Ketua KPK Bandingkan BO Dengan Genderuwo: Sosoknya Tak Ada, Tapi Menakutkan

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menyamakan sosok Beneficial Owner (BO) suatu perusahaan dengan genderuwo dalam mitologi Jawa.

Pernyataan ketua KPK ini disampaikan saat peluncuran aplikasi Beneficial Ownership (BO) Gateway yang digelar di kantor Kementerian Hukum dan HAM, Senin (6/10/2025). Menurut Setyo, walau wujud BO tidak nampak secara fisik, pengaruhnya sangat besar dan menimbulkan ketakutan. Dibawah ini Anda bisa melihat berbagai informasi menarik lainnya tentang seputaran VIEWNEWZ.

Gambaran Sosok BO Sebagai Genderuwo

Setyo menjelaskan bahwa BO bukanlah perusahaan, badan hukum, atau entitas yang terlihat secara langsung, melainkan individu di balik layar yang memiliki pengaruh luar biasa dalam perusahaan. Ia menekankan pentingnya transparansi mengenai siapa sesungguhnya yang mengontrol suatu entitas bisnis.

Dalam pengalamannya saat bertugas di Kementerian Pertanian, Setyo kerap menyampaikan bahwa banyak pejabat takut kepada sosok BO yang digambarkan seperti genderuwo, makhluk halus yang tidak kelihatan namun keberadaannya sangat menakutkan. Hal ini mengilustrasikan betapa sulitnya melacak atau menghadapi pemilik manfaat yang bersembunyi di balik perusahaan-perusahaan.

Penggambaran ini juga menunjukkan bagaimana BO mengendalikan berbagai aspek melalui kaki tangan dan pengikutnya, sehingga mampu mempertahankan kekuasaannya secara efektif tanpa harus tampil langsung di muka publik. Strategi ini menekankan kecerdikan dan pengaruh besar yang dimilikinya di balik layar.

Ayo Kawal Timnas Menuju Piala Dunia - Link Aplikasi Nonton Timnas Indonesia GRATIS! Segera download! APLIKASI SHOTSGOAL

 

Peran BO Dalam Kasus Korupsi Dan Penanganan Data Korporasi

Setyo mengungkapkan bahwa BO sering kali terlibat dalam sejumlah kasus korupsi yang rumit karena sulit diungkap keberadaannya. Dalam kasus global seperti Panama Papers, pemilik manfaat yang bersembunyi ini terindikasi melakukan tindakan ilegal menggunakan perusahaan cangkang.

Kehadiran aplikasi BO Gateway diharapkan memudahkan penegak hukum dalam mengakses data kepemilikan perusahaan sehingga proses investigasi menjadi lebih transparan dan akurat. Aplikasi ini merupakan inovasi terbaru dari Ditjen Administrasi Hukum Umum, Kemenkum, sebagai upaya meminimalkan praktik korupsi dengan meningkatkan akuntabilitas.

Dengan data yang lengkap dan terverifikasi, KPK serta aparat penegak hukum dapat menelusuri aliran dana secara lebih akurat dan mengidentifikasi pemilik sebenarnya dari korporasi yang menjadi objek penyidikan. Pendekatan ini memungkinkan proses hukum berjalan transparan, efektif, dan memastikan semua pihak yang terlibat bertanggung jawab sesuai aturan yang berlaku.

Baca Juga: DPR Desak Dunia Harus Bertindak Nyata Untuk Kemerdekaan Palestina

Tantangan Pengungkapan BO Dan Implikasi Politik

Meski teknologi membantu, tantangan terbesar adalah menghadapi pengaruh BO yang menggunakan jaringan luas kaki tangan untuk melindungi diri. Banyak pejabat dan pelaku usaha yang takut kepada sosok tersembunyi ini karena kekuatannya dapat memengaruhi kebijakan dan operasi bisnis.

Setyo mengingatkan bahwa BO berada di balik berbagai tindakan strategis dan politik yang tidak transparan, sehingga pengungkapan siapa mereka menjadi kunci pemberantasan korupsi. Kondisi ini membutuhkan sinergi antara teknologi, regulasi, dan keberanian politik untuk membuka kerahasiaan kepemilikan.

Upaya ini berpotensi mengubah dinamika kekuasaan di dunia usaha dan pemerintahan, menciptakan sistem yang lebih transparan, jujur, dan adil. Langkah reformasi ini diharapkan memperkuat akuntabilitas sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan dan praktik bisnis di Indonesia.

Harapan Dan Masa Depan Transparansi Kepemilikan

Peluncuran BO Gateway diharapkan menjadi langkah awal yang signifikan dalam mengubah praktik bisnis di Indonesia. Dengan adanya sistem yang memuat data pemilik manfaat secara jelas, risiko korupsi dan pencucian uang dapat ditekan.

Setyo berharap semua pihak, termasuk lembaga keuangan, sektor korporasi, dan pemerintah dapat bekerja sama menggunakan data ini untuk menciptakan iklim bisnis yang lebih bersih dan transparan. Keterbukaan informasi juga akan meningkatkan kepercayaan investor dan masyarakat pada sistem hukum.

Langkah ini sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa KPK tetap berkomitmen dalam mengembangkan inovasi pemberantasan korupsi. Sambil terus memperbaiki tata kelola pemerintahan dan dunia usaha di Indonesia agar lebih transparan dan akuntabel.

Selalu update dengan berita terbaru, informasi terpercaya, dan berita menarik lainnya yang kami sajikan spesial untuk Anda setiap hari hanya di VIEWNEWZ.

---

Sumber Informasi Gambar: