Tak Punya KTP Hinggah Batal Oprasi, Pasien ini Meninggal di Kantor Dukcapil

Kembali viral peristiwa warga Kelurahan Tanah Jaya, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, bernama Amiluddin (52), meninggal di kantor dukcapil pada Selasa, 15 Maret 2022.

Kejadian yang menimpa korban kembali menjadi perbincangan setelah diunggah oleh pengacara Hotman Paris pada Rabu, 16 April 2025. Peristiwa ini terjadi setelah ia gagal menjalani operasi karena belum memiliki KTP elektronik, yang menjadi syarat untuk mendaftar BPJS Kesehatan.

Mengutip dari Berita Sulsel, sebelum meninggal, Amiluddin sempat dirawat selama empat hari di RSUD Kabupaten Bulukumba. Menurut pihak keluarga, dokter menyarankan agar keluarga segera mengurus keanggotaan BPJS sebagai syarat administrasi untuk pelaksanaan tindakan medis. VIEWNEWZ ini akan membahas detail kejadian tersebut dan implikasinya di masyarakat.

Kronologi di Kantor Dukcapil Bulukumba

Amiluddin (52 tahun), warga Bulukumba, Sulawesi Selatan, meninggal dunia pada 15 Maret 2022 di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) setempat, setelah menjalani perekaman e-KTP sebagai syarat untuk mengurus BPJS Kesehatan.

Sebelumnya, ia dirawat di RSUD Sulthan Daeng Radja selama tiga hari karena mengalami penyumbatan usus dan memerlukan operasi segera. Namun, karena tidak memiliki e-KTP, pihak rumah sakit meminta keluarga untuk melengkapi administrasi BPJS terlebih dahulu.

Keluarga kemudian membawanya ke Disdukcapil untuk perekaman e-KTP. Setelah proses perekaman selesai, Amiluddin menghembuskan napas terakhirnya di tempat tersebut. Kepala Disdukcapil Bulukumba, A. Muliyati Nur, yang langsung menangani proses perekaman, membenarkan kejadian tersebut.

Keterbatasan Akses Kesehatan bagi Warga Tanpa KTP

Kejadian ini menyoroti tantangan besar yang dihadapi oleh warga yang tidak memiliki e-KTP dalam mengakses layanan kesehatan. Tanpa KTP, proses pendaftaran BPJS Kesehatan menjadi terhambat, yang pada gilirannya menghalangi akses ke layanan medis yang sangat dibutuhkan.

Selain itu, peristiwa ini juga mencerminkan kurangnya koordinasi antara instansi terkait dalam menangani kasus darurat. Seharusnya, pihak rumah sakit dapat memberikan rekomendasi atau bantuan administratif untuk mempercepat proses pendaftaran BPJS bagi pasien yang membutuhkan.

Ayo Kawal Timnas Menuju Piala Dunia - Link Aplikasi Nonton Indonesia vs China dan Jepang vs Indonesia GRATIS! Segera download! APLIKASI SHOTSGOAL

 

Proses Perekaman yang Berakhir Tragis

Sesampainya di kantor Dukcapil, Amiluddin langsung diarahkan untuk melakukan perekaman e-KTP. Kondisinya yang sudah lemah membuat proses tersebut berlangsung dengan cepat. Menurut Kepala Dinas Dukcapil Bulukumba, Andi Mulyati Nur, Amiluddin bahkan dibantu dan dituntun selama proses perekaman.

Setelah proses biometrik selesai, Amiluddin tiba-tiba terjatuh dan dinyatakan meninggal dunia. Kematian Amiluddin menimbulkan keprihatinan mendalam di masyarakat. Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, menyatakan penyesalan atas kejadian tersebut.

Andi Sudirman Sulaiman juga menekankan pentingnya pelayanan administrasi kependudukan yang responsif terhadap kondisi darurat. ​Peristiwa ini memicu keprihatinan publik terkait birokrasi pelayanan kesehatan yang dianggap menyulitkan warga miskin.

Baca Juga:

• Abdullah Ahmad Badawi, Mantan PM Malaysia Dikabarkan Meninggal Dunia
• Tragis! 2 Orang Tewas Dalam Insiden Penembakan di Universitas Florida AS

Inovasi Layanan Dukcapil untuk Kondisi Darurat

Menanggapi kejadian tersebut, Dinas Dukcapil Bulukumba telah mengembangkan inovasi layanan untuk menangani kasus darurat seperti ini. Layanan khusus disediakan bagi warga yang membutuhkan, termasuk pasien yang sedang sakit, lansia, atau ibu hamil. Layanan ini dirancang untuk mempercepat proses perekaman e-KTP tanpa harus melalui prosedur antrean biasa. ​

Namun, meskipun inovasi ini ada, implementasinya masih terbatas dan belum sepenuhnya menjangkau semua warga yang membutuhkan. Keterbatasan sumber daya dan kurangnya sosialisasi menjadi tantangan dalam memastikan bahwa layanan ini dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan.​

Peran Pemerintah Desa dalam Proses Administrasi

Kepala Dinas Dukcapil Bulukumba juga menyoroti pentingnya peran pemerintah desa dalam proses administrasi kependudukan. Dalam kasus Amiluddin, ia baru kembali dari Malaysia dan tidak memiliki e-KTP. Seharusnya, pemerintah desa dapat melakukan pendataan dan koordinasi dengan Dukcapil.

Untuk memastikan bahwa warga yang baru datang dapat segera mendapatkan dokumen kependudukan yang diperlukan. Koordinasi yang baik antara pemerintah desa dan Dukcapil dapat mempercepat proses administrasi dan mengurangi risiko terjadinya kejadian serupa di masa depan.​

Setelah insiden tragis ini, pemerintah setempat dan pihak rumah sakit mulai memberikan tanggapan. Mereka menyatakan bahwa mereka akan mengevaluasi kembali kebijakan yang ada untuk memastikan bahwa kejadian serupa tidak terulang di masa depan. Namun, banyak yang skeptis tentang janji ini.

Tantangan Sistem Kesehatan di Bulukumba

Kejadian ini juga mengungkapkan tantangan yang dihadapi oleh sistem kesehatan di Bulukumba. Meskipun terdapat program bantuan pengobatan bagi warga tidak mampu, masih banyak warga yang kesulitan mengakses layanan kesehatan karena masalah administrasi.

Keterbatasan akses terhadap BPJS Kesehatan menjadi hambatan utama dalam mendapatkan perawatan medis yang memadai.​ Pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi dan perbaikan sistem kesehatan untuk memastikan bahwa semua warga, terutama yang tidak mampu, dapat mengakses layanan kesehatan tanpa hambatan administratif. Simak dan ikuti terus informasi-informasi berita terlengkap dan terbaru tentang POS VIRAL.

---