Data Bansos Diungkap Mensos, Tercantum DPR, Polisi, Dan Pegawai BUMN

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengungkapkan adanya data rekening penerima bansos yang mengaku berprofesi sebagai anggota DPR, polisi, dan pegawai BUMN.

​​Temuan ini diperoleh setelah berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). ​Gus Ipul menyatakan bahwa semua data rekening dengan profesi tersebut sementara ini tidak akan diberikan akses menerima bansos dan Kemensos akan menelusuri kebenaran data tersebut. Dibawah ini anda bisa melihat berbagai informasi menarik lainnya seputaran VIEWNEWZ.

Anomali Profesi Penerima Bantuan Sosial

​Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, mengumumkan adanya data rekening penerima bansos yang menyatakan profesi sebagai anggota DPR, polisi, hingga pegawai BUMN. Penemuan ini merupakan hasil kerja sama Kemensos dengan PPATK, yang diizinkan oleh presiden untuk menganalisis profil rekening penerima bansos.

​Gus Ipul menyatakan bahwa ada juga penerima yang mengaku sebagai anggota DPRD, TNI, Polri, dokter, dan profesi lainnya yang seharusnya tidak memenuhi syarat untuk menerima bansos. Kemensos akan menelusuri lebih lanjut kebenaran data profesi yang tercantum pada rekening penerima bansos ini.

​Data rekening dengan profesi-profesi tersebut tidak akan lagi diberikan akses untuk menerima bansos. Gus Ipul menegaskan bahwa mereka yang teridentifikasi dengan profesi ini tidak akan bisa menerima bansos lagi.

Sebelumnya, PPATK juga mencatat profil anomali lain dari penerima bansos yang terindikasi tidak memenuhi kriteria, seperti 27.932 penerima berstatus pegawai BUMN dan 7.479 penerima berstatus dokter dari satu bank yang ditelusuri. ​

Ayo Kawal Timnas Menuju Piala Dunia - Link Aplikasi Nonton Timnas Indonesia GRATIS! Segera download! APLIKASI SHOTSGOAL

 

Indikasi Judi Online Pada Penerima Bansos

​Hasil kerja sama antara Kemensos dan PPATK juga mengungkapkan adanya lebih dari 600.000 penerima bansos yang terindikasi terlibat dalam aktivitas judi online (judol). Temuan ini menunjukkan adanya penyalahgunaan dana bantuan untuk judi online.

Pemerintah mengambil langkah tegas terhadap penerima bansos yang terindikasi terlibat judol melalui pemadanan data oleh Kemensos dan PPATK. Karena ada kemungkinan rekening tersebut benar-benar digunakan untuk judi online atau dimanfaatkan oleh pihak lain. “Maka itu kita melakukan usaha untuk melakukan ground check. Nanti hasilnya akan kita lihat pada triwulan keempat,” imbuh Gus Ipul.

Ribuan nama telah dicoret dari daftar penerima bansos 2025 karena terindikasi bermain judi online. Mereka memastikan bansos tersalurkan kepada warga yang membutuhkan. Rekening yang terindikasi judol sudah tidak bisa lagi menerima bansos. Namun, terdapat pengecualian bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Namun, kategori desil 1 dan desil 2, yang harus melakukan reaktivasi atau daftar ulang melalui desa, kelurahan, atau aplikasi yang disiapkan bekerja sama dengan dinas sosial setempat. Pada semester pertama tahun 2025, sebanyak 78.000 penerima bansos terindikasi judol. Dengan total nominal deposit mencapai Rp 542,5 miliar dalam 3.754.275 transaksi.

Baca Juga: Kepsek SMPN 1 Prabumulih Dicopot, Isu Anak Wali Kota Bawa Mobil Jadi Sorotan

Proses Validasi dan Penindakan

​Kemensos terus melakukan pemutakhiran data penerima bansos bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Tujuan dari pemutakhiran ini adalah untuk memastikan bahwa bansos tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. Validasi data ini sangat penting untuk mencegah bantuan jatuh ke tangan yang tidak berhak.

​Sebagai contoh, Dinas Sosial Kota Jambi telah mencoret 90 kepala keluarga dari penerima bansos karena terindikasi terlibat judi online, berdasarkan analisis PPATK. Pemblokiran dan pencoretan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan bahwa bansos hanya diterima oleh mereka yang memenuhi syarat. ​

Hasil ground check terhadap 12 juta keluarga penerima manfaat menunjukkan 1,9 juta tidak lagi memenuhi syarat, dan bansos mereka dialihkan. Meskipun ada upaya untuk mencoret penerima yang tidak layak. Namun, Kemensos juga memberikan kesempatan bagi sekitar 600.000 penerima bansos yang terindikasi judi online untuk kembali menerima bantuan setelah verifikasi ulang.

​Proses ini bertujuan untuk memberikan keadilan bagi mereka yang mungkin direkayasa atau menggunakan rekeningnya untuk judol tanpa sepengetahuan mereka. Masyarakat dapat memeriksa status bansos mereka secara online melalui situs cekbansos.kemensos.go.id atau aplikasi Cek Bansos Kemensos jika khawatir terindikasi judol.

Dampak dan Implikasi Temuan

​Temuan ini menyoroti adanya masalah serius dalam penyaluran bansos di Indonesia, termasuk penyalahgunaan dana dan potensi salah sasaran. ​Indikasi bahwa penerima bansos bermain judi juga menjadi sinyal krisis sosial yang lebih dalam.

Penting bagi pemerintah untuk terus memperketat validasi data guna memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar mencapai masyarakat yang membutuhkan. ​Pencoretan ribuan nama dari daftar penerima bansos akibat judi online menunjukkan komitmen pemerintah untuk mengatasi masalah ini. ​

Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas program bansos dan meminimalisir penyalahgunaan di masa mendatang. Adanya anomali profesi dan keterlibatan judol menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih ketat dan sistem verifikasi yang lebih canggih.

​Selain itu, temuan PPATK bahwa dari 10 juta rekening yang diajukan Kemensos, 1,7 juta tidak teridentifikasi menerima bansos. Hal ini memerlukan perbaikan sistematis dalam pengelolaan data penerima bansos. Upaya Kemensos untuk terus memutakhirkan data dan berkoordinasi dengan lembaga terkait sangat krusial untuk menjaga integritas program bantuan sosial.

Upaya Peningkatan Akuntabilitas Bansos

​Pemerintah melalui Kemensos dan PPATK berkomitmen untuk meningkatkan akuntabilitas penyaluran bansos. Kolaborasi antara kedua lembaga ini merupakan langkah strategis untuk mengidentifikasi dan menindak penyalahgunaan bansos. Gus Ipul menyatakan bahwa dengan izin presiden, Kemensos bekerja sama dengan PPATK untuk menganalisis rekening penerima bansos agar bantuan tepat sasaran.

​Langkah-langkah digitalisasi bansos juga mulai diuji coba, seperti di Banyuwangi, untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Inisiatif ini diharapkan dapat mengurangi risiko penipuan dan penyalahgunaan dana bansos.

Selain itu, upaya ground check dan penelusuran data yang lebih mendalam akan terus dilakukan untuk memastikan kebenaran informasi profesi dan penggunaan dana oleh penerima bansos. ​Meskipun ada tantangan, upaya proaktif dari Kemensos dan PPATK menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memperbaiki sistem bansos.

Dengan terus memutakhirkan data dan menerapkan sanksi tegas bagi pelanggar. Namun, program bansos dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat prasejahtera yang benar-benar membutuhkan. Manfaatkan juga waktu anda untuk mengeksplorasi lebih banyak lagi tentang semua informasi viral terupdate lainnya hanya di VIEWNEWZ.

---