Pemerintah Thailand Berhasil Bubarkan DPR, Kini Kekuasaan Milik Rakyat
Pembubaran Parlemen ini terjadi di tengah kebuntuan legislatif yang melumpuhkan agenda pemerintah, seperti yang diungkapkan oleh juru bicara pemerintah Siripong Angkasakulkiat.
Ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terus meningkat, seiring dengan munculnya berbagai kasus korupsi, kebijakan kontroversial, dan ketidakmampuan legislator dalam menyelesaikan isu-isu penting nasional.
Banyak warga merasa suara mereka diabaikan dan aspirasi mereka tidak terealisasi. Kondisi ini memicu tuntutan untuk perubahan drastis dalam struktur pemerintahan, termasuk pembubaran DPR.
Dibawah ini Anda bisa melihat berbagai informasi menarik lainnya seputaran VIEWNEWZ.
Keputusan Pemerintah Thailand
Pemerintah akhirnya mengambil langkah tegas dengan membubarkan DPR. Keputusan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa lembaga legislatif saat ini tidak lagi mampu menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat secara efektif.
Pemerintah menegaskan bahwa tindakan ini bukan sekadar langkah politik sementara. Melainkan upaya nyata untuk mengembalikan kedaulatan rakyat. Dengan tidak adanya DPR sementara waktu, pemerintah berfokus pada perumusan kebijakan yang lebih transparan dan berpihak pada kepentingan publik.
Mekanisme Transisi Kekuasaan
Dalam rangka menjaga stabilitas negara, pemerintah menetapkan mekanisme transisi kekuasaan yang ketat. Semua fungsi legislatif sementara akan diambil alih oleh tim khusus yang terdiri dari unsur pemerintah dan perwakilan masyarakat.
Proses ini dirancang agar tidak terjadi kekosongan hukum atau administrasi. Sambil tetap memberikan ruang bagi rakyat untuk mengawasi setiap kebijakan yang diambil. Langkah ini juga bertujuan untuk mendorong partisipasi langsung masyarakat dalam pengambilan keputusan nasional.
Baca Juga:
Pernyataan Resmi Perdana Menteri
Perdana Menteri Anutin Charnvirakul telah menyampaikan keputusannya membubarkan DPR demi kepentingan rakyat melalui unggahan di akun media sosial Facebook pada Kamis, 11 Desember 2025 malam.
Ia menyatakan, “(Ini) merupakan cara untuk mengembalikan kekuasaan kepada rakyat”. Anutin juga mengatakan bahwa pemerintah telah mengerahkan segala upaya dalam administrasi publik untuk segera menyelesaikan masalah-masalah mendesak yang melanda negara, namun menjalankan negara membutuhkan stabilitas.
Dalam situasi ini, ia menegaskan kembali posisinya di media sosial dengan menyatakan, “Saya mengembalikan kekuasaan kepada rakyat”.
Kondisi Politik dan Ekonomi Thailand
Keputusan pembubaran DPR ini juga diambil di tengah berbagai tantangan yang dihadapi Thailand. Perpecahan politik ini terjadi bersamaan dengan pertempuran sengit selama empat hari berturut-turut antara Thailand dan Kamboja di sepanjang perbatasan bersama mereka.
Konflik ini telah menewaskan sedikitnya 20 orang dan melukai hampir 200 orang dalam bentrokan yang melibatkan baku tembak artileri dan serangan udara di lebih dari selusin lokasi.
Pembubaran DPR juga mencuat setelah kekacauan politik antara Thailand dengan Kamboja, yang keduanya saling klaim perbatasan yang telah lama dipersengketakan. Ketegangan semakin mengkhawatirkan setelah runtuhnya gencatan senjata rapuh yang ditengahi oleh Donald Trump pada Juli silam.
Anutin menegaskan bahwa pembubaran parlemen tidak akan mengganggu operasi keamanan, dan pengerahan militer di sepanjang perbatasan akan terus berlanjut tanpa gangguan.
Selain itu, Anutin, yang menjabat sebagai PM Thailand sejak Agustus 2023, telah berjuang untuk menstabilkan ekonomi yang terhambat oleh tingginya utang rumah tangga, konsumsi yang lesu, dan tekanan dari tarif Amerika Serikat (AS). Ketidakpastian politik telah menambah tekanan pada ekonomi terbesar kedua di Asia Tenggara ini.
Dampak Terhadap Demokrasi
Keputusan pembubaran DPR menimbulkan perdebatan sengit mengenai implikasinya terhadap demokrasi. Sebagian pihak menganggap langkah ini memperkuat prinsip kedaulatan rakyat karena memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat lebih aktif.
Di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa tidak adanya parlemen dapat melemahkan mekanisme checks and balances. Pemerintah menegaskan bahwa langkah ini bersifat sementara dan disertai jaminan bahwa demokrasi tidak akan terganggu. Melainkan akan diperkuat melalui reformasi sistem representasi dan partisipasi publik.
Tetap pantau dan nikmati informasi menarik setiap hari, selalu terupdate dan terpercaya, hanya di VIEWNEWZ.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari sindonews.com
- Gambar Kedua dari nasional.kompas.com
