Dana Negara Lenyap! Eks Bos Bank Diduga Korupsi Kredit Sritex
Skandal kredit jumbo kembali mencuat, kali ini melibatkan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) dan sejumlah mantan pejabat bank.
Dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pemberian kredit triliunan rupiah dari Bank DKI dan Bank BJB kini disorot tajam. Kredit yang seharusnya mendukung pertumbuhan ekonomi justru berubah menjadi beban negara.
Di bawah ini VIEWNEWZ akan membahas kebijakan kontroversial Presiden Donald Trump yang larang Universitas Harvard terima mahasiswa asing, serta dampak luas dan respons yang ditimbulkannya.
Kredit Jumbo yang Jadi Masalah
Sritex diketahui menerima fasilitas kredit dalam jumlah besar dari sejumlah bank, termasuk bank-bank daerah seperti Bank DKI dan Bank BJB. Nilainya mencapai triliunan rupiah, namun kini berubah menjadi kredit bermasalah. Sritex mengalami kesulitan membayar kewajiban utangnya, memicu kekhawatiran akan dampak sistemik terhadap bank pemberi pinjaman.
Masalah ini semakin pelik ketika muncul dugaan bahwa kredit tersebut diberikan tanpa proses analisis risiko yang wajar. Banyak pihak mempertanyakan bagaimana mungkin sebuah perusahaan yang sudah menunjukkan tanda-tanda kesulitan keuangan tetap bisa mendapatkan pinjaman dalam jumlah fantastis.
Ayo Kawal Timnas Menuju Piala Dunia - Link Aplikasi Nonton Indonesia vs China dan Jepang vs Indonesia GRATIS! Segera download! APLIKASI SHOTSGOAL
Mantan Petinggi Bank Diduga Terlibat
Nama-nama mantan direksi dan pejabat tinggi bank kini mulai dikaitkan dengan kasus ini. Diduga, ada penyimpangan dalam proses persetujuan kredit, mulai dari dokumen yang tidak lengkap, keputusan yang terburu-buru, hingga potensi suap atau gratifikasi.
Lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan Agung dan KPK telah mulai memanggil sejumlah pihak terkait. Investigasi mendalam sedang dilakukan untuk menelusuri apakah ada unsur pidana dalam proses pemberian kredit kepada Sritex. Jika terbukti, para pejabat yang terlibat meskipun sudah pensiun tetap bisa dimintai pertanggungjawaban hukum.
Baca Juga: Perang Politik di Dunia Kampus: Trump Larang Harvard Terima Mahasiswa Asing
Nasib Sritex Dari Raksasa Tekstil ke Beban Utang
Dulu dipuja sebagai raksasa industri tekstil Asia Tenggara, kini nama Sritex justru kerap muncul dalam berita soal utang dan kredit macet. Perusahaan yang pernah mengekspor seragam militer hingga ke luar negeri ini kini terjerat skandal keuangan yang menyeret pihak-pihak penting di balik layar.
Sorotan utama kini tak hanya tertuju pada kondisi keuangan Sritex yang tengah megap-megap, tapi juga pada mantan petinggi bank yang pernah memberi perusahaan ini pinjaman dalam jumlah fantastis. Terutama dari dua bank besar milik daerah, Bank DKI dan Bank BJB, muncul dugaan bahwa proses pemberian kredit tidak berjalan sesuai prosedur.
Risiko Sistemik dan Kerugian Negara
Kasus ini bukan hanya masalah satu perusahaan atau satu bank. Ketika kredit bermasalah mencapai triliunan rupiah, dampaknya bisa meluas ke stabilitas keuangan nasional. Bank pemberi kredit bisa mengalami lonjakan NPL (Non-Performing Loan), yang pada gilirannya mengganggu likuiditas dan merugikan nasabah.
Lebih dari itu, uang yang dipinjamkan adalah bagian dari dana masyarakat dan negara. Jika kredit itu tidak bisa dikembalikan, maka yang dirugikan adalah publik. Potensi kerugian negara dalam kasus ini sangat besar, apalagi jika ditemukan bahwa proses pemberian kredit dilakukan secara ilegal atau melanggar prinsip tata kelola yang baik.
Saatnya Penegakan Hukum dan Reformasi Perbankan
Publik menuntut kejelasan dan ketegasan dari aparat penegak hukum. Kasus ini harus diselesaikan secara tuntas, bukan hanya berhenti pada level eksekutif perusahaan penerima kredit, tapi juga menyasar pihak bank yang memfasilitasi kredit bermasalah tersebut.
Selain itu, kasus ini harus menjadi momentum bagi reformasi tata kelola bank, terutama bank milik pemerintah daerah. Transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan internal harus diperkuat agar tidak ada lagi kredit yang diputuskan berdasarkan relasi personal atau kepentingan jangka pendek.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga diharapkan lebih tegas dalam menindak pelanggaran prosedur kredit di lingkungan perbankan, baik melalui sanksi administratif maupun mendorong pelaporan ke penegak hukum.
Kesimpulan
Kasus kredit bermasalah Sritex ini adalah cermin dari lemahnya pengawasan dan tata kelola di sektor perbankan. Triliunan rupiah yang terancam hilang bukan hanya angka, tapi juga mewakili kerugian masyarakat dan potensi pembangunan yang terhambat.
Kini saatnya semua pihak pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat belajar dari kasus ini. Pemberian kredit bukan sekadar transaksi bisnis, tapi keputusan strategis yang bisa berdampak besar terhadap ekonomi nasional. Jika benar terbukti ada pejabat bank yang menyalahgunakan wewenangnya, maka hukuman tegas harus diberikan. Tanpa itu, kepercayaan publik terhadap sistem keuangan akan terus tergerus.
Simak dan ikuti terus VIEWNEWZ agar Anda tidak ketinggalan berita informasi menarik lainnya yang terupdate setiap hari.
Sumber informasi gambar:
- Gambar Pertama dari detiknews
- Gambar Kedua dari kompas.com
