Shock! Nadiem Makarim Dituntut 18 Tahun Penjara, Ini Alasannya

Jaksa Penuntut Umum menuntut Nadiem Makarim 18 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook periode 2019–2022 di Jakarta.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejagung menuntut mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim 18 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook 2019–2022, dengan denda Rp1 miliar dan uang pengganti Rp5,6 triliun karena kerugian negara Rp2,18 triliun. Pengadaan disebut tidak sesuai prinsip.

Dapatkan kabar penting, inspiratif, dan bermanfaat dari dalam dan luar negeri, eksklusif di VIEWNEWZ, teman setia menambah wawasan Anda.

Kronologi Kasus Chromebook

Pengadaan Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) tahun 2020-2022 jadi sorotan utama. Program digitalisasi pendidikan alami penyimpangan perencanaan dan pelaksanaan. Nadiem didakwa bersama Ibrahim Arief alias Ibam rugikan negara Rp1,56 triliun plus Rp621 miliar.

Jaksa ungkap pengadaan CDM tak diperlukan dan tak bermanfaat. Laptop Chromebook disalurkan tanpa verifikasi kebutuhan sekolah. Total aliran dana ke Nadiem capai Rp809 miliar menurut dakwaan.

Pengadilan menggelar sidang tuntutan pada 13 Mei 2026 dengan bukti transfer dan dokumen kontrak. Publik memberi majelis hakim waktu untuk mempertimbangkan vonis akhir. Kasus ini memicu sorotan publik nasional.

POSVIRAL hadir di saluran whatsapp, silakan JOIN CHANNEL

🔥 Ayo Rasakan Serunya Piala Dunia 2026!
Nonton semua pertandingan tanpa batas lewat
LIVE STREAMING GRATIS di Aplikasi Shotsgoal.


📲 DOWNLOAD SEKARANG

Alasan Tuntutan 18 Tahun

Jaksa nilai perbuatan Nadiem langgar komitmen negara bebas KKN. Korupsi di sektor pendidikan strategis hambat pemerataan mutu belajar. Pengabaian kualitas pendidikan usia dini hingga menengah jadi pertimbangan berat. Banyak pihak menilai kasus ini mencederai upaya pemerintah dalam membangun pendidikan yang berkualitas dan merata.

Hal memberatkan termasuk motif keuntungan pribadi lewat pengadaan TIK. Kerugian Rp2,18 triliun sebabkan anak Indonesia kehilangan akses teknologi layak. Jaksa yakin bukti kuat sah dan meyakinkan. Besarnya kerugian negara membuat perkara ini mendapat perhatian luas dari masyarakat.

Tuntutan melebihi dakwaan awal karena dampak sistemik pendidikan. Publik menilai Nadiem mengabaikan prinsip pengadaan barang/jasa pemerintah. Vonis berat cegah korupsi di kementerian strategis. Jaksa berharap hukuman tegas dapat menjadi efek jera bagi pejabat publik lainnya.

Baca Juga: Heboh! Komisi IX DPR Minta Warga Tetap Tenang Usai Hantavirus Ditemukan di Jakarta

Kerugian Negara dan Dampaknya

Rugi finansial Rp2,18 triliun termasuk biaya CDM tak terpakai Rp621 miliar. Program digitalisasi gagal tingkatkan akses internet sekolah pedesaan. Anak didik di daerah terpencil tetap ketinggalan belajar daring. Kondisi ini memperlebar kesenjangan pendidikan antara daerah perkotaan dan pelosok.

Pengadaan Chromebook tak sesuai spesifikasi rugikan APBN besar. Dana yang hilang seharusnya bangun infrastruktur pendidikan dasar. Kualitas pembelajaran menurun pasca-pandemi akibat kasus ini. Banyak pihak menilai bahwa pemerintah seharusnya memanfaatkan anggaran tersebut untuk kebutuhan pendidikan yang lebih mendesak.

Publik nilai kasus hambat transformasi Merdeka Belajar Nadiem. Kerugian immaterial termasuk hilangnya kepercayaan guru dan orang tua. Pendidikan jadi korban prioritas pribadi pejabat. Kepercayaan masyarakat terhadap program digitalisasi pendidikan ikut terdampak akibat kasus ini.

Respons Hukum dan Publik

Nadiem hadapi tuntutan berat dengan tim kuat dari Gojek era. Pengacara siapkan pembelaan soal kebutuhan mendesak pandemi. Putusan hakim tunggu minggu depan di Jakarta Pusat. Banyak pihak mendorong pemerintah untuk memperkuat sistem pengawasan agar kasus serupa tidak kembali terjadi.

Warganet ramai soroti kasus di media sosial. LSM antikorupsi puji Kejagung tegas pada menteri bekas. Pakar hukum prediksi vonis maksimal jika bukti solid. Perdebatan publik terus berkembang mengenai tanggung jawab pejabat dalam penggunaan anggaran negara.

Kasus jadi pelajaran berat pejabat publik. Reformasi pengadaan digital pendidikan kini prioritas pemerintahan baru. Transparansi anggaran TIK jadi tuntutan DPR mendatang. Banyak pihak mendorong pemerintah untuk memperkuat sistem pengawasan agar kasus serupa tidak kembali terjadi.

Dapatkan semua berita viral, trending, dan update terpanas, langsung di VIEWNEWZ, pusat informasi terkini hanya untuk Anda.

---