Purbaya Bantah Redenominasi Rupiah Rp 1.000 Jadi Rp 1 di Tahun Depan

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan bahwa kebijakan redenominasi rupiah tidak akan diberlakukan dalam waktu dekat, termasuk pada tahun depan.

Pernyataan ini muncul sebagai respons atas isu yang berkembang di masyarakat mengenai kemungkinan penyederhanaan nilai rupiah dari Rp 1.000 menjadi Rp 1. Berikut ini VIEWNEWZ akan memberikan informasi terkait pernyataan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengenai isu redenominasi rupiah.

Redenominasi Kewenangan Bank Indonesia

Purbaya menegaskan, proses redenominasi sepenuhnya berada di bawah kendali bank sentral. Kementerian Keuangan hanya berperan mendukung kebijakan ekonomi secara umum, namun tidak menentukan kapan dan bagaimana redenominasi akan dilaksanakan.

“Itu kebijakan bank sentral, bukan Menteri Keuangan. Kan bank sentral sudah memberi pernyataan sebelumnya,” jelas Purbaya. Ia menambahkan, kesalahpahaman publik sering kali membuat kementeriannya menjadi “sasaran” kritik, padahal urusan teknis redenominasi bukan ranahnya.

Dengan kata lain, meski pemerintah melalui Kementerian Keuangan memiliki rencana strategis terkait pengelolaan ekonomi, keputusan teknis dan waktu pelaksanaan redenominasi tetap menjadi domain Bank Indonesia.

Ayo Kawal Timnas Menuju Piala Dunia - Link Aplikasi Nonton Timnas Indonesia GRATIS! Segera download! APLIKASI SHOTSGOAL

 

Rencana Redenominasi Rupiah

Meskipun pelaksanaannya belum ditentukan, pemerintah dan Bank Indonesia telah merencanakan penyederhanaan nilai rupiah sebagai bagian dari upaya modernisasi sistem moneter nasional. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2025–2029.

Rencana ini mencakup target penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Redenominasi yang diharapkan selesai pada tahun 2027. Melalui RUU ini, pemerintah menargetkan adanya perubahan nominal, contohnya Rp 1.000 menjadi Rp 1, dengan tujuan menyederhanakan transaksi keuangan dan mempermudah perhitungan ekonomi di masyarakat.

Purbaya menekankan bahwa redenominasi bukan sekadar perubahan angka, tetapi bagian dari strategi jangka panjang untuk meningkatkan efisiensi perekonomian.

Baca Juga: Mobil Meledak Dahsyat di Red Fort Delhi, 9 Orang Tewas, Dari Zona Perang

Tujuan Ekonomi Dari Kebijakan Redenominasi

Kebijakan redenominasi rupiah bertujuan meningkatkan efisiensi ekonomi, menjaga stabilitas mata uang, dan memperkuat daya saing nasional. Dengan nominal yang lebih sederhana, transaksi bisnis dan perhitungan keuangan di tingkat domestik diharapkan menjadi lebih mudah, serta biaya pencetakan uang dan administrasi dapat ditekan.

Selain itu, redenominasi diharapkan mampu mempertahankan daya beli masyarakat serta meningkatkan kredibilitas rupiah di mata publik dan investor internasional. Purbaya menyebut bahwa pendekatan ini merupakan langkah strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Namun, ia menekankan bahwa proses ini memerlukan persiapan matang dan koordinasi antara pemerintah, bank sentral, dan pemangku kepentingan lainnya, sehingga pelaksanaannya tidak bisa dilakukan secara terburu-buru.

Tantangan dan Risiko Redenominasi

Meskipun memiliki manfaat jangka panjang, kebijakan redenominasi rupiah tidak lepas dari kritik dan risiko. Beberapa pihak menilai penyederhanaan nilai mata uang dapat memicu inflasi, terutama jika publik salah memahami perubahan nominal dan menyesuaikan harga barang secara berlebihan.

Selain itu, dampak nyata terhadap fundamental ekonomi Indonesia juga masih dipertanyakan. Kritikus menekankan bahwa redenominasi hanya mengubah angka pada mata uang. Sementara aspek ekonomi seperti produktivitas, investasi, dan neraca perdagangan tetap menjadi faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi.

Purbaya menyadari tantangan ini, namun ia yakin koordinasi yang baik antara pemerintah dan Bank Indonesia akan mampu meminimalkan risiko negatif. Ia menekankan pentingnya edukasi publik agar masyarakat memahami tujuan dan manfaat jangka panjang dari redenominasi.

Peran Edukasi Publik Dalam Redenominasi

Edukasi publik menjadi kunci keberhasilan kebijakan redenominasi rupiah. Masyarakat perlu memahami bahwa penyederhanaan nominal rupiah bukan berarti inflasi mendadak atau lonjakan harga barang secara signifikan. Pemahaman yang tepat akan membantu publik menyesuaikan transaksi sehari-hari tanpa menimbulkan kepanikan atau salah persepsi.

Selain itu, edukasi juga berperan dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap stabilitas nilai rupiah. Dengan informasi yang jelas mengenai tujuan jangka panjang, seperti efisiensi transaksi dan peningkatan daya saing nasional, masyarakat dapat melihat redenominasi sebagai langkah positif untuk ekonomi Indonesia.

Transparansi komunikasi antara pemerintah, Bank Indonesia, dan publik menjadi sangat penting. Sosialisasi yang efektif melalui media massa, seminar, dan kampanye edukatif akan meminimalkan kesalahpahaman dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menyukseskan pelaksanaan redenominasi di masa depan.

Simak dan ikuti terus berbagai informasi berita-berita terbaru dan update menarik lainnya hanya di VIEWNEWZ.

---