Tangis Pejabat DLH Tangsel Pecah Usai Jadi Tersangka Korupsi Rp75 M
Kasus korupsi pengelolaan sampah seorang pejabat Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tangerang Selatan, TB Apriliadhi Kusumah Perbangsa, menjadi sorotan publik.
Tak hanya kondisi hukum yang menggegerkan, momen emosional ketika ia menangis di depan kamera semakin menambah dramatis kasus ini, yang sekaligus menimbulkan keprihatinan luas akan integritas pengelolaan dana publik yang menyentuh aspek vital kehidupan masyarakat.
Kasus Korupsi Pengelolaan Sampah
Kasus yang menjerat TB Apriliadhi berawal dari dugaan tindak korupsi dalam kegiatan jasa layanan pengangkutan dan pengelolaan sampah untuk tahun anggaran 2024. Nilai anggaran yang sangat besar mencapai Rp75,9 miliar menjadi sorotan karena merupakan dana penting untuk menangani soal kebersihan yang langsung berdampak pada kesejahteraan dan kesehatan masyarakat Tangerang Selatan.
Tim penyidik dari Kejaksaan Tinggi Banten mengungkap bahwa dalam proses pengadaan. Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dilakukan oleh tersangka tidak dilakukan secara profesional. HPS seharusnya didasarkan pada data yang valid dan kredibel untuk menghitung harga yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis.
Namun, HPS yang dipakai sebagai dasar negosiasi harga dalam kasus ini ternyata tidak memenuhi standar keahlian teknis dan data akurat. Sehingga menimbulkan potensi kerugian negara.
Ayo Kawal Timnas Menuju Piala Dunia - Link Aplikasi Nonton Indonesia vs China dan Jepang vs Indonesia GRATIS! Segera download! APLIKASI SHOTSGOAL
Drama Pejabat DLH Tangsel
TB Apriliadhi yang menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk proyek pengelolaan sampah senilai hampir Rp76 miliar itu terlihat tak kuasa menahan tangis saat menjalani proses penyidikan.
Matanya sembab dan air matanya menetes ketika keluar dari ruang pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi Banten, Rabu petang. Momen pilu ini bukan sekadar karena tekanan sorotan kamera, melainkan juga beban moral berat yang kini mengiringi status hukum dan jabatan yang diembannya.
Tangisan tersebut mencerminkan sisi manusiawi di balik kasus korupsi besar. Sekaligus menghadirkan ironi tajam di tengah upaya negara memberantas praktik penyalahgunaan uang rakyat. Emosi pejalabat yang bertugas mengelola masalah lingkungan ini menyiratkan tekanan batin menghadapi konsekuensi hukum dan pengkhianatan kepercayaan publik yang selama ini dipercayakan kepadanya.
Baca Juga:
Jeratan Hukum yang Berjalan
Setelah ditetapkan sebagai tersangka, TB Apriliadhi langsung menjalani proses penahanan oleh Kejaksaan Tinggi Banten sebagai bagian dari upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Penahanan ini merupakan langkah konkret penegakan hukum untuk memastikan tersangka tidak menghilangkan barang bukti maupun melarikan diri selama proses penyidikan berlangsung.
Dengan nilai kerugian negara yang mencapai puluhan miliar rupiah. Para penyidik menjerat tersangka menggunakan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001. Ancaman hukuman yang dihadapi mencapai 20 tahun penjara. Disertai denda miliaran rupiah dan kemungkinan penyitaan aset.
Tak hanya itu, pihak kejaksaan juga membuka kemungkinan penetapan tersangka tambahan. Dugaan adanya jaringan yang lebih luas termasuk kemungkinan keterlibatan pihak ketiga seperti rekanan swasta atau oknum bendahara masih terus didalami.
Penahanan tersebut juga menjadi sinyal bagi pejabat publik lainnya bahwa penyalahgunaan dana pemerintah tidak akan ditoleransi dan setiap tindakan korupsi akan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku. Hal ini penting untuk memperkuat budaya antikorupsi di kalangan aparatur negara demi membangun pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Dampak Kasus Pengelolaan Sampah
Kasus dugaan korupsi ini mengundang keprihatinan besar publik karena menyangkut pelayanan dasar terkait kebersihan dan lingkungan yang menjadi hak masyarakat. Ketika dana yang seharusnya dimanfaatkan untuk meningkatkan layanan pengelolaan sampah diduga disalahgunakan. Kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah dan layanan publik pun mengalami guncangan serius.
Selain kerugian ekonomi yang ditimbulkan dari nominal besar anggaran yang dikorupsi. Kasus ini juga memperlihatkan potensi kecacatan sistem pengadaan dan pengawasan di lingkungan pemerintahan daerah.
Hal ini menimbulkan desakan agar pengelolaan dana publik dapat lebih transparan akuntabel. Dan diawasi dengan ketat guna mencegah terulangnya kasus serupa yang dapat merugikan masyarakat luas.
Manfaatkan juga waktu anda untuk mengeksplorasi lebih banyak lagi tentang semua informasi viral terupdate lainnya hanya di VIEWNEWZ.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari bidiktangsel.com
- Gambar Kedua dari idntimes.com
