RUU Komoditas Strategis Dibahas Baleg DPR, Nasib Harga Dan Petani Dipertaruhkan
Badan Legislasi DPR menggelar rapat bersama Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian untuk membahas RUU Komoditas Strategis.
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menggelar rapat kerja bersama Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Pertanian (Kementan) guna membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Komoditas Strategis. Pembahasan ini menjadi bagian penting dari upaya pemerintah dan DPR dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional melalui pengelolaan komoditas utama yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
Simak dan ikutin terus informasi terbaru dan terviral lainnya yang akan di bahas dengan detail hanya ada di VIEWNEWZ.
Tujuan Pembahasan RUU Komoditas Strategis
Pembahasan RUU Komoditas Strategis bertujuan untuk menyusun kerangka hukum yang lebih terintegrasi dalam pengelolaan komoditas penting nasional. Komoditas strategis tidak hanya dipandang sebagai barang ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen ketahanan pangan dan stabilitas sosial.
Dalam rapat tersebut, Baleg DPR menekankan pentingnya kejelasan definisi komoditas strategis. Penentuan komoditas yang masuk kategori strategis harus mempertimbangkan dampaknya terhadap perekonomian nasional, konsumsi masyarakat, serta kesejahteraan petani dan nelayan.
Selain itu, RUU ini diharapkan mampu menjadi dasar hukum yang kuat bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan cepat saat terjadi gejolak harga atau gangguan pasokan, tanpa menimbulkan polemik hukum di kemudian hari.
Ayo Kawal Timnas Menuju Piala Dunia - Link Aplikasi Nonton Timnas Indonesia GRATIS! Segera download! APLIKASI SHOTSGOAL
Pandangan Kementerian Perdagangan
Kementerian Perdagangan memandang RUU Komoditas Strategis sebagai instrumen penting untuk memperkuat tata kelola perdagangan dalam negeri. Kemendag menyoroti perlunya pengaturan yang seimbang antara mekanisme pasar dan intervensi pemerintah.
Dalam rapat tersebut, Kemendag menyampaikan bahwa stabilitas harga menjadi salah satu fokus utama. Tanpa regulasi yang jelas, upaya pengendalian harga kerap berbenturan dengan prinsip perdagangan bebas dan kepentingan pelaku usaha.
Kemendag juga menekankan pentingnya koordinasi lintas kementerian agar kebijakan perdagangan komoditas strategis tidak berjalan sendiri-sendiri. Dengan payung hukum yang jelas, kebijakan impor, ekspor, dan distribusi diharapkan lebih terarah dan transparan.
Baca Juga: Pria Pontianak Edarkan Uang Palsu, Didapatkan Dari Cirebon Saat Mudik
Masukan Kementerian Pertanian
Sementara itu, Kementerian Pertanian menyoroti aspek perlindungan petani dalam RUU Komoditas Strategis. Kementan menilai bahwa regulasi ini harus berpihak pada produsen dalam negeri, khususnya petani kecil yang rentan terdampak fluktuasi harga.
Dalam rapat, Kementan menegaskan bahwa petani sering kali berada di posisi paling lemah dalam rantai pasok. Ketika harga jatuh, petani merugi, namun ketika harga naik, manfaatnya tidak selalu dirasakan secara langsung oleh produsen.
Oleh karena itu, Kementan mendorong agar RUU ini memuat mekanisme penyangga harga dan kepastian pasar bagi hasil pertanian. Dengan begitu, petani dapat memperoleh kepastian usaha dan terdorong untuk meningkatkan produktivitas.
Dinamika Pembahasan Dan Catatan Dari Baleg DPR
Baleg DPR mencatat sejumlah dinamika dalam pembahasan RUU Komoditas Strategis. Salah satunya adalah perlunya sinkronisasi antara kebijakan pusat dan daerah agar implementasi undang-undang tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan.
Anggota Baleg juga menyoroti pentingnya fleksibilitas regulasi. RUU ini harus cukup kuat sebagai payung hukum, namun tetap adaptif terhadap perubahan kondisi ekonomi dan globalisasi perdagangan.
Selain itu, Baleg DPR menekankan bahwa proses penyusunan RUU harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk akademisi, asosiasi petani, dan pelaku usaha. Partisipasi publik dinilai penting agar regulasi yang dihasilkan benar-benar aplikatif.
Harapan Terhadap RUU Komoditas Strategis ke Depan
RUU Komoditas Strategis diharapkan mampu menjadi solusi jangka panjang dalam pengelolaan komoditas nasional. Dengan regulasi yang komprehensif, pemerintah memiliki dasar hukum yang kuat untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan.
Ke depan, undang-undang ini bertujuan meningkatkan daya saing produk dalam negeri sekaligus mengurangi ketergantungan pada impor. Hal ini sejalan dengan agenda kemandirian ekonomi dan ketahanan pangan nasional.
Baleg DPR bersama Kemendag dan Kementan berkomitmen melanjutkan pembahasan RUU secara mendalam. Dengan kolaborasi yang solid, DPR dan pemerintah dapat segera mengesahkan RUU Komoditas Strategis serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.
Manfaatkan juga waktu anda untuk mengeksplorasi lebih banyak lagi tentang semua informasi viral terupdate lainnya hanya di VIEWNEWZ.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari detikNews
- Gambar Kedua dari BeritaNasional
