Yenny Wahid Minta PBNU Lepas Izin Pengelolaan Tambang
Yenny Wahid mendesak Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk mengembalikan izin pengelolaan tambang kepada pemerintah.
Zannuba Ariffah Chafsoh atau Yenny Wahid mengungkapkan keprihatinannya dengan kisruh internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Putri Presiden ke-4 RI KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mengatakan kebijakan pemberian izin tambang oleh pemerintah ke PBNU telah memicu perpecahan di level atas ormas Islam terbesar di Indonesia itu.
Dibawah ini Anda bisa melihat berbagai informasi menarik lainnya tentang seputaran VIEWNEWZ.
Yenny Wahid Ungkap Keprihatinan soal Arah NU
Yenny Wahid menyampaikan keprihatinannya terhadap dinamika yang terjadi di lingkungan Nahdlatul Ulama (NU) dalam beberapa waktu terakhir. Pernyataan tersebut ia sampaikan saat memberikan sambutan di hadapan ribuan jemaah pada acara Haul ke-16 Gus Dur yang digelar di Pondok Pesantren Tebuireng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Di hadapan para jemaah, Yenny menegaskan kegelisahannya terhadap arah dan keputusan-keputusan yang belakangan diambil oleh organisasi besar tersebut.
Dalam kesempatan itu, Yenny juga mengungkapkan bahwa dirinya sempat berdiskusi langsung dengan mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan. Percakapan tersebut berlangsung dalam sebuah pertemuan makan siang yang membahas perkembangan politik nasional. Termasuk kebijakan pemerintah terkait pemberian izin pengelolaan tambang kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan.
Yenny menjelaskan bahwa ada pesan penting dari Luhut yang menurutnya perlu disampaikan kepada publik, tentu dengan seizin yang bersangkutan. Ia menilai isu pengelolaan tambang oleh ormas keagamaan memiliki dampak luas, tidak hanya secara ekonomi dan politik. Tetapi juga terhadap citra dan peran organisasi keagamaan di tengah masyarakat.
Luhut Tolak Izin Tambang untuk Ormas Keagamaan
Yenny Wahid mengungkapkan bahwa mantan Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan. Sejak awal menolak pemberian izin pengelolaan tambang kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan. Menurut Yenny, Luhut menilai pengelolaan tambang bukan hal yang mudah dan memerlukan keahlian khusus, sehingga sangat riskan jika diserahkan kepada ormas. Bahkan, Luhut disebut menolak menandatangani kebijakan tersebut karena memahami kompleksitas dan tantangan dalam industri pertambangan.
Yenny menambahkan bahwa kebijakan pemberian izin tambang itu sebenarnya didorong oleh salah seorang menteri. Ia juga menyinggung informasi yang beredar di kalangan jurnalis, bahwa izin tambang diberikan kepada ormas keagamaan yang memiliki afiliasi politik tertentu.
Hal ini memunculkan kekhawatiran akan potensi konflik kepentingan dan dampak negatif terhadap citra organisasi keagamaan. Terutama dalam konteks pengelolaan sumber daya alam yang strategis.
Baca Juga : Saling Tuding! Zelensky Sebut Rusia Incar 2026 sebagai Tahun Perang, Ini Respons Putin
Yenny Wahid Minta PBNU Kembalikan Izin Tambang ke Pemerintah
Yenny Wahid menegaskan bahwa izin pengelolaan tambang oleh PBNU sebaiknya dikembalikan kepada pemerintah. Menurutnya, keterlibatan ormas keagamaan dalam pengelolaan tambang berisiko tinggi jika dilakukan tanpa keahlian khusus. Dapat menimbulkan dampak besar bagi organisasi maupun masyarakat. Yenny menyampaikan hal ini dengan merujuk pada saran mantan Ketua Umum PBNU, KH Said Aqil Siradj, yang menekankan bahwa NU sebaiknya tidak terlibat dalam urusan tambang.
Yenny juga mengungkapkan bahwa kebijakan pemberian izin tambang tersebut didorong oleh salah seorang menteri. Beredar informasi bahwa izin diberikan kepada ormas yang memiliki afiliasi politik tertentu. Ia menekankan bahwa langkah ini bisa menimbulkan polemik dan memengaruhi citra organisasi keagamaan.
Yenny Wahid Serukan NU Bersatu dan Fokus pada Misi Sosial
Yenny Wahid menegaskan pentingnya agar bantuan pemerintah kepada ormas Islam, termasuk NU, diberikan dalam bentuk dana yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan sosial, pendidikan, dan kesehatan, seperti pembangunan sekolah, pesantren, atau rumah sakit. Menurutnya, pendekatan ini jauh lebih bermanfaat dan aman dibandingkan memberikan izin pengelolaan tambang, yang berpotensi menimbulkan mudarat besar dan merusak marwah organisasi.
Di akhir sambutannya pada Haul ke-16 Gus Dur, Yenny juga mengajak seluruh warga NU untuk kembali bersatu dan menjaga citra serta nilai-nilai organisasi sesuai ajaran pendiri NU, KH Hasyim Asy’ari. Ia menekankan bahwa NU adalah rumah besar bagi umat Islam, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di dunia, sehingga semua pihak perlu menjaga keharmonisan dan peran sosial organisasi.
Manfaatkan waktu anda untuk mengeksplorasi lebih banyak lagi tentang semua informasi viral terupdate lainnya hanya di VIEWNEWZ.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari BeritaSatu.com
- Gambar Kedua dari Antara News Jatim
