PM Kamboja Serukan DK PBB Segera Hentikan Serangan Militer Thailand
Kawasan Asia Tenggara kembali memanas setelah pecah bentrokan antara Kamboja dan Thailand di perbatasan kedua negara.
Insiden meningkat tajam pada 24 Juli 2025 ketika wilayah strategis diserang militer, menimbulkan korban dan kerusakan. Ketegangan ini memperburuk situasi di perbatasan kedua negara. Perdana Menteri Kamboja, Hun Manet, mendesak Dewan Keamanan PBB segera bertindak menghentikan agresi Thailand.
Permintaan ini menjadi sorotan dunia internasional, khususnya terkait stabilitas keamanan kawasan ASEAN. Di bawah ini VIEWNEWZ akan membahas perkembangan terkini seruan tegas Perdana Menteri Kamboja kepada Dewan Keamanan PBB agar segera turun tangan atas serangan militer Thailand.
Latar Belakang Ketegangan Perbatasan
Ketegangan antara Kamboja dan Thailand bukanlah fenomena baru. Sengketa wilayah perbatasan, terutama di sekitar candi-candi bersejarah seperti Tamone Thom dan Ta Krabey di provinsi Preah Vihear dan Oddar Meanchey, telah terjadi selama bertahun-tahun.
Namun, situasi memuncak pada Juli 2025 dengan terjadinya baku tembak antara militer Thailand dan Kamboja. Peristiwa ini menewaskan sedikitnya 11 orang, termasuk beberapa warga sipil. Thailand menuduh Kamboja memulai konflik dengan menembakkan roket dan artileri ke wilayahnya. Sementara itu, Kamboja mengklaim pihak mereka yang diserang terlebih dahulu.
Situasi ini memunculkan tudingan saling melanggar kedaulatan dan hukum internasional. Ketidaksepakatan atas batas negara memperumit upaya damai bilateral yang sebelumnya telah diupayakan oleh kedua pihak.
PM Kamboja Hun Manet Surati Dewan Keamanan PBB
Situasi yang makin genting mendorong Perdana Menteri Kamboja, Hun Manet, untuk mengirim surat resmi kepada Presiden DK PBB, Asim Iftikhar Ahmad. Dalam suratnya, Hun Manet menegaskan bahwa tindakan Thailand adalah agresi yang sangat serius dan membahayakan perdamaian serta stabilitas kawasan Asia Tenggara.
Ia menuliskan, “Mengingat agresi Thailand yang sangat serius akhir-akhir ini, yang sangat mengancam perdamaian dan stabilitas di kawasan, saya dengan sungguh-sungguh meminta Anda untuk segera mengadakan pertemuan darurat Dewan Keamanan guna menghentikan agresi Thailand.”
Dalam surat itu pula, Hun Manet menuduh Thailand melakukan serangan yang “tidak beralasan, direncanakan, dan disengaja” terhadap posisi militer Kamboja di sepanjang wilayah perbatasan, serta melanggar hukum internasional.
Ayo Kawal Timnas Menuju Piala Dunia - Link Aplikasi Nonton Timnas Indonesia GRATIS! Segera download! APLIKASI SHOTSGOAL
Respons Thailand Atas Tuduhan Kamboja
Pemerintah Thailand membantah tudingan Kamboja dan balik menuduh negeri tetangganya melanggar kedaulatan. Thailand menuduh Kamboja memasang ranjau darat dan menembakkan roket ke wilayahnya.
Kementerian Luar Negeri Thailand menuntut Kamboja bertanggung jawab atas insiden tersebut. Mereka juga meminta agar semua serangan terhadap sasaran sipil dan militer segera dihentikan.
Thailand bahkan mengancam siap memberikan balasan yang lebih besar bila serangan Kamboja tidak segera dihentikan. Pihak militer Thailand menyebut baku tembak bermula dari serangan berat Kamboja menggunakan roket BM-21 buatan Rusia, yang kemudian dibalas serangan udara oleh jet tempur F-16 Thailand.
Akibat konflik ini, sedikitnya sembilan warga sipil Thailand dikabarkan tewas, termasuk seorang anak-anak, dan belasan lainnya luka-luka.
Baca Juga: Jaringan Sindikat Judi Online China dan Kamboja, Bareskrim Amankan 22 Pelaku
Dampak Konflik dan Respons Internasional
Eskalasi konflik di perbatasan Thailand-Kamboja membawa berbagai dampak signifikan, mulai dari jatuhnya korban jiwa hingga rusaknya infrastruktur penting. Pertempuran yang melibatkan artileri berat, roket, dan jet tempur telah menewaskan puluhan orang dan memaksa ribuan warga sipil mengungsi dari zona konflik.
Pemerintah Kamboja mengecam serangan militer Thailand sebagai pelanggaran serius terhadap prinsip Piagam PBB. Mereka juga menilai tindakan tersebut melanggar Piagam ASEAN yang melarang penggunaan kekuatan terhadap wilayah negara lain.
Kamboja meminta dunia internasional mengecam agresi Thailand. Mereka menegaskan serangan ini mengancam stabilitas regional dan melanggar norma serta kewajiban hukum internasional.
Reaksi komunitas internasional beragam. Beberapa negara ASEAN menyerukan kedua pihak untuk menahan diri dan segera mencari solusi damai. Namun, hingga saat ini DK PBB belum secara resmi merespons surat permintaan pertemuan darurat dari PM Kamboja, meski tekanan agar PBB turun tangan semakin kuat.
Upaya Penyelesaian dan Tantangan Diplomatik
Dalam beberapa tahun terakhir, Kamboja dan Thailand sebenarnya telah melakukan upaya bilateral dan internasional untuk menyelesaikan sengketa perbatasan melalui jalur hukum dan diplomasi. Namun, insiden terbaru memperlihatkan rentannya perdamaian di kawasan dengan sejarah panjang perselisihan tapal batas.
Desakan PM Hun Manet kepada Dewan Keamanan PBB menunjukkan bahwa mekanisme bilateral tidak lagi cukup untuk menghadapi agresi militer besar. Campur tangan organisasi internasional dinilai sangat penting. Terutama Dewan Keamanan PBB diperlukan untuk menghentikan kekerasan, melindungi warga sipil, dan menjaga integritas wilayah.
Ke depan, banyak pihak berharap tekanan internasional dapat memaksa kedua negara menghentikan aksi militer dan duduk bersama mencari jalan damai yang berkeadilan. Namun, dengan saling tuding yang terus meruncing, jalan menuju rekonsiliasi tetap penuh tantangan dan membutuhkan diplomasi yang intensif dari berbagai pihak.
Simak dan ikuti terus VIEWNEWZ agar Anda tidak ketinggalan berita informasi menarik lainnya yang terupdate setiap hari.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari www.cnnindonesia.com
- Gambar Kedua dari www.catatanbandung.com
