DPR Beri Saran Untuk Investasi Rp20 Triliun di Peternakan Ayam

Pemerintah Indonesia melalui BPI Danantara berencana mengucurkan investasi senilai Rp20 triliun untuk pembangunan peternakan ayam terintegrasi pada 2026.

Rencana besar ini mendapat tanggapan dari anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim, yang memberikan sejumlah saran penting agar investasi ini tidak justru menimbulkan masalah baru bagi peternak mandiri.

Berikut ini VIEWNEWZ akan memberikan informasi mengenai rencana investasi Rp20 triliun oleh pemerintah untuk pembangunan peternakan ayam terintegrasi.

Fokus Pada Pembibitan Anak Ayam

Rivqy Abdul Halim menekankan bahwa kebijakan pembangunan peternakan besar sebaiknya dimulai dari memperkuat sektor pembibitan. Saat ini, akses terhadap DOC (Day Old Chick) atau anak ayam masih menjadi masalah utama bagi peternak kecil, terutama di wilayah yang masih kekurangan pasokan bibit unggul.

“Kebijakan ini seharusnya fokus pada tiga hal utama. Pertama, memperkuat sektor pembibitan yang saat ini sulit diakses,” jelas Rivqy dalam keterangan resmi yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (14/11/2025).

Dengan memperkuat pembibitan, ketersediaan anak ayam berkualitas dapat lebih merata, sehingga peternak skala kecil dan menengah tetap bisa bersaing di pasar. Ini juga menjadi fondasi penting untuk menjaga kualitas dan kuantitas produksi ayam nasional.

Ayo Kawal Timnas Menuju Piala Dunia - Link Aplikasi Nonton Timnas Indonesia GRATIS! Segera download! APLIKASI SHOTSGOAL

 

Prioritaskan Ketersediaan Pakan Ternak Berkualitas

Saran kedua dari anggota DPR ini adalah mengalihkan sebagian investasi untuk mengintervensi ketersediaan pakan ternak yang terjangkau dan berkualitas.

Pakan ternak saat ini dinilai mahal dan sulit didapatkan, menjadi salah satu kendala utama bagi peternak kecil. “Investasi sebaiknya diarahkan untuk memastikan pakan ternak berkualitas tersedia dengan harga terjangkau,” imbuhnya.

Jika masalah pakan bisa diatasi, produksi ayam dari peternak kecil dapat meningkat, dan kestabilan harga ayam di pasar juga lebih terjaga.

Strategi ini dianggap lebih efektif untuk mendukung ketahanan pangan ketimbang fokus langsung pada pembangunan peternakan skala besar di awal.

Baca Juga: Viral! Dea Lipa MUA Berlilbab Berparas Jelita, Ternyata Pria

Target Produksi Sesuai Kebutuhan Wilayah

Saran ketiga Rivqy menekankan pentingnya arah investasi yang tepat. Menurutnya, jika pemerintah ingin masuk ke produksi ayam, pembangunan peternakan besar sebaiknya diarahkan ke provinsi yang masih mengalami defisit produksi.

“Jangan masuk ke provinsi yang sudah surplus, karena akan membuat ketimpangan pasar dan menekan peternak lokal,” katanya.

Hal ini untuk menghindari persaingan tidak sehat yang bisa menimbulkan risiko bagi peternak mandiri. Menempatkan investasi di wilayah yang kekurangan ayam justru akan meningkatkan produksi lokal sekaligus memperkuat ketahanan pangan di daerah tersebut.

Pelajaran Dari Masa Lalu Hindari Risiko Bagi Peternak Kecil

Rivqy juga mengingatkan pemerintah agar belajar dari pengalaman sebelumnya, khususnya ketika investasi besar masuk ke sektor ayam pedaging. Dampaknya, banyak peternak kecil yang gulung tikar karena tidak mampu bersaing dengan perusahaan besar.

“Dulu, hampir semua peternak kecil ambruk saat investasi besar masuk ke ayam pedaging. Hanya sedikit yang bertahan karena memiliki pasar langsung,” ujarnya.

Kekhawatiran yang sama muncul di kalangan peternak ayam petelur mandiri. Mereka takut keberadaan peternakan besar akan membuat mereka terdesak dan akhirnya menjadi pekerja bagi perusahaan besar.

Dengan memahami pengalaman masa lalu, pemerintah diharapkan dapat merancang skema investasi yang lebih adil, melindungi peternak kecil, sekaligus mendorong efisiensi produksi.

Rencana Pemerintah dan Kajian Menyeluruh

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan pembangunan peternakan ayam terintegrasi senilai Rp20 triliun bertujuan mendukung program Makan Bergizi Gratis sekaligus memperkuat ketahanan dan kemandirian pangan nasional. Investasi ini merupakan hasil kerja sama strategis antara Kementerian Pertanian dan BPI Danantara.

Chief Operating Officer Danantara, Dony Oskaria, menambahkan pemerintah saat ini mengkaji skema pembangunan peternakan secara menyeluruh, termasuk aspek teknis, finansial, dan dampak sosial terhadap peternak mandiri, agar program berjalan efektif tanpa merugikan peternak kecil.

Dengan fokus pada pembibitan, ketersediaan pakan, dan penempatan produksi yang tepat, investasi ini berpotensi memperkuat ketahanan pangan nasional. Namun, pengawasan dan strategi matang tetap diperlukan agar semua pihak, baik investor maupun peternak kecil, mendapat manfaat secara adil.

Simak dan ikuti terus berbagai informasi berita-berita terbaru dan update menarik lainnya hanya di VIEWNEWZ.

---