Proses Sidang Sengketa Ijazah Jokowi, KPU Terbuka Soal Dokumen

Sidang sengketa informasi terkait ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, digelar oleh Komisi Informasi Pusat KIP pada Senin.

Sidang ini menarik perhatian publik karena membahas akses dokumen penting terkait kepresidenan Jokowi, termasuk ijazah yang menjadi persyaratan pendaftaran calon presiden. Berikut ini VIEWNEWZ akan memberikan informasi mengenai sidang sengketa ijazah Presiden Joko Widodo yang digelar oleh Komisi Informasi Pusat.

KPU RI Tegaskan Dokumen Bersifat Terbuka

Dalam persidangan, perwakilan KPU RI menegaskan bahwa seluruh jenis informasi terkait peraturan, SOP, hingga dokumen pendaftaran calon presiden, termasuk ijazah Jokowi, pada prinsipnya adalah informasi terbuka.

Ketua majelis sengketa pun menanyakan secara langsung kepada pihak KPU mengenai status dokumen yang diminta:

“Berarti ini semua yang diminta pemohon ini terbuka, Pak ya?”

Pihak KPU RI menjawab:

“Terbuka. Kami akan berusaha mencari dokumen terlebih dahulu, nanti jika sudah ditemukan akan diserahkan. Kami baru saja pindah gudang, jadi mohon dimaklumi.”

Pernyataan ini menegaskan komitmen KPU terhadap prinsip keterbukaan informasi publik, meski secara teknis masih ada kendala administrasi terkait pengarsipan dokumen.

Ayo Kawal Timnas Menuju Piala Dunia - Link Aplikasi Nonton Timnas Indonesia GRATIS! Segera download! APLIKASI SHOTSGOAL

 

Kronologi Permohonan dan Penyerahan Dokumen

Proses permohonan informasi oleh Bonjowi dimulai pada 31 Juli 2025. Pada hari yang sama, desk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) KPU RI langsung menanggapi permohonan tersebut.

Kemudian, pada 14 Agustus 2025, PPID memberikan pemberitahuan perpanjangan waktu selama tujuh hari untuk melengkapi dokumen.

“Kami sudah menyerahkan dokumen tersebut kepada pemohon pada 10 Oktober 2025,” kata perwakilan KPU RI di persidangan.

Namun, Bonjowi merasa dokumen yang diterima tidak lengkap dan mengajukan sengketa pada 14 Oktober 2025. Pemohon menilai sebagian dokumen yang diberikan hanya sebagian kecil dari permintaan awal, sementara beberapa permintaan terkait peraturan dan SOP hanya dijawab melalui tautan situs web yang tidak merujuk langsung pada dokumen yang dimaksud.

Baca Juga: Kronologi Kecelakaan Bus Tanker di Jalan Raya Mekah-Madinah

Pemohon Merasa Informasi Tidak Lengkap

Dalam persidangan, Bonjowi menyampaikan bahwa respons KPU tidak memadai. Mereka menyebut bahwa dokumen yang diberikan tidak spesifik dan sulit dipahami:

“Saya merasa masuk ke hutan, tidak merujuk spesifik kepada apa yang kami minta,” ujar pihak pemohon.

Dari tujuh jenis informasi yang diminta, pemohon hanya menerima beberapa dokumen, antara lain:

• Salinan legalisasi ijazah yang digunakan Jokowi saat mendaftar sebagai calon presiden pada 2014 dan 2019.
• Rangkuman serah terima berkas.
• Daftar dokumen yang dinilai KPU sebagai hasil verifikasi.

Beberapa dokumen lain yang berkaitan dengan peraturan internal dan SOP pendaftaran capres dinilai pemohon belum diberikan dengan jelas, sehingga memunculkan sengketa formal di KIP.

Dinamika Sidang dan Respons KPU

Sidang sengketa ini berlangsung dinamis, karena menghadirkan ketegangan antara prinsip keterbukaan informasi dan kendala administratif dalam pengarsipan dokumen. Pihak KPU menekankan bahwa dokumen bersifat terbuka, namun membutuhkan waktu untuk ditemukan dan diserahkan.

Kehadiran sejumlah pihak, termasuk perwakilan universitas, kepolisian, dan KPU daerah, menunjukkan pentingnya transparansi dalam proses pendaftaran calon presiden. Sidang ini menjadi momen publik untuk menyoroti bagaimana lembaga pemerintah menangani informasi sensitif dan permintaan publik.

Pentingnya Transparansi dan Akses Informasi

Kasus sengketa ini menegaskan pentingnya transparansi dokumen publik, terutama terkait jabatan politik tertinggi di Indonesia. Meski KPU menyatakan dokumen bersifat terbuka, masih ada tantangan teknis dalam memastikan akses dokumen yang lengkap dan jelas bagi publik.

Sidang ini juga menjadi pelajaran bagi lembaga publik untuk memperkuat manajemen arsip dan prosedur keterbukaan informasi. Akses yang mudah dan jelas dapat meningkatkan kepercayaan publik sekaligus mengurangi potensi sengketa di masa depan.

Bonjowi menekankan bahwa transparansi bukan sekadar ketersediaan dokumen, tetapi juga kemudahan publik dalam memahami isi dokumen secara spesifik. Sidang ini menjadi langkah penting memperkuat praktik keterbukaan informasi di Indonesia.

Simak dan ikuti terus berbagai informasi berita-berita terbaru dan terupdate menarik lainnya hanya di VIEWNEWZ.

---