Ketegangan Memuncak, Thailand Tuduh Kamboja Lakukan Serangan Siber
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja semakin memanas setelah Thailand tuduh Kamboja lakukan serangan siber, yang dibantah keras oleh Kamboja.
Insiden ini terjadi di tengah hubungan yang tegang menyusul baku tembak di perbatasan, dan bahkan menyebabkan penonaktifan Perdana Menteri Thailand. Dibawah ini VIEWNEWZ akan membahas mengenai ketegangan memuncak, Thailand tuduh Kamboja lakukan serangan siber.
Tuduhan Serangan Siber dan Bantahan Kamboja
Thailand telah menuduh Kamboja bekerja sama dengan peretas Korea Utara untuk melancarkan serangan siber terhadap sejumlah institusi di Thailand. Namun, Kementerian Pos dan Telekomunikasi Kamboja (MPTC) dengan tegas membantah tuduhan tersebut.
“Pemerintahan Kerajaan Kamboja tidak memiliki hubungan apa pun dengan kelompok hacker Korea Utara,” kata Kementerian Pos dan Telekomunikasi Kamboja (MPTC) dalam pernyataannya, dikutip dari AFP, Senin (7/7). “MPTC menganggap tuduhan ini sebagai upaya jahat yang dilakukan Thailand untuk mencoreng reputasi Kamboja di panggung internasional,” katanya lagi.
Sebagai respons, Kamboja mengajukan klaim balasan, menuduh kelompok peretas Thailand yang dikenal sebagai BlackEye-Thai telah menyerang hampir seluruh sistem daring pemerintah Kamboja dalam dua minggu terakhir. Kamboja menyatakan bahwa upaya serangan siber dari pihak Thailand tersebut telah berhasil digagalkan.
Ayo Kawal Timnas Menuju Piala Dunia - Link Aplikasi Nonton Timnas Indonesia GRATIS! Segera download! APLIKASI SHOTSGOAL
Latar Belakang Ketegangan Perbatasan
Hubungan antara Thailand dan Kamboja mencapai titik terendah setelah insiden baku tembak yang menewaskan seorang prajurit Kamboja di wilayah perbatasan yang disengketakan pada 28 Mei 2025. Insiden ini terjadi di sebuah zona netral yang diklaim oleh kedua belah pihak, dengan masing-masing negara saling menyalahkan atas terjadinya bentrokan tersebut.
Setelah insiden tersebut, Kamboja dan Thailand saling memberlakukan pembatasan, termasuk penutupan perbatasan dan larangan impor produk-produk tertentu. Ketegangan di perbatasan ini bukan hal baru; konflik antara Thailand dan Kamboja telah berlangsung sejak lama, berawal dari penetapan batas wilayah oleh Prancis pada tahun 1907.
Perselisihan ini mencakup klaim atas wilayah sepanjang 817 kilometer perbatasan darat yang belum jelas batasnya. Serta sengketa atas situs bersejarah seperti kuil Preah Vihear. Mahkamah Internasional (ICJ) pada tahun 1962 dan 2013 telah memutuskan bahwa kuil Preah Vihear dan wilayah sekitarnya adalah milik Kamboja.
Baca Juga: China dan Kamboja Resmikan Pabrik Semen Hasil Kerja Sama Strategis!
Penonaktifan Perdana Menteri Thailand
Di tengah ketegangan yang meningkat, Perdana Menteri Thailand, Paetongtarn Shinawatra, dinonaktifkan dari jabatannya oleh Mahkamah Konstitusi Thailand pada 1 Juli 2025. Penonaktifan ini menyusul penyelidikan atas dugaan pelanggaran etika terkait percakapan teleponnya dengan mantan pemimpin Kamboja, Hun Sen, yang bocor ke publik.
Dalam percakapan tersebut yang berlangsung pada 15 Juni 2025, Paetongtarn dilaporkan memanggil Hun Sen dengan sebutan paman dan mengkritik seorang komandan militer Thailand. Namun, menyebutnya hanya ingin terlihat keren dan mengatakan hal-hal yang tidak berguna bagi bangsa.
Sikap Paetongtarn ini dianggap terlalu lunak terhadap Hun Sen dan dinilai telah melemahkan kepentingan nasional Thailand, memicu kemarahan publik dan demonstrasi besar. Meskipun Paetongtarn telah meminta maaf dan menjelaskan bahwa ucapannya adalah bagian dari strategi negosiasi untuk meredakan ketegangan perbatasan. Namun, hal itu tetap memicu desakan agar ia mundur dari jabatannya.
Dampak Kebocoran Telepon
Kebocoran rekaman percakapan telepon antara Paetongtarn Shinawatra dan Hun Sen memicu reaksi keras di dalam negeri Thailand. Kelompok oposisi dan pihak-pihak yang menolak dominasi keluarga Shinawatra menyerukan agar Paetongtarn mundur atau membubarkan parlemen.
Partai Bhumjaithai, salah satu mitra koalisi utama Paetongtarn, bahkan menarik diri dari pemerintahan setelah insiden tersebut, mengancam mayoritas parlemen koalisi yang berkuasa. Keluarnya Partai Bhumjaithai dan desakan mundur ini membuat pemerintahan Thailand berada dalam posisi yang rapuh.
Krisis ini juga menambah tekanan terhadap Paetongtarn, yang popularitasnya anjlok drastis dari 30,9 persen pada Maret menjadi 9,2 persen pada akhir Juni 2025 menurut survei nasional. Situasi ini memperparah tantangan yang dihadapi pemerintahannya, termasuk ekonomi yang lesu dan potensi mosi tidak percaya di parlemen.
Peran Paetongtarn dalam Kabinet Pasca-Penonaktifan
Meskipun ditangguhkan dari jabatan Perdana Menteri, Paetongtarn Shinawatra tetap menjabat di kabinet sebagai Menteri Kebudayaan. Berdasarkan reshuffle kabinet yang telah disetujui istana kerajaan pada 3 Juli 2025. Wakil Perdana Menteri Suriya Juangroongruangkit diperkirakan akan menjabat sebagai perdana menteri sementara selama masa penangguhan Paetongtarn.
Salah satu kebijakan pertamanya sebagai Menteri Kebudayaan adalah menghentikan pengembalian 20 artefak kuno Khmer ke Kamboja, dengan alasan masalah dana. Langkah ini kemungkinan besar akan menambah ketegangan antara kedua negara, mengingat sensitivitas isu artefak budaya dan ketidaksepakatan yang sedang berlangsung.
Terima kasih telah mengisi waktu anda untuk mengetahui informasi tentang Thailand Tuduh Kamboja Lakukan Siber. Mari simak berita-berita lainnya hanya di VIEWNEWZ kami akan memberikan banyak lagi informasi penting yang harus di ketahui.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari kumparan.com
- Gambar Kedua dari www.suarasurabaya.net
