Pembubaran Penerima PKH: 621 Nama Dicoret Di Lubuklinggau, Terindikasi Judol
Sebanyak 621 nama penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Lubuklinggau resmi dicoret dari daftar penerima bantuan sosial.
Ahli Muda Penyuluhan Sosial Dinsos Lubuklinggau Novi Arisandi mengatakan saat pihaknya melakukan pendataan penerima bansos, pihaknya mendata ada sebanyak 621 orang yang datanya terindikasi bermain judi online. Apa saja temuan yang mengarah pada indikasi tersebut dan bagaimana dampaknya terhadap program bantuan ke depan. Dibawah ini anda bisa melihat berbagai informasi menarik lainnya seputaran VIEWNEWZ.
Keterlibatan Judol di Kalangan Penerima Bansos
Penghapusan 621 nama dari daftar penerima Bansos PKH di Lubuklinggau menjadi cerminan serius dari penyalahgunaan bantuan pemerintah. Indikasi keterlibatan dalam judi online ini terungkap melalui deteksi oleh PPATK, yang secara aktif memantau transaksi keuangan mencurigakan. Ahli Muda Penyuluhan Sosial, Novi Arisandi, menjelaskan bahwa nama-nama penerima yang terindikasi judi online telah dicoret atau dihapuskan dari program Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan PKH.
Sejak tahun 2025, pemerintah secara tegas mengidentifikasi dan mencoret penerima bantuan sosial yang rekeningnya terindikasi digunakan untuk judi online. Hal ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan bahwa bansos benar-benar mencapai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, taraf hidup, dan kesehatan keluarga penerima, bukan malah disalahgunakan.
Ayo Kawal Timnas Menuju Piala Dunia - Link Aplikasi Nonton Timnas Indonesia GRATIS! Segera download! APLIKASI SHOTSGOAL
Dampak dan Mekanisme Pencoretan
Pencoretan nama penerima PKH berdampak signifikan pada kondisi ekonomi individu dan dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap program bantuan sosial. Kebijakan ini berfungsi sebagai peringatan serius bagi KPM agar lebih bijak menggunakan dana bansos karena penerima PKH yang terbukti terlibat judi online dapat dicoret dari daftar, sebuah risiko serius yang harus dihadapi.
Dinsos Lubuklinggau sebelumnya mengumumkan beberapa hal yang dapat menyebabkan seseorang dicoret dari daftar penerima bansos. Contohnya adalah keterlibatan dalam pinjaman bank atau aktivitas lain yang tidak sesuai. Adanya data ganda juga pernah menjadi alasan pencoretan 157 penerima PKH di Lubuklinggau pada tahun 2021 karena masalah tersebut.
Baca Juga:
Penyelarasan Kebijakan dan Upaya Pencegahan
Pemerintah pusat dan daerah berkolaborasi mengatasi masalah judi online di kalangan penerima bansos. Pada Juli 2025, lebih dari 600.000 penerima bansos secara nasional terindikasi terlibat judi online; 228.048 KPM di antaranya sudah tidak menerima bansos pada triwulan kedua.
Ditemukan kasus-kasus penerima PKH terjerat judi online, yang sangat memprihatinkan karena tujuan utama bansos adalah membantu masyarakat miskin. Dinas Sosial di berbagai daerah, seperti Bandung, telah mencoret 1.207 penerima bansos yang terlibat judi online setelah temuan PPATK.
Upaya ini menunjukkan komitmen pemerintah menjaga integritas program bantuan sosial dan memastikan dana disalurkan secara efektif. Meskipun ada kekhawatiran NIK KTP KPM bisa saja digunakan pihak lain untuk bermain judi online tanpa sepengetahuan pemilik. Pemerintah tetap menekankan tanggung jawab penerima.
Kasus di Lubuklinggau dan Konteks Nasional
Di Lubuklinggau, pencoretan 621 penerima PKH adalah bagian dari upaya lebih luas memfilter data penerima bansos. Meskipun jumlah penerima PKH di daerah lain seperti Cilegon fluktuatif sekitar 70.000 orang, insiden di Lubuklinggau menyoroti masalah lebih luas di tingkat nasional.
Pemerintah terus berupaya memperbarui dan memvalidasi data penerima. Ini bertujuan menghindari penyalahgunaan dan memastikan bantuan tepat sasaran. Penerima bantuan di Lubuklinggau sudah menerima PKH periode Januari-Februari 2024. Namun insiden pencoretan ini menggarisbawahi bahwa pengawasan akan terus dilakukan ketat.
Kesimpulan
Pencoretan 621 penerima PKH di Lubuklinggau karena judi online adalah langkah tegas pemerintah menegakkan integritas program bantuan sosial. Keputusan ini, didasarkan pada temuan PPATK, menegaskan dana bansos harus digunakan sesuai peruntukannya untuk meningkatkan kesejahteraan, bukan aktivitas ilegal seperti judi online.
Dampak pencoretan ini tidak hanya memengaruhi kondisi ekonomi individu, tetapi juga kepercayaan publik terhadap program PKH. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah dan lembaga terkait dalam pemantauan serta penegakan kebijakan krusial.
Hal ini untuk memastikan bantuan sosial benar-benar bermanfaat bagi masyarakat membutuhkan dan mencegah penyalahgunaan di masa mendatang. Simak dan ikuti terus jangan sampai ketinggalan informasi terlengkap hanya di VIEWNEWZ.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari tribunnews.com
- Gambar Kedua dari kemenkopmk.go.id
