PKS Ingatkan Dunia: Penangkapan Presiden Venezuela Picu Krisis Internasional
PKS peringatkan dunia soal penangkapan Presiden Venezuela yang dinilai bisa memicu krisis internasional dan ancam kedaulatan negara.
Penangkapan Presiden Venezuela memicu gelombang kekhawatiran global. PKS menegaskan tindakan ini berpotensi mengancam kedaulatan negara dan destabilitas tatanan internasional.
Konflik politik yang mendunia kini menjadi sorotan serius, menimbulkan pertanyaan tentang dampak bagi hubungan antarnegara dan keamanan global. Bagaimana dunia merespons dan apa langkah yang harus diambil untuk menjaga keseimbangan? Simak ulasan lengkapnya di VIEWNEWZ.
PKS Soroti Krisis Global Usai Penangkapan Presiden Venezuela
Wakil Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS, Sukamta, menyoroti perkembangan geopolitik dunia pasca penangkapan Presiden Venezuela, Nicolás Maduro, oleh militer Amerika Serikat. Menurutnya, tindakan ini bukan sekadar konflik bilateral, melainkan ancaman nyata bagi prinsip kedaulatan negara dan tatanan hukum internasional yang telah dibangun pasca Perang Dunia II.
Sukamta menekankan bahwa penahanan kepala negara secara sepihak, tanpa mekanisme hukum internasional yang sah, menunjukkan pergeseran global menuju politik berbasis kekuatan, bukan hukum. Ia menilai, peristiwa ini bisa menjadi preseden berbahaya bagi negara-negara lain yang lebih lemah.
Dampak Global Dan Ancaman Bagi Negara Berkembang
Anggota DPR RI dari Dapil DI Yogyakarta ini menegaskan bahwa konsekuensi penangkapan Maduro tidak hanya dirasakan di Amerika Latin. Stabilitas global, terutama bagi negara-negara berkembang dan kawasan Global South, berpotensi terganggu. Hari ini Venezuela, besok bisa negara lain. Ini alarm keras bagi semua negara yang menjunjung prinsip non-intervensi dan penyelesaian damai, ujarnya.
Sukamta menyoroti risiko normalisasi intervensi militer sepihak oleh negara-negara kuat, yang jika dibiarkan, bisa melemahkan hukum internasional dan mengikis kedaulatan negara-negara yang lebih kecil.
Baca Juga: AS Tangkap Presiden Venezuela, Krisis Politik dan Penerbangan Terhenti
Peran Indonesia Dan PBB Dalam Menjaga Perdamaian
Sukamta menekankan pentingnya politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Negara harus mendorong penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi dan multilateralisme, menolak praktik yang merusak norma internasional.
Ia mengingatkan bahwa Indonesia tidak boleh diam saat kedaulatan negara-negara lain terancam. Selain itu, Sukamta menyoroti peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang kini berada di persimpangan jalan.
Menurutnya, PBB harus mereformasi diri agar tetap relevan sebagai penjaga perdamaian global, bukan hanya menjadi forum retorika. Keadilan internasional hanya akan terwujud jika lembaga ini mampu menegakkan hukum secara setara dan adil.
Perlindungan WNI Dan Pengawasan Politik Luar Negeri
Terkait kepentingan nasional, Sukamta meminta pemerintah, khususnya Kementerian Luar Negeri, meningkatkan kewaspadaan dan perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) di kawasan terdampak. Ia menekankan kesiapan langkah kontingensi bila situasi keamanan memburuk.
Keselamatan WNI, kata Sukamta, menjadi prioritas utama. Di saat yang sama, Indonesia perlu mempertahankan posisi sebagai suara moral yang konsisten memperjuangkan perdamaian dan keadilan global.
Komisi I DPR RI akan terus mengawal politik luar negeri agar tetap berlandaskan konstitusi, solidaritas kemanusiaan, dan penegakan hukum internasional, sekaligus menolak segala bentuk normalisasi intervensi militer yang mengancam perdamaian dunia. Manfaatkan juga waktu anda untuk mengeksplorasi lebih banyak lagi tentang semua informasi viral terupdate lainnya hanya di VIEWNEWZ.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari pks.id
- Gambar Kedua dari jurnalposmedia.com
