Langka! Seluruh Partai Bersatu Gunakan Hak Angket Lawan Bupati Sudewo

Seluruh partai politik di DPRD Pati, termasuk Gerindra, kompak gunakan hak angket memicu babak baru drama politik pemakzulan Sudewo.

Langka! Seluruh Partai Bersatu Gunakan Hak Angket Lawan Bupati

Aksi demonstrasi besar-besaran di pusat kota memaksa DPRD Pati bergerak cepat mengambil langkah bersejarah, menyetujui penggunaan hak angket dan membentuk panitia khusus (pansus) untuk mengusut dugaan pelanggaran Bupati Sudewo.

Keputusan ini diambil dalam Rapat Paripurna, hanya beberapa jam setelah ribuan warga memenuhi jalan-jalan utama menuntut keadilan. Langkah tersebut membuka kemungkinan berakhirnya masa jabatan Sudewo yang baru berjalan beberapa bulan.

Mari simak disini VIEWNEWZ akan memberi informasi lengkap mengenai seluruh partai bersatu gunakan hak angket lawan bupati sudewo.

nonton gratis piala dunia 2026 STADIONLIVELIVE STREAMING WORLD CUP

Momen Langka Fraksi-Fraksi Bersatu Melawan

Yang membuat situasi ini semakin dramatis adalah kesepakatan seluruh fraksi di DPRD Pati.
Fraksi PDI Perjuangan, PPP, PKB, PKS, Partai Demokrat, Partai Golkar, dan bahkan Partai Gerindra partai pengusung Sudewo dalam Pilkada 2024 sepakat bulat menggunakan hak angket.

Kesatuan sikap lintas partai ini jarang terjadi di Pati. Bahkan, langkah Gerindra untuk mendukung hak angket terhadap kadernya sendiri memicu tepuk tangan panjang dari massa yang hadir di balkon sidang.

Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin, menegaskan bahwa hak angket adalah mekanisme sah untuk mencari kebenaran. Namun, ia mengingatkan bahwa DPRD tidak bisa langsung memberhentikan bupati. Putusan akhir tetap berada di tangan Mahkamah Agung, sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Ayo Kawal Timnas Menuju Piala Dunia - Link Aplikasi Nonton Timnas Indonesia GRATIS! Segera download! APLIKASI SHOTSGOAL

apk shotsgoal  

Reaksi Sudewo

Bupati Sudewo menanggapi langkah DPRD dengan tenang namun tegas. Dalam konferensi pers yang disiarkan YouTube KompasTV, ia menolak untuk mundur.

“Kalau saya kan dipilih oleh rakyat secara konstitusional dan demokratis, jadi tidak bisa saya berhenti begitu saja. Semua ada mekanismenya,” ujarnya.

Meski menolak mundur, Sudewo menyatakan menghormati proses hak angket. Ia menegaskan akan menghadapi semua tuduhan melalui jalur resmi yang diatur undang-undang.

Baca Juga:

Karier Panjang dan Kontroversi Datang Cepat

Karier Panjang dan Kontroversi Datang Cepat

Sudewo dilantik sebagai Bupati Pati periode 2025–2030 bersama Wakil Bupati Risma Ardhi Chandra. Diusung Gerindra, ia datang dengan rekam jejak panjang di dunia politik. Pernah maju di Pilkada Karanganyar, menjadi Koordinator Tim Sukses Pilkada Jatim 2025 dan Pilgub Jateng 2008, serta menjabat Ketua Bidang Pemberdayaan Organisasi DPP Gerindra pada 2019.

Ia juga dua kali duduk di DPR RI (2009–2013 dan 2019–2024) dan dikenal dekat dengan Ketua Umum Gerindra sekaligus Presiden RI, Prabowo Subianto. Namun, hanya dalam hitungan bulan menjabat, Sudewo sudah menuai gelombang kritik.

Kebijakan Kontroversial yang Memicu Gelombang Protes

Beberapa kebijakan Sudewo menjadi pemicu utama kemarahan publik:

  • Kenaikan Pajak PBB 250% – Dianggap terlalu memberatkan warga yang baru bangkit dari tekanan ekonomi.
  • Pemangkasan Pegawai Honorer RSUD Soewondo – Pada Maret 2025, ia memerintahkan pengurangan tenaga honorer dari 500 menjadi sekitar 200 orang. Sudewo menyebut banyak pegawai nganggur dan penerimaan selama ini tidak transparan.
  • Larangan Sound Horeg – Mei 2025, ia melarang penggunaan sound horeg di acara publik. Kebijakan ini memicu pro-kontra karena dianggap menghapus salah satu budaya hiburan lokal.

Jalan Panjang Menuju Pemakzulan

Hak angket yang disepakati DPRD menjadi awal dari proses panjang. Jika ditemukan pelanggaran berat, DPRD dapat mengusulkan pemberhentian bupati kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Namun, putusan final tetap menunggu pertimbangan Mahkamah Agung.

Kesepakatan bulat Gerindra, PDIP, PPP, PKB, PKS, Demokrat, dan Golkar menandai babak baru dalam sejarah politik Pati. Persatuan lintas partai ini jarang terjadi dan menjadi pesan kuat bahwa kepentingan rakyat berada di atas loyalitas politik.

Kini, mata publik tertuju pada DPRD dan pansus. Hasil penyelidikan mereka akan menentukan apakah Bupati Sudewo akan bertahan atau harus mengakhiri jabatannya lebih cepat dari yang diharapkan.

Terima kasih telah meluangkan waktu untuk membaca informasi ini. Semoga informasi yang diberikan bermanfaat. Jangan ragu datang kembali untuk mengetahui lebih banyak lagi informasi viral yang ada di VIEWNEWZ.


Sumber Informasi Gambar:

  1. Gambar Pertama dari jateng.tribunnews.com
  2. Gambar Kedua dari pekanbaru.tribunnews.com

Similar Posts