Ketua DPR Sebut Pemerintah Baru Harus Leluasa Saat Susun APBN
Ketua DPR RI yaitu Puan Maharani dalam pidatonya yang di bacakan oleh Wakil Ketua DPR RI Rahmad Gobel. Di mana pada Rapat Paripurna DPR RI yang ke-16 Masa Sidang V Tahun Sidang 2023/2024. Mengatakan bahwa pemerintahan yang baru harus mempunyai keleluasaan dalam menyusun APBN. Sesuai dengan Undang-Undang Keuangan Negara serta Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pemerintah dalam hal menyusun RAPBN harus berbasiskan pada RPJMN. Yang mana telah di tetapkan oleh presiden yang akan di lantik.
“Tidaklah sesuai dengan asas kepatutan serta peraturan perundang-undangan. Di mana APBN 2025 di susun oleh pemerintahan yang purnatugas. Namin yang harus bertanggung jawab yaitu pemerintahan yang baru,” ungkap Rahmad ketika membacakan naskah pidato Ketua DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta pada hari Selasa VIEWNEWZ.
Di masa persidangan ini, menurutnya, DPR RI nantinya akan memasuki tahapan siklus pembahasan APBN untuk tahun anggaran 2025. Dengan membahas tentang anggaran belanja pada kementerian/lembaga untuk APBN tahun anggaran 2025. APBN tahun 2025 adalah tahun anggaran pertama untuk pemerintahan baru yang presiden serta wakil presiden barunya akan di lantik pada bulan Oktober 2024.
Baca Juga : KPK Telusuri Laporan Terkait Harta Mantan Pejabat Bea-Cukai
Ketua DPR : Kerja konstitusional Butuh Kerja Sama
Dia juga mengatakan kebijakan ekonomi makro serta pokok-pokok kebijakan fiskal APBN tahun anggaran 2025. Yang mana di susun oleh pemerintahan saat ini hanya berupa dasar-dasar kebijakan sementara. Menurutnya, bahwa dasar kebijakan sementara tersebut membuat alokasi belanja hanya untuk kebutuhan rutin dari penyelenggaraan Negara. Setidaknya untuk kebutuhan triwulan pertama di tahun 2025. Dalam hal itu, DPR di tuntut agar bisa memenuhi harapan rakyat dengan cara menyusun anggaran yang memakmurkan rakyat. Serta mewujudkan pemerintahan yang memudahkan hidup rakyat.
Ketua DPR juga mengatakan bahwa kerja konstitusional itu membutuhkan kerja bersama dengan semua fraksi. Agar bisa mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi serta kelompok karena setiap fraksi mempunyai analisis yang berbeda. “Jadi, di butuhkan transparansi dalam setiap pengambilan keputusan politik yang ada di DPR RI. Oleh karena itu, rakyat bisa menilai perilaku politik yang benar-benar berpihak pada rakyat sertakepentingan nasional,” ungkapnya.
Itulah berita seputar dunia politik di Indonesia. Jika anda ingin mendaparkan lebih banyak informasi tentang politik, baik dalam negeri maupun luar negeri maka kunjungi kami di. Kami pastikan anda akan selalu mendapatan berita terkini dan paling update terkait politik yang sedang hangat di bbicarakan scroll-viewport.io.
