Geger! Presiden Partai Buruh Sentil DPR: Gaji Ratusan Juta, Buruh Masih Tersiksa!
Pernyataan Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengguncang publik setelah ia menyoroti tajam kesenjangan nasib buruh yang masih terpuruk.
Dengan penghasilan wakil rakyat mencapai Rp154 juta per bulan, kontras terlihat saat dibandingkan dengan upah buruh dan pekerja informal yang hanya puluhan ribu per hari. Sorotan ini kembali membangkitkan diskusi soal keadilan sosial, hak istimewa pejabat, dan ketimpangan yang kian nyata di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Dibawah ini anda bisa melihat berbagai informasi menarik lainnya seputaran VIEWNEWZ.
Realitas Gaji Fantastis Wakil Rakyat
Melansir laporan BBC yang dikutip Said Iqbal, penghasilan total seorang anggota DPR RI bisa mencapai sekitar Rp154 juta per bulan. Rinciannya mencakup:
-
Gaji pokok dan tunjangan: ±Rp54 juta
-
Tunjangan rumah: ±Rp50 juta
-
Tambahan tunjangan lain yang bisa membuat totalnya menyentuh angka di atas Rp150 juta
Jika dihitung per hari, seorang anggota DPR bisa “menghasilkan” lebih dari Rp3 juta per hari. Angka ini jelas membuat banyak kalangan geleng-geleng kepala, apalagi di tengah isu krisis ekonomi dan daya beli yang terus melemah.
Ayo Kawal Timnas Menuju Piala Dunia - Link Aplikasi Nonton Timnas Indonesia GRATIS! Segera download! APLIKASI SHOTSGOAL
Kontras Tajam Dengan Nasib Buruh dan Ojol
Said Iqbal membandingkan data tersebut dengan upah buruh kontrak dan outsourcing, yang di DKI Jakarta provinsi dengan UMP tertinggi hanya Rp5,2 juta per bulan atau sekitar Rp170 ribu per hari. Kesenjangan makin menyakitkan saat melihat fakta bahwa pengemudi ojek online (ojol) hanya mengantongi rata-rata Rp600 ribu per bulan, atau sekitar Rp20 ribu per hari.
“Ini bukan cuma angka, tapi cermin dari ketidakadilan sosial yang luar biasa,” kata Iqbal. Ia menambahkan bahwa buruh dan pekerja informal justru menjadi penopang roda ekonomi, namun hidup dalam kondisi kerja yang tidak pasti dan seringkali rentan terhadap eksploitasi.
Baca Juga: Heboh! 3 Paskibraka Papua Barat Daya Viral karena Saling Tolong, Kini Dapat Hadiah Motor!
Hak Istimewa DPR vs Masa Depan Buruh yang Suram
Tak hanya soal gaji, Iqbal juga menyoroti hak istimewa anggota DPR yang berhak atas pensiun seumur hidup, bahkan setelah hanya menjabat satu periode selama lima tahun. Bandingkan dengan buruh yang telah mengabdi puluhan tahun namun tetap hidup dalam ketidakpastian.
Tanpa jaminan pensiun, tanpa tunjangan layak, dan sering terjebak dalam sistem kerja kontrak yang tidak manusiawi. “Inilah wajah nyata ketimpangan yang melukai hati rakyat,” ujarnya.
Respons DPR Tunjangan Rumah Adil dan Sesuai Kajian
Menanggapi isu yang memanas, Ketua DPR RI Puan Maharani menjelaskan bahwa tunjangan rumah sebesar Rp50 juta per bulan merupakan kompensasi atas dihapusnya rumah dinas. Menurutnya, besaran tunjangan itu telah dikaji dengan mempertimbangkan harga properti di Jakarta.
Puan juga menampik kabar kenaikan gaji DPR menjadi Rp90 juta per bulan yang beredar di media sosial, seraya menyatakan bahwa tidak ada kenaikan gaji, hanya penyesuaian tunjangan. Namun, pernyataan ini tetap menuai respons keras dari publik. Banyak yang menilai bahwa waktu pengumuman penyesuaian tunjangan tidak tepat, mengingat banyak rakyat tengah menghadapi kesulitan ekonomi pasca-pandemi.
Harapan Buruh Sistem yang Lebih Adil dan Manusiawi
Presiden Partai Buruh menyerukan agar sistem pengupahan dan perlindungan buruh di Indonesia segera diperbaiki. Ia menekankan bahwa kesetaraan dan keadilan sosial harus menjadi dasar dalam kebijakan negara.
Iqbal menuntut penghapusan sistem outsourcing eksploitatif, perlindungan jaminan pensiun, dan peningkatan upah minimum yang realistis dengan kebutuhan hidup layak. “Buruh bukan kelas kedua. Kami bukan alat ekonomi yang bisa diperas tanpa dihargai,” tegasnya.
Kesimpulan
Pernyataan Said Iqbal membuka kembali diskusi publik tentang prioritas dan keadilan dalam kebijakan negara. Di saat sebagian kecil elite menikmati penghasilan tinggi dan hak istimewa, jutaan buruh dan pekerja informal masih berjuang untuk hidup layak.
Kritik tajam ini bukan sekadar bentuk oposisi politik, tetapi jeritan masyarakat akar rumput yang lelah dengan sistem yang timpang. Simak dan ikuti terus jangan sampai ketinggalan informasi terlengkap VIEWNEWZ.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari kabar24.bisnis.com
- Gambar Kedua dari www.suarasurabaya.net
