Kementerian HAM Siapkan 200 Penggerak HAM di Desa-desa RI, Ini Fungsinya

Kementerian HAM menyiapkan 200 Penggerak HAM di desa dan kelurahan untuk memperkuat pemahaman, perlindungan, serta pemenuhan hak warga.

Langkah ini muncul karena desa memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Banyak persoalan yang berkaitan dengan hak hidup, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, hingga rasa aman berawal dan berlangsung di lingkungan terdekat masyarakat.

Karena itu, Kementerian HAM menyiapkan program perekrutan 200 Penggerak HAM yang akan bertugas di desa dan kelurahan di berbagai daerah Indonesia. Program ini bertujuan memperluas pemahaman masyarakat mengenai hak asasi manusia sekaligus mendorong terciptanya lingkungan yang lebih adil dan inklusif. Simak ulasan lengkap dari VIEWNEWZ.

Desa Jadi Garda Terdepan Pembangunan HAM

Staf Khusus Menteri HAM Bidang Transformasi Digital dan Komunikasi Media, Thomas Harming Suwarta, menegaskan bahwa desa memiliki posisi strategis dalam pembangunan nasional. Menurutnya, desa tidak hanya berperan dalam pembangunan ekonomi dan sosial, tetapi juga harus menjadi pusat penguatan nilai-nilai HAM.

Thomas menyampaikan hal tersebut saat menggelar sosialisasi penguatan kapasitas HAM di sejumlah desa di wilayah Manggarai Raya, Nusa Tenggara Timur. Melalui kegiatan tersebut, Thomas mengajak masyarakat memahami pentingnya penghormatan terhadap hak-hak dasar setiap individu dalam kehidupan sehari-hari.

Ia menilai pembangunan yang berorientasi pada manusia akan berjalan lebih efektif jika dimulai dari tingkat desa sebagai lingkungan yang paling dekat dengan masyarakat.

POSVIRAL hadir di saluran whatsapp, silakan JOIN CHANNEL

🔥 Ayo Rasakan Serunya Piala Dunia 2026!
Nonton semua pertandingan tanpa batas lewat
LIVE STREAMING GRATIS di Aplikasi Shotsgoal.


📲 DOWNLOAD SEKARANG

200 Penggerak HAM Akan Turun ke Desa dan Kelurahan

Kementerian HAM saat ini menyiapkan perekrutan 200 Penggerak HAM di tingkat desa dan kelurahan. Mereka nantinya akan menjadi ujung tombak dalam menyebarkan pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada masyarakat.

Para penggerak ini tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi. Mereka juga akan membantu membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menghormati hak orang lain serta memahami hak yang dimiliki setiap warga negara.

Keberadaan Penggerak HAM diharapkan mampu memperkuat aspek penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM secara lebih merata di seluruh wilayah Indonesia.

Baca Juga: Prabowo Resmi Buka Program Pemimpin BUMN Masa Depan, Ini Target Besarnya

Mengurangi Pelanggaran HAM dari Lingkungan Terdekat

Peningkatan pemahaman HAM dinilai dapat membantu mengurangi berbagai bentuk pelanggaran yang sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Banyak kasus bermula dari kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai hak dan kewajiban masing-masing.

Persoalan seperti kekerasan dalam rumah tangga, diskriminasi terhadap kelompok rentan, perundungan anak, hingga konflik sosial sering muncul karena rendahnya kesadaran terhadap nilai-nilai HAM.

Melalui edukasi yang berkelanjutan, masyarakat dapat lebih memahami cara menyelesaikan persoalan secara bijak tanpa mengabaikan hak orang lain. Pendekatan ini juga membantu menciptakan lingkungan sosial yang lebih harmonis.

Menjawab Berbagai Persoalan yang Masih Terjadi di Desa

Thomas menilai masih banyak persoalan HAM yang memerlukan perhatian serius di berbagai daerah. Masyarakat masih menghadapi tantangan yang berkaitan dengan akses pekerjaan, layanan kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, hingga rasa aman.

Selain itu, sejumlah wilayah juga menghadapi persoalan seperti konflik lahan, perlindungan perempuan dan anak, serta pemenuhan hak kelompok rentan. Para Penggerak HAM akan membantu masyarakat memahami jalur yang tepat ketika menghadapi persoalan tersebut.

Nilai HAM Diharapkan Masuk ke Setiap Program Desa

Kementerian HAM juga mendorong perangkat desa untuk menjadikan nilai-nilai HAM sebagai dasar dalam menyusun berbagai program pembangunan. Setiap kebijakan hasil musyawarah desa harus memperhatikan kepentingan seluruh kelompok masyarakat.

Pendekatan ini bertujuan agar pembangunan tidak hanya berfokus pada infrastruktur, tetapi juga memperhatikan aspek kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan. Dengan cara tersebut, masyarakat bisa merasakan manfaat pembangunan secara lebih luas.

Kesimpulan

Rencana perekrutan 200 Penggerak HAM menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memperluas pemahaman hak asasi manusia hingga ke tingkat desa. Melalui program ini, masyarakat dapat memahami hak dan kewajibannya dengan lebih baik. Jika berjalan optimal, langkah ini berpotensi memperkuat perlindungan hak warga sekaligus mendukung pembangunan nasional yang lebih inklusif dan berkelanjutan.