Prabowo Dituding Hidupkan Militerisme, Fakta atau Sekadar Ketakutan Lama?
Isu tudingan bahwa Prabowo Subianto ingin menghidupkan kembali militerisme kembali ramai diperbincangkan publik.
Isu mengenai militerisme kembali mencuat seiring kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah pihak melontarkan kritik keras dengan menyebut Prabowo berpotensi menghidupkan kembali militerisme, sebuah istilah yang lekat dengan masa lalu Indonesia ketika militer memiliki peran besar dalam kehidupan sipil dan politik. Namun, benarkah tudingan tersebut memiliki dasar kuat, atau justru sekadar kekhawatiran yang berlebihan?
Simak penjelasan lengkapnya dan terviral lainnya hanya ada di VIEWNEWZ.
Tuduhan Militerisme yang Menggema
Teriakan bahwa Prabowo ingin menghidupkan kembali militerisme muncul dari kekhawatiran sebagian kelompok masyarakat sipil dan pengamat politik. Mereka menyoroti latar belakang Prabowo sebagai tokoh militer serta beberapa kebijakan yang dinilai memberi ruang besar bagi peran TNI di luar fungsi pertahanan. Dalam ingatan kolektif bangsa, istilah militerisme kerap dikaitkan dengan era dwifungsi ABRI, di mana militer terlibat langsung dalam pemerintahan dan politik.
Kekhawatiran ini diperkuat oleh langkah-langkah pemerintah yang melibatkan militer dalam program pembangunan, ketahanan pangan, hingga penanganan bencana. Bagi para pengkritik, perluasan peran tersebut dianggap berpotensi mengaburkan batas antara ranah sipil dan militer.
Ayo Kawal Timnas Menuju Piala Dunia - Link Aplikasi Nonton Timnas Indonesia GRATIS! Segera download! APLIKASI SHOTSGOAL
Pernyataan Prabowo Menanggapi Kritik
Menariknya, Prabowo tidak menanggapi tudingan tersebut dengan sikap defensif. Dalam beberapa kesempatan, ia justru menyebut kritik sebagai “pengaman” bagi seorang pemimpin. Prabowo secara terbuka mengatakan bahwa ketika ada yang berteriak dirinya ingin menghidupkan kembali militerisme. Ia memilih untuk mengoreksi diri dan mencari pandangan dari para ahli.
Menurut Prabowo, tuduhan semacam itu perlu diuji secara objektif. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki niat membawa Indonesia mundur ke masa lalu, melainkan ingin membangun negara yang kuat, berdaulat, dan tetap demokratis. Sikap terbuka ini diklaim sebagai bukti bahwa pemerintahannya tidak antikritik.
Baca Juga: Siang Ini! Presiden Prabowo Kembali Gelar Retret Kabinet Merah Putih
Apa Itu Militerisme dalam Konteks Indonesia?
Militerisme dalam konteks Indonesia merujuk pada dominasi militer dalam kehidupan politik dan sipil. Pada masa lalu, militer tidak hanya bertugas menjaga pertahanan negara, tetapi juga aktif mengisi jabatan pemerintahan dan menentukan arah kebijakan politik.
Dalam sistem demokrasi modern, militerisme dipandang sebagai ancaman karena dapat melemahkan supremasi sipil dan prinsip checks and balances. Oleh sebab itu, setiap indikasi meningkatnya peran militer di luar pertahanan sering kali langsung memicu reaksi keras dari masyarakat sipil.
Analisis Kebijakan dan Peran Militer
Jika ditelaah lebih jauh, kebijakan Prabowo yang melibatkan militer sering kali dibingkai dalam konteks efisiensi dan kesiapsiagaan negara. Pemerintah beralasan bahwa TNI memiliki sumber daya, disiplin, dan struktur yang mampu mendukung program strategis nasional, terutama di wilayah terpencil dan rawan bencana.
Pendukung Prabowo menilai langkah tersebut bukanlah bentuk militerisme, melainkan optimalisasi aset negara. Mereka menekankan bahwa keputusan strategis tetap berada di tangan otoritas sipil dan tidak menghapus peran lembaga demokrasi seperti DPR, partai politik, dan masyarakat sipil.
Fakta atau Kekhawatiran Berlebihan?
Menjawab pertanyaan “apa benar Prabowo mau menghidupkan lagi militerisme?”, jawabannya tidak sesederhana ya atau tidak. Ada fakta bahwa peran militer terlihat lebih menonjol dalam beberapa kebijakan, namun belum ada bukti kuat bahwa Indonesia sedang diarahkan kembali ke sistem militeristik seperti di masa lalu.
Perdebatan ini sejatinya mencerminkan kewaspadaan publik terhadap demokrasi. Kritik dan pengawasan tetap diperlukan agar batas antara sipil dan militer tidak kabur. Di sisi lain, pemerintah juga dituntut transparan agar setiap kebijakan tidak menimbulkan kecurigaan berlebihan. Pada akhirnya, sejarah dan praktik ke depanlah yang akan membuktikan apakah kekhawatiran tersebut beralasan atau tidak.
Manfaatkan juga waktu anda untuk mengeksplorasi lebih banyak lagi tentang semua informasi viral terupdate lainnya hanya di VIEWNEWZ.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari ANTARA News
- Gambar Kedua dari Konsentris
