Protes Antikorupsi di Filipina Ricuh, Polisi Tangkap 200 Orang
Demonstrasi di Manila, Filipina, pada 21 September 2025, berubah ricuh, menyebabkan bentrokan antara pengunjuk rasa dan polisi.
Demonstrasi lebih dari 200 orang ditangkap, termasuk 88 anak di bawah umur, dengan yang termuda berusia 12 tahun. Ribuan warga turun ke jalan menyuarakan kemarahan atas skandal korupsi proyek pengendalian banjir fiktif yang merugikan negara miliaran dolar, kerusuhan ini mengakibatkan puluhan orang terluka dan kerusakan fasilitas umum. Di bawah ini VIEWNEWZ akan membahas tentang Protes Antikorupsi di Filipina Ricuh, Polisi Tangkap 200 Orang.
Kekacauan di Jalanan Manila
Unjuk rasa antikorupsi yang awalnya damai di Manila berubah menjadi kekacauan pada Minggu, 21 September 2025. Ribuan demonstran berbaris menuju Istana Kepresidenan, namun dihalangi oleh polisi, yang memicu bentrokan.
Polisi menggunakan meriam air dan sirene untuk membubarkan massa. Sementara beberapa pengunjuk rasa membalas dengan melemparkan batu, botol, dan bom molotov, sejumlah kendaraan polisi dibakar dan jendela kantor polisi dihancurkan, serta fasilitas publik lainnya dirusak. Kerusuhan menyebabkan sekitar 70 aparat terluka dan 50 orang dilarikan ke rumah sakit.
Skala Penangkapan dan Keterlibatan Anak di Bawah Umur
Dalam insiden tersebut, lebih dari 200 orang ditangkap oleh polisi di ibu kota Filipina. Wali Kota Manila, Isko Moreno, menyatakan bahwa setidaknya 216 orang ditahan, termasuk 88 anak di bawah umur, dengan anak termuda berusia 12 tahun.
Orang tua dari anak-anak yang ditahan menyatakan kekhawatiran dan menuntut pembebasan anak-anak mereka. Pihak kepolisian masih menyelidiki identitas para pelaku kerusuhan dan apakah ada pihak yang menggerakkan mereka. Jumlah penangkapan diperkirakan masih bisa bertambah karena proses pendataan belum selesai.
Ayo Kawal Timnas Menuju Piala Dunia - Link Aplikasi Nonton Timnas Indonesia GRATIS! Segera download! APLIKASI SHOTSGOAL
Akar Kemarahan Publik Skandal Korupsi Proyek Banjir
Kemarahan publik dipicu oleh skandal proyek pengendalian banjir fiktif yang diyakini merugikan pembayar pajak miliaran dolar. Skandal ini telah melibatkan banyak anggota parlemen dan menyebabkan beberapa pemimpin Kongres mengundurkan diri selama penyelidikan.
Presiden Ferdinand Marcos Jr. menyoroti masalah ini dalam pidato kenegaraannya pada bulan Juli, setelah serangkaian banjir mematikan melanda Filipina. Departemen Keuangan memperkirakan kerugian negara akibat korupsi proyek ini mencapai 118,5 miliar peso (sekitar US$2 miliar) dari tahun 2023 hingga 2025. Namun, Greenpeace memperkirakan kerugian sebenarnya bisa mencapai US$18 miliar.
Baca Juga: Usai RI, Nepal, Prancis, Demo Gen Z ‘Menular’ Sampai ke Peru
Reaksi Pemerintah dan Tuntutan Demonstran
Presiden Marcos Jr telah membentuk komisi independen untuk menyelidiki dugaan penyimpangan dalam 9.855 proyek pengendalian banjir senilai lebih dari 545 miliar peso yang seharusnya dilaksanakan sejak pertengahan 2022.
Marcos menggambarkan skala korupsi ini mengerikan dan menerima pengunduran diri menteri pekerjaan umumnya. Meskipun demikian, demonstran menuntut tidak hanya pengembalian dana rakyat tetapi juga pemenjaraan pihak yang terlibat.
Mereka menyerukan slogan-slogan seperti “Penjarakan koruptor!”, “Kembalikan uang rakyat”, dan “Akhiri korupsi sekarang!”. Presiden Marcos menyatakan bahwa ia “sama sekali tidak menyalahkan” rakyat yang turun ke jalan. Tetapi mengimbau agar unjuk rasa tetap berlangsung damai. Istana Kepresidenan juga menepis spekulasi adanya perpecahan di dalam Angkatan Bersenjata Filipina (AFP) di tengah demonstrasi ini.
Dampak dan Konsekuensi Lebih Lanjut
Skandal korupsi ini telah mengguncang politik Filipina. Dengan pengunduran diri Ketua DPR Martin Romualdez, sepupu Presiden Marcos, setelah penyelidikan dimulai. Seorang pemilik perusahaan konstruksi bahkan menuduh hampir 30 anggota DPR dan pejabat Departemen Pekerjaan Umum serta Jalan Raya (DPWH) menerima suap.
Dalam respons terhadap situasi ini, Presiden Marcos membatalkan perjalanannya ke New York untuk menghadiri Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Situasi ini juga semakin genting mengingat Filipina diperkirakan akan dilanda banjir besar akibat Topan Super Ragasa, menambah beban bagi jutaan warga di daerah rawan bencana yang terus terjebak dalam kemiskinan.
Kesimpulan
Kerusuhan dalam demonstrasi antikorupsi di Manila pada 21 September 2025 menandakan puncak kemarahan publik terhadap skandal korupsi proyek pengendalian banjir fiktif yang merugikan negara miliaran peso. Insiden ini mengakibatkan lebih dari 200 penangkapan, termasuk anak-anak, dan menyebabkan puluhan korban luka di kedua belah pihak, serta kerusakan properti.
Skandal ini telah memicu penyelidikan serius oleh pemerintah dan pengunduran diri pejabat tinggi. Namun masyarakat menuntut pertanggungjawaban penuh dan pemenjaraan para koruptor. Kondisi ini diperparah dengan ancaman Topan Super Ragasa, yang berpotensi memperburuk situasi bagi warga Filipina yang terdampak. Simak dan ikuti terus jangan sampai ketinggalan informasi terlengkap hanya di VIEWNEWZ.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari www.cnnindonesia.com
- Gambar Kedua dari www.cnnindonesia.com
