Hasyim Asy’ari Menagih Janji Jokowi, Atas Kenaikan Tukin KPU Tahun Depan

Janji Jokowi Naikan KPU – Hasyim Asy’ari menagih janji Jokowi terkait kenaikan tunjangan kinerja (tukin) KPU tahun depan. Hasyim Asy’ari menagih janji Jokowi yang pernah berjanji akan menaikkan tukin KPU sebesar 50 persen pada 2023, jika KPU berhasil menyelenggarakan pemilu 2024 dengan baik.

Hasyim Asy’ari mengatakan bahwa kenaikan tukin KPU sangat di butuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan motivasi para penyelenggara pemilu di tingkat pusat dan daerah. Ia juga mengatakan bahwa kenaikan tukin KPU akan berdampak positif pada kualitas dan integritas penyelenggaraan pemilu 2024.

Hasyim Asy’ari menagih janji Jokowi ini, berharap agar janji Jokowi tersebut dapat di realisasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023. Ia juga meminta agar pemerintah dapat memberikan dukungan penuh kepada KPU dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai penyelenggara pemilu 2024.

Dampak Positif Pada Kenaikan Tukin KPU

Pada tahun 2023, terdapat permasalahan terkait dengan pencairan Tukin KPU. Pencairan Tukin KPU tertunda karena adanya perubahan regulasi terkait dengan tunjangan kinerja. Namun, Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan agar Tukin KPU dapat cair pada Januari 2024 agar nanti hal ini akan berdampak positif bagi kehidupan bangsa Indonesia. Dampat-dampak positif tersebut ialah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kinerja dan Motivasi Petugas KPU

Tukin yang lebih tinggi dapat meningkatkan motivasi dan semangat kerja para petugas KPU. Dengan kinerja yang lebih baik, kualitas penyelenggaraan pemilu pun dapat meningkat.

2. Meningkatkan Kesejahteraan Petugas KPU

Tukin yang lebih tinggi dapat meningkatkan kesejahteraan para petugas KPU, terutama bagi mereka yang bekerja di daerah terpencil dengan biaya hidup tinggi. Kesejahteraan yang lebih baik dapat meningkatkan retensi dan menarik talenta terbaik untuk bekerja di KPU.

3. Meningkatkan Kepercayaan Publik terhadap KPU

Kenaikan tunkin dapat menunjukkan kepada publik bahwa pemerintah berkomitmen untuk mendukung KPU dalam menjalankan tugasnya. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap KPU dan kredibilitas penyelenggaraan pemilu yang di selalu di kabarkan oleh View Newz..

4. Memperkuat Demokrasi di Indonesia

KPU yang profesional dan berintegritas merupakan salah satu pilar penting demokrasi di Indonesia. Kenaikan tunkin dapat membantu KPU untuk menjalankan tugasnya dengan lebih baik dan memperkuat demokrasi di Indonesia. Dampak Positif Lainnya:

• Meningkatkan daya tarik kerja di KPU
• Meningkatkan kualitas SDM KPU
• Meningkatkan profesionalisme KPU
• Meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja KPU

Penting untuk di catat bahwa kenaikan tunkin KPU harus di iringi dengan peningkatan kinerja dan akuntabilitas. KPU harus memastikan bahwa tunkin tersebut digunakan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu dan bukan untuk kepentingan pribadi. Kenaikan tunkin KPU memiliki beberapa dampak positif. Penting untuk memastikan bahwa kenaikan tunkin tersebut di iringi dengan peningkatan kinerja dan akuntabilitas KPU.

Berapa Persen KPU akan di Naikan

Saat ini, belum ada informasi resmi mengenai kenaikan gaji KPU. Beberapa sumber berita dan media sosial memang sempat membahas isu kenaikan gaji KPU, namun informasi tersebut masih simpang siur dan belum ada konfirmasi resmi dari pemerintah. Beberapa kemungkinan terkait kenaikan gaji KPU adalah Kenaikan gaji KPU bisa saja terjadi, mengingat tugas dan tanggung jawab KPU yang sangat besar dalam menyelenggarakan pemilu. Namun, kenaikan gaji KPU juga perlu mempertimbangkan kondisi keuangan negara.

Reaksi Berbagai Kalangan Atas Naiknya KPU

Kenaikan tukin KPU ini tentunya sangatlah di tunggu-tunggu oleh para masyrakat Indonesia, di mana semua hal ini memberikan dampak positif bagi kehidupan negara Indonesia. Tentunya hal ini tuai memberikan reaksi di seluruh Indonesia, di antaranya :

1. Pemerintah : Presiden Joko Widodo Menyambut baik terpilihnya anggota KPU baru dan berharap mereka dapat bekerja secara profesional dan independen. Kementerian Dalam Negeri Mendukung penuh KPU baru dan siap membantu kelancaran tugas mereka.
2. Partai Politik : Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Menghargai keputusan DPR dan berharap KPU baru dapat bekerja dengan baik.
3. Masyarakat Sipil : Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Menilai anggota KPU baru memiliki rekam jejak yang baik dan berharap mereka dapat bekerja secara transparan dan akuntabel. Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Mewanti-wanti KPU baru agar tidak terjebak dalam kepentingan politik dan menjalankan tugas dengan adil.
4. Media : Kompas Menilai KPU baru memiliki tantangan besar untuk menyelenggarakan pemilu yang berkualitas. Tempo Mengangkat isu integritas dan profesionalisme KPU baru sebagai kunci suksesnya pemilu.

Secara umum, berbagai kalangan menyambut baik terpilihnya anggota KPU baru. Berikut beberapa poin penting terkait reaksi berbagai kalangan atas naiknya KPU:

• Dukungan dan harapan: Banyak pihak yang mendukung KPU baru dan berharap mereka dapat bekerja dengan baik.
• Kekhawatiran: Ada juga yang khawatir KPU baru akan terjebak dalam kepentingan politik dan tidak menjalankan tugas dengan adil.
• Tantangan: KPU baru memiliki tantangan besar untuk menyelenggarakan pemilu yang berkualitas.
• Kunci sukses: Integritas dan profesionalisme KPU baru menjadi kunci suksesnya pemilu.

Kinerja KPU Dalam Pemilu 2023

Kinerja KPU dalam Pemilu 2023 secara umum di nilai baik oleh berbagai pihak. Berikut beberapa indikator keberhasilan KPU dalam menyelenggarakan Pemilu 2023:

1. Partisipasi pemilih yang tinggi: Partisipasi pemilih dalam Pemilu 2023 mencapai 81,15%, merupakan yang tertinggi dalam sejarah pemilu di Indonesia.
2. Penyelenggaraan pemilu yang lancar dan tertib: Pemilu 2023 berlangsung dengan lancar dan tertib, tanpa adanya gangguan keamanan yang berarti.
3. Hasil pemilu yang di terima oleh semua pihak: Hasil pemilu 2023 di terima oleh semua pihak, meskipun terdapat beberapa gugatan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi.

Namun demikian, KPU juga menerima beberapa kritik terkait kinerjanya dalam Pemilu 2023. Beberapa kritik tersebut antara lain:

• Sosialisasi pemilu yang kurang gencar: Sosialisasi pemilu di nilai kurang gencar, sehingga masih banyak masyarakat yang tidak memahami tahapan dan tata cara pemilu.
• Distribusi logistik pemilu yang tidak merata: Di stribusi logistik pemilu di beberapa daerah mengalami kendala, sehingga menyebabkan penundaan pemungutan suara di beberapa TPS.
• Banyaknya petugas KPPS yang meninggal dunia: Sebanyak 589 petugas KPPS meninggal dunia selama bertugas di Pemilu 2023.
• Secara keseluruhan, kinerja KPU dalam Pemilu 2023 di nilai baik. KPU berhasil menyelenggarakan pemilu yang serentak untuk pertama kalinya di Indonesia dengan tingkat partisipasi pemilih yang tinggi.

Meskipun terdapat beberapa kekurangan, KPU di nilai mampu melaksanakan tugasnya dengan baik dan profesional. Berikut beberapa saran untuk perbaikan kinerja KPU pada pemilu mendatang:

• Meningkatkan sosialisasi pemilu: Sosialisasi pemilu perlu di tingkatkan agar masyarakat lebih memahami tahapan dan tata cara pemilu.
• Memperbaiki distribusi logistik pemilu: Distribusi logistik pemilu perlu di perbaiki agar tidak terjadi penundaan pemungutan suara di TPS.
• Meningkatkan kesejahteraan petugas KPPS: Kesejahteraan petugas KPPS perlu di tingkatkan agar tidak ada lagi petugas KPPS yang meninggal dunia saat bertugas.

Baca Juga : Jokowi Menginginkan Fresh Graduate Diprioritaskan Menjadi ASN di IKN Nusantara

Besaran Tukin KPU Saat Ini

Besaran Tukin KPU bervariasi tergantung pada jabatan dan kelas jabatannya. Berikut adalah tabel besaran Tukin KPU:

1. Jabatan Struktural

Kelas Jabatan Tukin (Rp) Data Teratas	Data Terbawa
19.316.000	7.518.000
17.744.000	6.504.000
16.242.000	5.544.000
14.808.000	5.544.000
13.440.000	4.638.000
12.138.000	3.786.000
10.902.000	3.000.000
9.720.000	2.274.000
8.592.000	1.614.000

 

2. Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional Tukin (Rp)

• Penata Kelola Pemilu Ahli Utama 1.894.000
• Penata Kelola Pemilu Ahli Madya 1.291.000
• Penata Kelola Pemilu Ahli Muda 1.029.000
• Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama 540.000

Tukin dapat dipotong apabila pegawai tidak memenuhi prestasi kerja tiap bulan. Pemotongan Tukin dilakukan dengan persentase sebagai berikut:

• Prestasi kerja 80% – 90%: dipotong 10%
• Prestasi kerja 70% – 79%: dipotong 20%
• Prestasi kerja 60% – 69%: dipotong 30%
• Prestasi kerja kurang dari 60%: dipotong 40%

Perlu diingat bahwa besaran Tukin KPU dapat berubah sewaktu-waktu tergantung pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Buat kalian yang ingin mendapatkan berabgai informasi seperti ini maka kalian bisa klik link yang satu ini scroll viewport.io