Prabowo Resmi Setujui Kenaikan Gaji Guru, Dosen, TNI-Polri

Presiden Prabowo Subianto telah secara resmi menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 yang menetapkan kenaikan gaji ASN.

Perpres ini merupakan bagian dari perubahan terhadap Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025, yang mulai berlaku sejak diundangkan pada tanggal 30 Juni 2025.

Kebijakan ini menjadi bagian dari “8 Program Hasil Terbaik Cepat” pemerintah program prioritas yang dirancang untuk segera dirasakan manfaatnya oleh publik, terutama yang bekerja di sektor layanan publik dan keamanan.

Dibawah ini anda bisa melihat berbagai informasi menarik lainnya seputaran VIEWNEWZ.

Tujuan Kebijakan Kenaikan Gaji

​Kenaikan gaji bagi ASN, TNI, dan Polri bukan sekadar penyesuaian angka, melainkan refleksi dari komitmen pemerintah untuk menghargai peran serta kontribusi mereka dalam pembangunan nasional.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa kenaikan gaji ini merupakan bentuk penghargaan atas dedikasi dan kerja keras para abdi negara yang selama ini menjadi tulang punggung pelayanan publik dan pertahanan negara. Selain itu, peningkatan kesejahteraan diharapkan dapat memacu peningkatan kinerja, integritas, dan profesionalisme di kalangan ASN.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, sebelumnya telah mengindikasikan bahwa kenaikan gaji tersebut akan segera direalisasikan. Usulan kenaikan gaji ini sebenarnya telah diajukan oleh pemerintahan sebelumnya. Namun baru dapat terealisasi di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Dengan berlakunya kenaikan ini pada awal tahun 2026, diharapkan para abdi negara dapat merasakan dampak positifnya secara langsung dalam perencanaan keuangan dan kebutuhan sehari-hari.

Ayo Kawal Timnas Menuju Piala Dunia - Link Aplikasi Nonton Timnas Indonesia GRATIS! Segera download! APLIKASI SHOTSGOAL

 

Dampak Kenaikan Gaji Ini

Kenaikan gaji ini diperkirakan akan memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian nasional. Peningkatan daya beli ASN, TNI, dan Polri diharapkan dapat mendorong konsumsi rumah tangga, yang pada gilirannya dapat menstimulasi pertumbuhan ekonomi.

Dengan adanya dana tambahan yang beredar di masyarakat, sektor riil dapat merasakan dorongan positif, mulai dari perdagangan hingga jasa. Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan moral dan motivasi kerja para abdi negara.

Kesejahteraan yang lebih baik dapat mengurangi potensi praktik korupsi dan meningkatkan fokus pada pelayanan publik yang berkualitas. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa anggaran untuk kenaikan gaji ini dikelola secara prudent agar tidak menimbulkan tekanan fiskal yang berlebihan.

Baca Juga: 

• Prabowo Bebaskan Tom dan Hasto, Langkah Baru di Dunia Politik Indonesia
• Presiden Prabowo Sahkan Satgas PHK & Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional

Rincian Gaji Pokok Berdasarkan Golongan Saat Ini

Data gaji pokok ASN yang berlaku saat ini menunjukkan adanya rentang yang cukup lebar antar golongan, yang mencerminkan kombinasi masa kerja, jenjang pangkat dan sub-golongan. Golongan I (termasuk sub-golongan Ia–Id) berada dalam kisaran dari Rp 1.685.700 sampai Rp 2.901.400.

Rincihan Golongan II (IIa–IId) bergerak dari Rp 2.184.000 sampai sekitar Rp 4.125.600. Golongan III (IIIa–IIId) mulai dari Rp 2.785.700 hingga sekitar Rp 5.180.700, sedangkan golongan IV (IVa–IVe) memiliki rentang tertinggi, mulai dari sekitar Rp 3.287.800 sampai Rp 6.373.200 untuk IVe. Semua angka tersebut masih merujuk kepada gaji pokok dan belum termasuk tunjangan-tunjangan lain.

Tunjangan Terhadap Kesejahteraan ASN

Kebijakan kenaikan gaji ini diharapkan memberi dampak signifikan terhadap kesejahteraan ASN di berbagai tingkatan.

Meskipun gaji pokok naik, pengaruh terbesar bagi pegawai bergantung pada jumlah dan jenis tunjangan yang mereka terima, seperti tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, dan tunjangan lainnya yang terkait jabatan fungsional atau struktural.

Selain itu, kenaikan gaji juga berpotensi meningkatkan daya beli di masyarakat terutama di daerah yang paling merasakan tekanan ekonomi. Namun demikian, peningkatan gaji juga menambah beban fiskal pemerintah, sehingga perlu diseimbangkan dengan pengelolaan anggaran negara yang hati-hati dan transparan.

Kebijakan ini diharapkan akan memperkuat loyalitas ASN dan mendorong efisiensi dalam pelayanan publik. Terutama di sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Manfaatkan juga waktu anda untuk mengeksplorasi lebih banyak lagi tentang semua informasi viral terupdate lainnya hanya di VIEWNEWZ.