Temui Presiden Prabowo, Ketua MPR Ahmad Muzani Singgung Amendemen UUD

Pada Selasa, 2 Desember 2025, Ahmad Muzani Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mendatangi Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan.

Pertemuan ini tidak hanya berkaitan dengan isu kemanusiaan dan penanganan bencana di beberapa provinsi, tetapi juga sempat menyentuh wacana perubahan konstitusi. Pasca pertemuan, Muzani mengakui bahwa topik amendemen Undang‑Undang Dasar 1945 (UUD 1945) sempat “disinggung sebentar”.

Meskipun demikian, Muzani menegaskan bahwa diskusi tersebut bersifat informal dan belum memasuki fase pembahasan mendalam. Dia juga menyatakan bahwa pertemuan khusus resmi antara MPR dan Presiden akan dijadwalkan untuk membicarakan wacana perubahan konstitusi secara lebih komprehensif.

Dibawah ini Anda bisa melihat berbagai informasi menarik lainnya seputaran VIEWNEWZ.

Pembahasan Awal Amendemen UUD 1945

​​Dalam pertemuan di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, pada Selasa (2/12/2025). Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengungkapkan bahwa ia sempat menyinggung rencana amendemen UUD 1945 saat berdiskusi dengan Presiden Prabowo Subianto​.

​Muzani menjelaskan bahwa pembicaraan mengenai amendemen UUD 1945 tersebut masih dalam tahap awal dan belum mendalam. ​Pertemuan ini digambarkan Muzani sebagai “minum teh sore” dan merupakan diskusi informal.

Namun menjadi sinyal awal adanya pembahasan penting mengenai masa depan konstitusi negara. ​Meskipun demikian, Muzani belum dapat memberikan rincian lebih lanjut mengenai isi pembicaraan tersebut.

Ayo Kawal Timnas Menuju Piala Dunia - Link Aplikasi Nonton Timnas Indonesia GRATIS! Segera download! APLIKASI SHOTSGOAL

 

Pertemuan Resmi MPR Dengan Presiden Prabowo

Dalam pertemuan resmi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dengan Prabowo Subianto sebagai Presiden pada Selasa, 2 Desember 2025, dibahas beberapa isu nasional penting, termasuk penanganan bencana di provinsi‑provinsi terdampak seperti Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Ketua MPR, Ahmad Muzani, menyampaikan bahwa Presiden sempat menguraikan kondisi di lapangan. Termasuk kerusakan dan dampak terhadap masyarakat, sebagai bagian dari upaya koordinasi dengan lembaga legislatif agar respons pemerintah lebih optimal.

Di luar persoalan bencana, dalam pertemuan itu muncul juga pembicaraan awal mengenai kemungkinan amendemen Undang‑Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Muzani menyebut bahwa topik ini hanya “disinggung sebentar,” tanpa masuk ke tahap detail menunjukkan bahwa isu konstitusional ini belum dibahas secara mendalam dan baru pada level wacana awal.

Ia memastikan bahwa MPR akan menjadwalkan pertemuan resmi berikutnya dengan Presiden jika ingin membahas amandemen dengan lebih komprehensif.

Baca Juga: Noel Bantah Puluhan Mobil Sitanya Disita KPK, Klaim Bukan Miliknya

Kehati-Hatian Dalam Amendemen UUD 1945

Dalam mengusung gagasan amandemen Undang‑Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di bawah kepemimpinan Ahmad Muzani menegaskan sikap kehati‑hatian.

Muzani menyatakan bahwa amandemen bukanlah solusi cepat atas berbagai persoalan kebangsaan setiap gagasan perubahan konstitusi harus melalui proses panjang, disertai transparansi serta partisipasi luas dari masyarakat.

Pendekatan berhati‑hati ini juga mencerminkan kesadaran bahwa UUD 1945 adalah fondasi konstitusional yang menjadi “sumbu semua aturan” dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Oleh karena itu MPR tidak akan serta‑merta mempermudah jalannya amandemen. Melainkan terlebih dahulu mendorong dialog konstitusional yang melibatkan akademisi, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen bangsa agar setiap usulan perubahan benar‑benar mencerminkan kebutuhan bersama. Bukan kepentingan kelompok tertentu.

Isu-Isu Lain yang Dibahas Dalam Pertemuan

Dalam pertemuan resmi MPR RI dengan Prabowo Subianto pada 2 Desember 2025 di Istana. Selain isu tentang kemungkinan amandemen UUD 1945. Dibahas juga situasi penanganan bencana di sejumlah provinsi terdampak.

Menurut pernyataan dari Ahmad Muzani selaku Ketua MPR, dalam pertemuan itu. Prabowo menyampaikan langsung laporan hasil kunjungannya ke daerah‑daerah di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat wilayah yang baru saja dilanda bencana.

Dia menjelaskan skala kerusakan, kondisi pengungsi, dan dampak sosial‑ekonomi yang dialami masyarakat di sana. Sebagai bagian dari evaluasi pemerintah terhadap respons penanganan bencana.

Meski demikian, ketika ditanya lebih lanjut soal agenda komprehensif pertemuan. Muzani memilih tidak menjelaskan detail pembahasan lainnya termasuk isu‑isu seperti penebangan hutan ilegal atau penetapan status bencana nasional.

Dia meminta publik untuk bersabar menunggu penjelasan resmi lebih lanjut. Karena pertemuan saat itu bersifat informal dan bukan forum finalisasi kebijakan.

Simak dan ikuti terus berbagai informasi berita-berita terbaru dan update menarik lainnya hanya di VIEWNEWZ.

---