IOC Tolak Indonesia Jadi Tuan Rumah Usai Penolakan Visa Atlet Israel

IOC secara resmi menolak Indonesia menjadi tuan rumah ajang olahraga internasional setelah pemerintah Indonesia menolak pemberian visa bagi atlet Israel.

Alasan yang dikemukakan oleh pemerintah Indonesia adalah terkait dengan kondisi geopolitik dan dukungan terhadap Palestina. Sehingga warga Israel dianggap tidak layak mendapatkan akses.

Keputusan ini memicu respon keras dari IOC yang secara resmi menyatakan bahwa seluruh atlet, tim. Dan ofisial yang memenuhi syarat harus memiliki akses bebas dan tanpa diskriminasi ke kompetisi internasional. Sesuai dengan prinsip non-diskriminasi, otonomi, dan netralitas politik yang menjadi landasan Gerakan Olimpiade.

Dibawah ini Anda bisa melihat berbagai informasi menarik lainnya seputaran VIEWNEWZ.

Latar Belakang Penolakan Visa Oleh Indonesia

Keputusan Indonesia untuk menolak visa delegasi Israel didasari oleh kebijakan politik luar negeri dan alasan keamanan nasional.

Pemerintah Indonesia menyebut bahwa kehadiran atlet dari Israel dapat menimbulkan ketegangan sosial serta berpotensi menggangu ketertiban umum di tengah latar belakang konflik Israel-Palestina.

Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia menyampaikan bahwa keputusan tersebut berdasar pada Undang-Undang Imigrasi dan konstitusi Indonesia yang menempatkan keamanan dan ketertiban umum sebagai prioritas.

Sejarah Indonesia yang tidak menjalin hubungan diplomatik dengan Israel serta dukungannya terhadap kemerdekaan Palestina juga menjadi hal yang memperkuat sikap ini.

Hal tersebut membuat kebijakan penolakan visa bukanlah hal baru. Tetapi dalam konteks kejuaraan dunia dan keikutsertaan atlet internasional. Penolakannya menimbulkan konsekuensi besar terhadap posisi Indonesia di arena olahraga global.

Ayo Kawal Timnas Menuju Piala Dunia - Link Aplikasi Nonton Timnas Indonesia GRATIS! Segera download! APLIKASI SHOTSGOAL

 

Tuntutan dan Sikap IOC

International Olympic Committee (IOC) menegaskan bahwa setiap negara yang menjadi tuan rumah ajang olahraga internasional wajib menjamin akses penuh bagi seluruh atlet tanpa diskriminasi berdasarkan kebangsaan, ras, agama, atau pandangan politik.

Dalam kasus Indonesia, IOC menilai penolakan visa terhadap atlet Israel melanggar prinsip fundamental Piagam Olimpiade yang menekankan kesetaraan dan persahabatan antarbangsa melalui olahraga.

Oleh karena itu, IOC secara resmi membekukan komunikasi dengan Indonesia terkait penyelenggaraan event olahraga internasional. Termasuk pencalonan sebagai tuan rumah Olimpiade 2036.

Selain itu, IOC menuntut pemerintah Indonesia memberikan jaminan tertulis bahwa kebijakan diskriminatif seperti penolakan visa tidak akan terulang di masa depan.

Organisasi tersebut juga meminta federasi olahraga dunia untuk meninjau kembali rencana penyelenggaraan kejuaraan di Indonesia sampai ada kejelasan tentang komitmen pemerintah terhadap prinsip non-diskriminasi.

Sikap tegas ini diambil IOC sebagai bentuk perlindungan terhadap integritas dan nilai universal olahraga. Serta sebagai peringatan bagi negara lain agar tidak mencampuradukkan urusan politik dengan kegiatan olahraga internasional.

Baca Juga: Gubernur Jakarta Nolak Atlet Israel Tanding di Kejuaraan Dunia Senam 2025

Ambisi Indonesia Menjadi Tuan Rumah

Sebelumnya, Indonesia telah menyatakan minatnya untuk menjadi tuan rumah 2036 Summer Olympics atau minimal menyelenggarakan event besar internasional lainnya dalam kancah olahraga global.

Namun, keputusan IOC membekukan dialog dengan Indonesia dan merekomendasikan federasi-internasional menunda event di Indonesia praktis melemahkan peluang tersebut.

Hal ini membuat proyek besar infrastruktur olahraga dan pencalonan sebagai tuan rumah tampak menghadapi hambatan serius.

Di sisi lain, pemerintah Indonesia menyatakan bahwa mereka memahami konsekuensi dari keputusan tersebut tetapi tetap akan aktif dalam peran regional dan internasional di bidang olahraga. Terutama di kawasan Asia Tenggara dan Asia.

Meski demikian, posisi Indonesia sebagai tuan rumah event besar yang melibatkan banyak negara menjadi semakin kompleks karena syarat akses tanpa diskriminasi menjadi syarat mutlak IOC.

Reaksi Nasional dan Internasional

Secara internasional, pengamat olahraga dan beberapa federasi mencermati bahwa tindakan penolakan visa tersebut bertentangan dengan prinsip utama. Gerakan Olimpiade seperti non-diskriminasi dan netralitas politik.

IOC menilai bahwa tindakan tersebut “merampas hak atlet untuk bersaing secara damai” dan merusak integritas kompetisi.

Di dalam negeri, pemerintah menegaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan bagian dari pertanggungjawaban pemerintah terhadap keamanan publik dan konstitusi. Menteri terkait menyatakan bahwa Indonesia memiliki “landasan kuat” dalam memilih kebijakan tersebut.

Meskipun begitu, sebagian kalangan dalam negeri melihat bahwa keputusan ini bisa merugikan posisi Indonesia dalam panggung olahraga global. Terutama dari sisi reputasi dan ekonomi penyelenggaraan event besar.

Manfaatkan juga waktu Anda untuk mengeksplorasi lebih banyak lagi tentang semua informasi viral terupdate lainnya hanya di VIEWNEWZ.