Komisi IX DPR Desak BGN Benahi Tata Kelola MBG Secara Menyeluruh

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu inisiatif penting pemerintah mendapat sorotan tajam dari Komisi IX DPR RI.

Berbagai kasus keracunan yang terjadi di beberapa daerah membuat Komisi IX mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melakukan evaluasi mendalam dan perbaikan menyeluruh dalam tata kelola MBG agar keamanan dan kualitas makanan yang disajikan benar-benar terjamin.

Dibawah ini Anda bisa melihat berbagai informasi menarik lainnya tentang seputaran VIEWNEWZ.

Komisi IX DPR Desak BGN Benahi Tata Kelola MBG

Komisi IX DPR mengeluarkan desakan tegas kepada BGN. Mereka meminta agar sistem tata kelola program MBG dikaji ulang dan dibenahi. Selama ini program tersebut menuai berbagai masalah, terutama terkait banyaknya kasus keracunan siswa setelah mengonsumsi makanan dari program ini.

Wakil Ketua Komisi IX DPR, Yahya Zaini, menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh. Evaluasi harus menyentuh setiap mata rantai pengelolaan MBG. Mulai dari sumber bahan baku, proses produksi, hingga distribusi makanan.

Yahya menilai bahwa pengelolaan yang selama ini dilakukan pihak ketiga. Seperti yayasan dan UMKM masih rawan sehingga perlu alternatif pengelolaan yang lebih efektif. Oleh sebab itu, ia mengusulkan agar pengelolaan MBG diserahkan langsung kepada pihak sekolah dengan pendampingan komite sekolah, yang diyakini lebih memahami karakter dan selera para siswa serta lebih mampu menjamin higienitas dan keamanan makanan.

Selain soal kualitas, Komisi IX juga menyoroti rendahnya serapan anggaran program MBG yang baru mencapai kurang dari 20 persen dari total alokasi anggaran, sehingga perlu strategi baru agar program yang digagas Presiden Prabowo ini bisa tepat sasaran dan berdampak maksimal.

[wbcr_snippet]: PHP snippets error (not passed the snippet ID)

Kasus Keracunan Massal Jadi Alarm Untuk Perbaikan

Kasus keracunan massal terjadi di berbagai daerah. Di antaranya Kabupaten Bandung Barat, Banggai Kepulauan, Garut, dan Bau Bau, Sulawesi Tenggara. Kejadian ini menjadi alarm serius bagi pelaksanaan program MBG. Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi NasDem, Nurhadi, menyatakan keprihatinannya. Ia menilai bahwa kasus tersebut menunjukkan perlunya evaluasi pada aspek pengolahan, distribusi, dan pengawasan mutu makanan.

Nurhadi mendesak agar dapur-dapur penyedia MBG yang belum memenuhi standar kebersihan dan sanitasi segera dihentikan operasionalnya sementara waktu sampai ada perbaikan. Ia pun mengusulkan pembatasan jumlah porsi yang disiapkan dapur untuk menjaga kualitas dan kesegaran makanan serta mencegah beban kerja berlebih.

Pentingnya sertifikasi laik higiene dan sanitasi (SLHS) bagi dapur MBG juga diangkat sebagai salah satu kunci mitigasi risiko keracunan. Tercatat baru sebagian sangat kecil dapur MBG yang memiliki sertifikasi ini, sehingga pengawasan ketat dari dinas kesehatan dan lembaga terkait menjadi sangat urgen.

Baca Juga: Perdana Menteri Baru Malaysia: Awal Baru di Tengah Dinamika Politik

Usulan Pengelolaan MBG di Sekolah

Salah satu solusi yang mendapat dukungan Komisi IX DPR adalah pengalihan manajemen pengelolaan MBG agar dilakukan langsung oleh sekolah bersama komite sekolah. Pengelolaan langsung oleh sekolah dianggap lebih menjamin keamanan pangan karena sekolah lebih paham karakter dan selera anak didik mereka. Sistem ini diharapkan dapat meminimalkan risiko keracunan yang terjadi karena proses pengolahan dan distribusi makanan yang lebih terkontrol.

Sekolah bersama komite diharapkan bisa melakukan pengawasan lebih ketat terhadap kualitas bahan baku, proses memasak, dan mekanisme distribusi makanan. Pendekatan ini juga diyakini bisa meningkatkan serapan anggaran yang selama ini rendah dan mempercepat pencapaian target program MBG.

Komisi IX DPR Tetap Dukung Program MBG

Meski banyak desakan untuk menghentikan program MBG akibat insiden keracunan, Komisi IX DPR menolak usulan tersebut. Politisi Komisi IX seperti Ashabul Kahfi menegaskan bahwa program ini penting dalam meningkatkan gizi anak-anak sekolah dan perlu diperbaiki, bukan dihentikan.

Komisi ini mengusulkan lima langkah perbaikan, termasuk memperketat standar kualitas dan pengawasan sejak pemilihan bahan makanan, proses memasak, penyimpanan hingga distribusi. Mereka juga mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran agar program bisa berjalan optimal dan manfaatnya sampai kepada penerima.

Manfaatkan juga waktu anda untuk mengeksplorasi lebih banyak lagi tentang semua informasi terupdate lainnya hanya di VIEWNEWZ.

---