DPR Setujui RUU KUHAP Menjadi Undang-Undang Baru

Rapat Paripurna ke-18 DPR RI menyetujui RUU perubahan KUHAP untuk disahkan menjadi undang-undang pada masa sidang 2025-2026.

Keputusan itu diambil setelah seluruh fraksi DPR menyampaikan pandangan dan persetujuannya terhadap RUU yang dibahas Komisi III secara mendalam. Berikut ini VIEWNEWZ akan memberikan informasi terbaru mengenai pengesahan RUU KUHAP oleh DPR RI dan dampaknya bagi sistem peradilan Indonesia.

Pentingnya KUHAP Baru Bagi Sistem Peradilan

Menurut Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, pengesahan KUHAP baru menjadi langkah penting karena KUHAP yang lama telah berusia 44 tahun dan dinilai tidak lagi sepenuhnya relevan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat modern. KUHAP baru diarahkan untuk mewujudkan keadilan yang hakiki, sejalan dengan prinsip-prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Habiburokhman menjelaskan bahwa KUHAP baru akan mendampingi penggunaan KUHP baru yang sebelumnya telah disahkan. KUHP sebagai hukum materiil harus didukung oleh KUHAP sebagai hukum formil agar proses penegakan hukum berjalan efektif dan adil.

“Pembentukan RUU KUHAP ini tidak dilakukan secara terburu-buru. Prosesnya memakan waktu lebih dari satu tahun agar mendapatkan kajian mendalam dan komprehensif,” ujarnya.

Ayo Kawal Timnas Menuju Piala Dunia - Link Aplikasi Nonton Timnas Indonesia GRATIS! Segera download! APLIKASI SHOTSGOAL

 

Penguatan Hak Warga Negara dan Peran Advokat

Salah satu perubahan signifikan dalam KUHAP baru adalah penguatan hak-hak warga negara dalam menghadapi aparat penegak hukum. KUHAP yang lama kerap memberikan kewenangan subjektif kepada aparat, misalnya dalam hal penahanan, sehingga memungkinkan praktik sewenang-wenang. KUHAP baru menetapkan syarat penahanan yang lebih objektif, sehingga aparat tidak bisa melakukan penahanan semata karena keinginan pribadi.

Selain itu, KUHAP baru memperkuat peran advokat dalam mendampingi warga negara, termasuk tersangka maupun korban. Pendampingan hukum yang lebih tegas diatur untuk memastikan setiap warga negara mendapatkan perlindungan hukum yang adil. Hal ini menjadi langkah penting dalam menciptakan sistem peradilan yang transparan dan akuntabel.

Baca Juga: 3 Astronot China Terjebak di Orbit Usai Dugaan Tabrakan Puing Antariksa

Perlindungan dan Pengawasan Proses Hukum

KUHAP baru juga menekankan perlindungan maksimal bagi kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas, perempuan, dan lansia. Pengaturan khusus bagi kelompok ini mencakup pendampingan khusus, akses keadilan, dan mekanisme perlindungan yang lebih jelas dalam setiap tahap proses hukum.

Selain itu, KUHAP baru mewajibkan penggunaan kamera pengawas dalam pemeriksaan saksi maupun tersangka. Tujuannya adalah mencegah praktik penyiksaan atau intimidasi oleh aparat penegak hukum.

Hal ini menjadi terobosan penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas proses peradilan. Dengan adanya rekaman visual, praktik-praktik yang melanggar hukum dapat diminimalisir dan setiap tindakan aparat dapat diawasi secara objektif.

Inovasi Dalam KUHAP dan Praperadilan

Beberapa inovasi penting dalam KUHAP baru meliputi pengaturan bantuan hukum, jaminan tersangka, keadilan restoratif, pendamping saksi, dan penguatan praperadilan. Keberadaan bantuan hukum dan pendamping saksi yang lebih sistematis diharapkan memberi kesempatan kepada warga negara untuk mendapatkan perlindungan hukum yang setara.

Keadilan restoratif menjadi salah satu fokus KUHAP baru, memberikan ruang bagi penyelesaian konflik yang lebih humanis dan memperhatikan kepentingan semua pihak.

Selain itu, penguatan mekanisme praperadilan memastikan setiap tindakan aparat dapat diuji secara hukum, mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang. Secara keseluruhan, KUHAP baru menunjukkan progresivitas dan komitmen DPR RI untuk memperbarui sistem hukum acara pidana Indonesia sesuai standar modern dan hak asasi manusia.

Simak dan ikuti terus berbagai informasi berita-berita terbaru dan terupdate menarik lainnya hanya di VIEWNEWZ.

---