NasDem Klarifikasi, MKMK Fokus Awasi Etik Bukan Menilai Calon Hakim
NasDem menegaskan Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) hanya fokus mengawasi etika dan integritas hakim MK, bukan menilai calon.
Klarifikasi ini muncul menyusul opini publik terkait proses seleksi hakim yang tengah berjalan. Partai menekankan pentingnya netralitas MKMK dan transparansi seleksi, agar reputasi calon hakim terlindungi. Masyarakat diimbau fokus pada prosedur resmi dan tidak terjebak spekulasi.
Simak dan ikutin terus informasi terbaru dan terviral lainnya yang akan di bahas dengan detail hanya ada di VIEWNEWZ.
NasDem Pastikan MKMK Awasi Etik Hakim MK
Partai NasDem menegaskan bahwa Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memiliki fungsi utama menjaga etik dan integritas hakim MK, bukan menilai atau menghakimi seseorang sebelum resmi menjabat. Partai menyampaikan pernyataan ini sebagai respons terhadap opini publik yang muncul mengenai calon hakim yang sedang menjalani proses seleksi.
“Fungsi MKMK adalah memastikan perilaku hakim MK sesuai kode etik selama masa jabatan. Wakil Sekretaris Jenderal Partai NasDem, dalam keterangan pers Sabtu (14/2/2026), menegaskan bahwa MKMK tidak berwenang menilai calon sebelum resmi dilantik. Pernyataan ini menekankan batasan kerja MKMK dan menghindari kesalahpahaman publik.
Menurut NasDem, penekanan pada aspek etik sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi. Masyarakat harus memahami bahwa panitia seleksi resmi menilai calon hakim secara transparan, dan MKMK menindaklanjuti setiap pelanggaran etika selama masa jabatan hakim.
Ayo Kawal Timnas Menuju Piala Dunia - Link Aplikasi Nonton Timnas Indonesia GRATIS! Segera download! APLIKASI SHOTSGOAL
Peran MKMK Dalam Sistem Peradilan
MKMK dibentuk untuk mengawasi perilaku hakim MK agar tetap berintegritas dan profesional. Mereka dapat menegur, memberi sanksi, hingga merekomendasikan pemberhentian hakim yang terbukti melanggar kode etik. Namun, hal ini hanya berlaku setelah hakim resmi menjabat, bukan sebelum proses pelantikan.
Wakil Sekjen NasDem menambahkan, masyarakat sering keliru memahami tugas MKMK. “MKMK bukan lembaga penilai calon hakim. Mereka tidak melakukan investigasi atau penilaian terhadap individu sebelum resmi dilantik. Semua yang bersifat pra-jabatan menjadi tanggung jawab panitia seleksi resmi,” katanya.
Prinsip ini penting untuk mencegah munculnya stigma atau dugaan prasangka terhadap calon hakim yang sedang menjalani proses seleksi. NasDem menilai transparansi dan komunikasi yang jelas kepada publik akan mengurangi kontroversi dan spekulasi yang tidak perlu.
Baca Juga: Insiden Arc de Triomphe, Pria Berpisau Ditembak Mati Polisi Prancis
Masyarakat Bicara, Netralitas Tetap Prioritas
Belakangan, muncul beberapa opini di media sosial yang menilai calon hakim sebelum resmi menjabat. NasDem menekankan bahwa masyarakat sebaiknya tidak menilai hakim baru karena Mahkamah Konstitusi menilai mereka secara formal melalui prosedur resmi yang berlaku.
“Memberi penilaian sebelum seseorang resmi menjabat dapat merusak reputasi calon dan menimbulkan ketidakadilan,” jelas partai tersebut. NasDem mendorong masyarakat dan media untuk fokus pada proses resmi seleksi, bukan spekulasi.
Selain itu, NasDem menegaskan pentingnya netralitas lembaga pengawas. MKMK harus independen dan bebas dari tekanan publik atau politik agar dapat menjalankan fungsi pengawasan etika hakim MK secara objektif. Dengan demikian, integritas Mahkamah Konstitusi tetap terjaga.
NasDem Dorong Transparansi Seleksi Hakim MK
NasDem mendorong proses seleksi hakim MK dilakukan secara transparan dan profesional sebagai upaya memperkuat sistem peradilan. Mereka mempublikasikan setiap tahap seleksi dan evaluasi calon hakim secara jelas agar publik dapat memahami prosedur yang berjalan.
Partai ini juga menekankan bahwa calon hakim yang menjalani seleksi harus fokus pada kompetensi dan integritas. MKMK mengambil peran untuk menegakkan kode etik hakim setelah mereka resmi menjabat, bukan untuk menilai calon sebelum masa jabatan.
NasDem berharap masyarakat dapat memisahkan antara proses seleksi dan fungsi pengawasan MKMK. Dengan pemahaman yang tepat, publik dapat mendukung penegakan hukum dan menjaga kredibilitas Mahkamah Konstitusi, sekaligus menghormati hak calon hakim untuk dinilai secara adil.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari news.detik.com
- Gambar Kedua dari pedomanrakyat.com
