China Serang Jepang, Sebut Tak Layak Duduki Kursi Tetap DK PBB

China kembali melontarkan kritik keras terhadap Jepang, menilai negara itu tidak layak menduduki kursi tetap DK PBB.

Ketegangan diplomatik antara China dan Jepang kembali memanas. Beijing secara terbuka menyatakan Jepang tidak pantas menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Pernyataan Perdana Menteri Sanae Takaichi memicu kemarahan China, membuka kembali luka sejarah agresi Jepang dan mempertanyakan komitmennya pada perdamaian global.

Temukan berbagai informasi berita menarik dari dalam dan luar negeri yang bermanfaat untuk menambah wawasan Anda, hanya di VIEWNEWZ.

Tuduhan China, Sejarah Agresi Yang Belum Tuntas

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, menegaskan pada Rabu (19/11) bahwa Jepang tidak layak memikul tanggung jawab menjaga perdamaian internasional. Ia menyoroti catatan kelam Jepang pada Perang Dunia II, yang menurutnya masih meninggalkan penderitaan besar, serta menilai Jepang belum sepenuhnya bertobat atas kejahatan perangnya.

Lebih lanjut, China menuduh beberapa pihak di Jepang terus menormalisasi persepsi yang salah tentang sejarah PD II. Pejabat, termasuk PM Takaichi, masih memberikan penghormatan di Kuil Yasukuni. Kuil ini, yang menghormati korban perang Jepang, menjadi kontroversial karena juga mengabadikan 14 penjahat perang Kelas A dari PD II sejak tahun 1978.

Sikap ini dianggap China sebagai upaya memutarbalikkan, menyangkal, bahkan menutupi sejarah agresi Jepang. Beijing berpendapat bahwa selama Jepang tidak mengakui dan bertobat sepenuhnya atas masa lalunya, kredibilitasnya sebagai pemelihara perdamaian global akan terus diragukan. Ini menjadi batu sandungan besar bagi ambisi Jepang di DK PBB.

Ayo Kawal Timnas Menuju Piala Dunia - Link Aplikasi Nonton Timnas Indonesia GRATIS! Segera download! APLIKASI SHOTSGOAL

 

Ancaman Terhadap Tatanan Internasional

Selain isu sejarah, China juga menyoroti pernyataan Takaichi soal Taiwan. Mao Ning menyebut komentar Takaichi mengenai kemungkinan pengerahan pasukan Jepang sebagai tindakan yang mengganggu urusan internal China dan melanggar hukum serta norma hubungan internasional.

China menilai pernyataan tersebut menantang tatanan internasional pasca-Perang Dunia II yang menjunjung prinsip non-intervensi dan kedaulatan negara. Sebelumnya, Fu Chong juga menegaskan di sidang Majelis Umum PBB bahwa Jepang tidak layak menjadi anggota tetap DK PBB.

Tindakan dan retorika Jepang ini, menurut China, tidak sejalan dengan misi utama DK PBB untuk memelihara perdamaian dan keamanan global. Sebaliknya, hal itu berpotensi meningkatkan ketegangan regional dan mengancam stabilitas. Beijing melihatnya sebagai upaya Jepang untuk mengubah status quo dan memperlemah konsensus internasional yang ada.

Baca Juga: Ammar Zoni Ajukan Permohonan Hadir Langsung di Sidang Kasus Narkoba

Memanasnya Hubungan Bilateral

Perselisihan antara China dan Jepang semakin memanas setelah Takaichi menolak menarik pernyataannya terkait Taiwan. Kementerian Luar Negeri China sebelumnya telah mendesak Takaichi untuk menarik kembali komentarnya. Konsul Jenderal China di Osaka, Xue Jian, bahkan meluapkan kemarahannya di media sosial dengan unggahan bernada ancaman terhadap PM Jepang.

Sikap pantang mundur Takaichi memicu respons keras dari China, yang tidak hanya terbatas pada pernyataan diplomatik. China bahkan mengambil langkah-langkah drastis, seperti melarang penerbangan ke Jepang dan melarang warganya menonton anime. Tindakan ini menunjukkan bahwa Beijing tidak ragu untuk menggunakan tekanan ekonomi dan budaya sebagai bentuk protes.

Meskipun saat ini anggota tetap DK PBB terdiri dari lima negara (China, Rusia, Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat), usulan reformasi untuk menambah anggota tetap sudah lama muncul. Namun, dengan ketegangan yang ada, ambisi Jepang untuk menduduki kursi tersebut tampaknya akan menghadapi penolakan keras dari China.

Implikasi Global Dan Masa Depan DK PBB

Sikap China ini memiliki implikasi signifikan terhadap reformasi DK PBB. Dengan salah satu anggota tetap menentang keras pencalonan Jepang, proses perluasan keanggotaan tetap menjadi semakin kompleks dan sulit. Ini juga menyoroti bagaimana isu-isu sejarah dan geopolitik regional dapat mempengaruhi dinamika di forum global.

Ketegangan antara dua kekuatan ekonomi besar di Asia ini juga berpotensi menciptakan ketidakstabilan di kawasan. Pernyataan dan tindakan kedua belah pihak dapat meningkatkan risiko salah perhitungan dan eskalasi. Dunia akan mengamati bagaimana konflik ini berkembang dan dampaknya terhadap kerja sama internasional.

Pada akhirnya, insiden ini mengingatkan kita akan pentingnya diplomasi yang bijaksana dan rekonsiliasi sejarah. Tanpa penyelesaian yang tuntas atas perbedaan masa lalu dan pandangan yang berbeda mengenai kedaulatan, upaya untuk membangun tatanan global yang stabil dan inklusif akan selalu menghadapi rintangan.

Manfaatkan juga waktu anda untuk mengeksplorasi lebih banyak lagi tentang semua informasi viral terupdate lainnya hanya di VIEWNEWZ.

---