecatan.

Para pejabat OPD merasa sangat resah selama empat bulan. Mereka tak bisa menolak karena terikat dokumen rahasia. Asep Guntur Rahayu, Deputi Penindakan KPK, ungkap praktik ini dalam konferensi pers 11 April 2026. Kasus ini jadi temuan modus baru bagi lembaga antirasuah.

Total uang yang direalisasikan mencapai Rp 2,7 miliar dari 16 OPD. Sisanya masih ditagih secara rutin. Bukti sitaan meliputi uang tunai Rp 335,5 juta dan 4 sepatu Louis Vuitton (LV). Ini menunjukkan gaya hidup mewah dari hasil korupsi.

POSVIRAL hadir di saluran whatsapp, silakan JOIN CHANNEL

🔥 Ayo Rasakan Serunya Piala Dunia 2026!
Nonton semua pertandingan tanpa batas lewat
LIVE STREAMING GRATIS di Aplikasi Shotsgoal.


📲 DOWNLOAD SEKARANG

Modus Mengerikan Surat Pengunduran Diri

Gatut Sunu minta para kepala OPD tanda tangan surat pengunduran diri tanpa tanggal. Dokumen ini jadi senjata untuk mengendalikan bawahan. Jika mereka menolak setoran, bupati tinggal membubuhi tanggal pada surat itu dan memublikasikannya seolah-olah mereka mengundurkan diri secara sukarela.

Surat itu bukan hanya untuk jabatan OPD, tapi juga status Aparatur Sipil Negara (ASN). Ancaman pemecatan total membuat pejabat panik. Asep Guntur sebut ini “sangat mengerikan” dan temuan baru KPK. Banyak pihak khawatir daerah lain akan menduplikasi pola ini.

Sejak awal pelantikan, YOG panggil satu per satu kepala OPD untuk tanda tangan. Bupati menyimpan rapat-rapat surat tersebut sebagai jaminan kepatuhan. Para korban merasa terkunci tanpa pilihan lain selain patuh.

Baca Juga: Iran Batasi 12 Kapal per Hari di Selat Hormuz, Tarif Tembus Rp34 Miliar per Tanker!

Peran Ajudan dan Proses Penagihan

Dwi Yoga Ambal jadi eksekutor utama atas perintah GSW. Ia catat “utang” masing-masing OPD, seperti Rp 2 miliar dari Dinas PUPR. Bupati menagih uang tersebut berulang kali sesuai kebutuhan, termasuk mengatur penggunaan anggaran daerah.

Tanpa YOG, skema pemerasan tak terealisasi. Ia mulai dari pemanggilan tanda tangan hingga tagih uang. Pejabat OPD rela pinjam uang ke mana-mana demi bayar “jatah”. Ini ciptakan tekanan finansial berlapis.

GSW membagi target Rp 5 miliar ke 16 OPD dan telah menerima realisasi sebesar Rp 2,7 miliar. Ia terus mengejar sisa uang tersebut dan mengancam akan mengeluarkan surat pengunduran diri jika mereka terlambat menyetor. Modus ini efisien tapi kejam bagi korban.

Dampak Hukum dan Respons Publik

Penyidik menetapkan GSW dan YOG sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dengan penerapan pasal berlapis. KPK kemudian menahan keduanya di Rutan Salemba. Kasus ini memperpanjang daftar bupati yang terlibat perkara serupa sejak pelantikan dan menciptakan kehebohan publik mengenai dugaan modus baru pemerasan pejabat.

Para perangkat OPD saat ini terbebas dari tekanan, namun masih mengalami dampak trauma psikologis yang mendalam. KPK juga mengingatkan pemerintah daerah lain untuk mewaspadai pola surat pengunduran diri tanpa tanggal. Pemerintah menyampaikan peringatan ini sebagai langkah pencegahan terhadap praktik korupsi di lingkungan pemerintahan.

Kasus tersebut mendapat sorotan luas dari media nasional. Konferensi pers KPK yang viral turut mendorong tuntutan transparansi dalam pemerintahan daerah. Pihak berwenang berharap operasi tangkap tangan ini dapat mencegah praktik serupa serta memulihkan kepercayaan publik terhadap birokrasi.

Dapatkan semua berita viral, trending, dan update terpanas, langsung di VIEWNEWZ, pusat informasi terkini hanya untuk Anda.

---