Anggota DPR Dorong Kemenhut Gandeng Polri Lindungi Taman Nasional

Anggota Komisi IV DPR RI, Rajiv, menegaskan pentingnya kolaborasi Kemenhut dan Polri dalam penegakan hukum serta perlindungan hutan dan taman nasional.

Menurutnya, penanganan isu perambahan hutan dan penambangan ilegal yang sporadis tidak akan efektif jika Ditjen Penegakan Hukum Gakkum Kemenhut bekerja sendiri tanpa dukungan kepolisian.

Berikut ini VIEWNEWZ akan memberikan informasi terbaru mengenai langkah Kemenhut dan Polri dalam perlindungan hutan dan taman nasional.

Penambangan Ilegal di Taman Nasional Gunung Merapi

Dorongan tersebut muncul setelah Polri berhasil mengungkap kasus penambangan pasir ilegal di Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM), Magelang, Jawa Tengah. Kasus ini diperkirakan menimbulkan kerugian negara hingga Rp3 triliun. Rajiv menekankan bahwa kasus seperti ini menunjukkan keterbatasan kapasitas Ditjen Gakkum dalam menanggulangi kerusakan lingkungan yang cepat dan masif.

“Jika Ditjen Gakkum kesulitan mengimbangi kecepatan dan skala kerusakan, pelibatan kepolisian akan membuat pemberantasan tambang ilegal dan perambahan hutan berlangsung lebih cepat dan efektif,” tambahnya. Ia menyoroti bahwa Polri memiliki infrastruktur penegakan hukum yang dapat menjadi ‘force multiplier’ bagi Kemenhut.

Menurut data yang dikumpulkan, ratusan perkara tambang ilegal telah ditangani oleh Bareskrim dan jajaran Polda, membuktikan kemampuan kepolisian dalam menangani kasus lingkungan dengan skala besar.

Ayo Kawal Timnas Menuju Piala Dunia - Link Aplikasi Nonton Timnas Indonesia GRATIS! Segera download! APLIKASI SHOTSGOAL

 

Kemenhut Didorong Tingkatkan Kesigapan

Rajiv juga menyampaikan apresiasi terhadap kesigapan Polri dalam menindak kasus penambangan ilegal tersebut. Ia menilai perusakan taman nasional, termasuk TNGM, telah berlangsung cukup lama dan merusak ekosistem hutan yang menjadi warisan ekologis bangsa.

“Perambahan kawasan taman nasional tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Banyak hutan di Indonesia yang hancur karena penegakan hukum yang lambat,” tegas legislator asal Dapil Jawa Barat II ini. Ia menekankan, masalah utama saat ini bukan ketiadaan aturan, melainkan kurangnya kesigapan dan lemahnya daya paksa Ditjen Gakkum di lapangan.

Rajiv menilai, jika Kemenhut lebih proaktif dalam menegakkan hukum dan menggandeng Polri, kerusakan hutan dapat ditekan dan perlindungan kawasan konservasi berjalan lebih optimal.

Baca Juga: Andre Rosiade Sidak SPBU Sumatera Barat, Pastikan Stok Solar Aman

Pemutakhiran Data dan Target Pemulihan Hutan

Selain kolaborasi dengan Polri, Rajiv mendorong Kemenhut untuk segera memutakhirkan data terkait perambahan hutan dan tambang ilegal. Menurutnya, peta nasional yang akurat dari periode 2020–2025 akan mempermudah pengawasan dan penentuan target pemulihan hutan yang jelas.

“Saya mengharapkan Kemenhut membuka peta nasional perambahan hutan dan tambang ilegal. Menetapkan target pemulihan yang terukur, dan memperkuat mandat serta sumber daya Ditjen Gakkum,” ujarnya. Dengan pemutakhiran data, pemerintah dapat memprioritaskan wilayah yang paling terdampak dan merancang langkah pemulihan yang efektif.

Langkah ini juga akan membantu memastikan bahwa hutan lindung dan taman nasional. Tetap menjadi warisan ekologis yang terjaga bagi generasi mendatang.

Komitmen DPR Untuk Perlindungan Hutan

Rajiv menegaskan, Komisi IV DPR RI akan menggunakan seluruh fungsi pengawasan yang dimiliki untuk memastikan penegakan hukum berjalan efektif. Ia menekankan bahwa perambahan hutan dan penambangan ilegal tidak bisa diabaikan. Karena berdampak jangka panjang terhadap kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat sekitar.

“Hutan lindung dan taman nasional adalah aset bangsa. Membiarkan perambahan dan tambang ilegal terus berlangsung sama saja dengan menggadaikan masa depan generasi mendatang,” kata Rajiv. Ia menegaskan bahwa kolaborasi lintas lembaga, termasuk Kemenhut dan Polri, harus menjadi strategi utama dalam menjaga kelestarian hutan Indonesia.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pemberantasan perambahan hutan dan tambang ilegal dapat berjalan lebih cepat, efektif, dan berkelanjutan, serta menjamin perlindungan bagi ekosistem penting di seluruh wilayah Indonesia.

Simak dan ikuti terus berbagai informasi berita-berita terbaru dan update menarik lainnya hanya di VIEWNEWZ.

---