DPR Apresiasi Kolaborasi Pertamina Dengan Koperasi Desa Merah Putih
DPR apresiasi kolaborasi Pertamina dan Koperasi Desa Merah Putih untuk perkuat distribusi energi dan kemandirian desa.
Apresiasi disampaikan DPR atas kolaborasi strategis antara PT Pertamina (Persero) dan Koperasi Desa Merah Putih dalam memperluas distribusi energi hingga ke pelosok. Langkah ini dinilai sebagai terobosan penting untuk memperkuat fondasi ekonomi desa berbasis koperasi.
Melalui sinergi tersebut, diharapkan akses energi semakin merata, rantai distribusi lebih efisien, dan masyarakat desa memiliki peran lebih besar dalam menggerakkan roda perekonomian lokal. Dapatkan kabar politik terbaru dan terpopuler setiap hari, lengkap dengan berita viral hanya di VIEWNEWZ.
Dukungan DPR Untuk Sinergi Distribusi Energi Desa
Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim, menyatakan dukungan terhadap kolaborasi antara PT Pertamina (Persero) dan koperasi desa/kelurahan Merah Putih. Kerja sama ini diarahkan untuk memperkuat distribusi energi hingga menjangkau masyarakat di tingkat desa secara lebih merata dan efisien.
Ia menilai pelibatan koperasi sebagai mitra strategis dapat memperpendek rantai pasok yang selama ini kurang efektif. Distribusi yang lebih ringkas mampu menekan biaya sekaligus mempercepat akses masyarakat terhadap kebutuhan energi.
Ia menilai kebijakan ini sebagai momentum penting untuk membangun kemandirian ekonomi desa berbasis partisipasi warga. Dengan dukungan regulasi dan pengawasan tepat, kolaborasi tersebut diharapkan memberi dampak nyata bagi perekonomian lokal.
Ayo Kawal Timnas Menuju Piala Dunia - Link Aplikasi Nonton Timnas Indonesia GRATIS! Segera download! APLIKASI SHOTSGOAL
Koperasi Desa Sebagai Pilar Ekonomi Kerakyatan
Koperasi desa/kelurahan Merah Putih dipandang memiliki posisi strategis karena berakar langsung pada komunitas setempat. Model ini membuat koperasi lebih memahami kebutuhan riil warga serta dinamika sosial ekonomi di lingkungannya.
Struktur berbasis anggota memungkinkan distribusi manfaat yang lebih adil dan transparan. Keuntungan usaha tidak hanya terpusat, melainkan kembali ke masyarakat dalam bentuk peningkatan kesejahteraan bersama.
Selain itu, jaringan sosial yang kuat menjadi modal penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap distribusi energi. Kepercayaan tersebut krusial untuk memastikan kelancaran penyaluran produk, terutama untuk kebutuhan pokok seperti LPG bersubsidi.
Baca Juga: BNN Dorong Larangan Vape, Pengguna Protes, Fokus Ke Liquid Berbahaya
Menjaga Keseimbangan Dengan Agen Resmi
Meski mendukung kebijakan baru, Rivqy mengingatkan agar pemerintah dan Pertamina tetap melindungi agen resmi yang telah lama beroperasi. Agen-agen tersebut selama ini berperan besar menjaga stabilitas pasokan energi nasional, termasuk di wilayah terpencil.
Mereka telah berinvestasi dalam infrastruktur, jaringan distribusi, serta sumber daya manusia. Karena itu, kebijakan baru tidak boleh menggeser peran yang sudah terbukti menopang ketahanan energi masyarakat.
Ia menekankan pentingnya menciptakan ekosistem usaha yang saling menguatkan, bukan saling melemahkan. Pemerintah perlu menerapkan pendekatan inklusif agar koperasi desa dapat tumbuh tanpa mematikan pelaku usaha yang telah lebih dahulu berkontribusi.
Data Penyaluran Dan Perluasan Jaringan
Dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR RI, Direktur Utama Subholding Downstream Pertamina, Mars Ega Legowo Putra, menyampaikan perkembangan terbaru. Hingga 1 Februari 2026, sebanyak 2.592 koperasi desa/kelurahan Merah Putih telah terdaftar sebagai penyalur LPG 3 kilogram.
Angka tersebut menunjukkan respons positif terhadap kebijakan pelibatan koperasi dalam distribusi energi. Partisipasi ribuan koperasi mencerminkan potensi besar jaringan desa dalam mendukung ketahanan pasokan nasional.
Pemerintah dan Pertamina memperluas jaringan ini untuk mempercepat pemerataan akses energi, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan mendekatkan sistem distribusi ke konsumen, mereka juga meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas.
Tantangan Dan Harapan Ke Depan
Keberhasilan sinergi ini sangat bergantung pada tata kelola yang transparan dan pengawasan berkelanjutan. Pemerintah perlu menetapkan regulasi yang jelas agar pembagian wilayah kerja antara koperasi dan agen resmi tidak menimbulkan konflik.
Pemerintah juga perlu memastikan kesiapan koperasi dari sisi manajemen, logistik, dan kapasitas sumber daya manusia. Pelatihan serta pendampingan menjadi kunci agar koperasi mampu menjalankan fungsi distribusi secara profesional.
Jika seluruh unsur berjalan seimbang, kolaborasi ini berpotensi memperkuat fondasi ekonomi desa sekaligus menjaga stabilitas energi nasional. Sinergi antara BUMN dan koperasi dapat menjadi model pemberdayaan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Ikuti setiap berita viral, topik trending, dan update terpanas hari ini hanya di VIEWNEWZ sumber informasi tercepat, terpercaya, dan selalu selangkah lebih depan untuk anda.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama: www.cnbcindonesia.com
- Gambar Kedua: tajuknasional.com
