Rapat RUU TNI di Hotel Digelar Tertutup, Koalisi Masyarakat Nekat Dobrak!
Rapat RUU TNI di hotel yang digelar secara tertutup telah memicu kontroversi di kalangan masyarakat, terutama setelah koalisi masyarakat berani mendobrak dan menuntut transparansi dalam proses.
Keberanian koalisi tersebut mencerminkan ketidakpuasan yang semakin meningkat terhadap cara pengambilan keputusan yang dianggap elit dan tidak melibatkan suara rakyat, menandakan bahwa isu ini tidak hanya sekadar masalah militer, tetapi juga menyangkut hak asasi dan partisipasi demokratis.
Dalam pertemuan ini, berbagai pihak yang terlibat berusaha menjaga agendasinya tetap tersembunyi, tetapi aksi protes dari koalisi masyarakat menunjukkan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk keterlibatan publik dan diskusi terbuka. Dibawah ini VIEWNEWZ akan mengulas lebih lanjut lagi mengenai mengapa Rapat RUU TNI yang di gelar di Hotel secara tertutup.
Rapat Tertutup yang Mengundang Kontroversi
Komisi I DPR kembali melanjutkan pembahasan mengenai perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI). Rapat yang dilakukan secara tertutup ini membahas daftar inventarisasi masalah (DIM) dari revisi Undang-Undang TNI ini dilakukan selama dua hari, pada 14-15 Maret 2025.
Rapat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) TNI yang digelar di sebuah hotel mewah mendadak menuai sorotan. Pasalnya, pertemuan tersebut dilakukan secara tertutup tanpa akses bagi publik dan media. Keputusan ini memicu kemarahan berbagai elemen masyarakat yang menganggap pembahasan undang-undang strategis seperti ini harus dilakukan secara transparan.
Koalisi masyarakat sipil, yang terdiri dari berbagai organisasi dan aktivis, menilai bahwa pembahasan RUU TNI menyangkut kepentingan publik luas dan seharusnya melibatkan partisipasi masyarakat. Mereka menuding bahwa rapat tertutup ini mengindikasikan adanya agenda tersembunyi yang bisa merugikan demokrasi dan hak sipil.
Orasi Penolakan Masyarakat Sipil di Ruang Rapat
Sejumlah perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendatangi lokasi rapat RUU TNI tersebut pada Sabtu, 15 Maret 2025. Mereka tiba di hotel dan merangsek masuk ke dalam salah satu ruangan yang difungsikan sebagai tempat rapat.
Tidak ada pengawalan ketika akhirnya para perwakilan koalisi masuk untuk menginterupsi rapat tersebut. Di dalam ruang rapat, orator aksi menjelaskan alasan penolakan mereka terhadap rapat kilat yang digelar DPR itu. Hanya saja, aksi mereka di dalam ruang rapat terbilang sangat singkat.
Petugas keamanan langsung menarik paksa mereka untuk keluar dari ruang rapat. Salah seorang orator bahkan terjatuh lantaran didorong saat dipaksa keluar oleh petugas keamanan hotel. Ketua Divisi Hukum KontraS Andrie Yunus mempertanyakan alasan DPR dan pemerintah menggelar rapat di hotel secara tertutup.
“Selain bertolak belakang dengan kebijakan negara mengenai efisiensi, juga terkait dengan pasal dan subtansinya yang jauh dari upaya semangat menghapus dwifungsi militer,” kata Andrie saat berorasi di depan ruang rapat Hotel Fairmont.
Ayo Kawal Timnas Menuju Piala Dunia - mau nonton gratis timnas bebas iklan dan gratis? Segera download! APLIKASI SHOTSGOAL
Alasan Rapat Digelar di Hotel Mewah
Ketua Komisi I DPR Utut Adianto buka suara ihwal alasan komisinya menggelar rapat pembahasan revisi UU TNI di hotel. Dia berujar bahwa kebiasaan rapat di hotel itu telah dilakukan sejak dahulu. “Dari dulu. Coba kamu cek,” ujar Utut saat ditemui di sela-sela rapat di Hotel Fairmont, Jakarta, Sabtu, 15 Maret 2025.
“(Pembahasan) Undang-undang Kejaksaan di Hotel Sheraton, Undang-undang Pelindungan Data Pribadi di InterContinental. Kok, enggak kamu kritik,” ucapnya lagi. Politikus PDI Perjuangan ini sendiri tak menanggapi saat dikonfirmasi mengenai pemilihan lokasi rapat di hotel mewah di tengah kebijakan efisiensi anggaran. “(Efisiensi) itu kan pendapatmu,” ujar dia.
Selain itu, penyelenggaraan rapat di hotel juga sering kali bertujuan untuk meningkatkan fokus dan efektivitas diskusi tanpa gangguan eksternal. Namun, rapat yang bersifat tertutup menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi dalam proses legislasi, terutama terkait kebijakan strategis seperti RUU TNI yang berdampak luas bagi pertahanan negara.
Baca Juga:
Respons Pemerintah dan Legislator
Menanggapi aksi tersebut, pihak pemerintah dan legislator memberikan klarifikasi bahwa rapat tertutup dilakukan untuk memastikan pembahasan berjalan kondusif dan efektif. Mereka beralasan bahwa beberapa poin dalam RUU ini masih bersifat rahasia dan belum bisa dipublikasikan secara luas.
Namun, alasan tersebut tidak diterima oleh para aktivis yang tetap menuntut transparansi. Mereka menilai bahwa alasan keamanan sering kali digunakan untuk menutupi kebijakan yang merugikan publik. Selain itu, beberapa anggota dewan juga menyatakan ketidaksetujuan terhadap mekanism.
Dampak dan Reaksi Publik
Aksi nekat koalisi masyarakat ini mendapat beragam reaksi dari publik. Banyak yang mendukung langkah mereka sebagai bentuk perjuangan atas transparansi dan demokrasi. Di media sosial, tagar #BukaRapatRUU pun menjadi trending, menandakan besarnya perhatian masyarakat terhadap isu ini.
Sebaliknya, ada pula pihak yang menilai bahwa tindakan menerobos rapat bukanlah langkah yang tepat. Mereka berpendapat bahwa dialog yang lebih santun dan jalur hukum harus ditempuh untuk memastikan keterbukaan dalam pembahasan kebijakan strategis.
Masa Depan RUU TNI dan Transparansi Kebijakan
Insiden ini semakin menegaskan pentingnya transparansi dalam pembahasan kebijakan negara. Pemerintah dan legislator diharapkan lebih terbuka dalam setiap pembahasan yang berdampak pada masyarakat luas. Adanya tekanan dari publik dapat menjadi dorongan agar proses legislasi lebih inklusif dan demokratis.
Ke depan, koalisi masyarakat berjanji akan terus mengawal proses pembahasan RUU TNI hingga disahkan. Mereka menuntut agar ada sesi publik dan diskusi terbuka untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kepentingan rakyat, bukan hanya segelintir elite politik dan militer. Simak dan ikuti terus informasi terlengkap dan terbaru tentang VIEWNEWZ.
