Pamong Diduga Tidak Netral Dalam Proses Pemilu, Warga Protes!
Pamong adalah orang-orang yang bertugas menangani pemerintahan administrasi di desa. Pemerintah di Kalurahan Banyuroto, Kapanewon Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo, diketahui di demo oleh warganya. Aksi tersebut dipicu oleh banyak masalah yang menyelimuti kalurahan tersebut. Salah satunya yaitu dugaan pamong tidak netral dalam proses Pemilu 2024.
Demo yang dilakukan dan di ikuti oleh puluhan warga ini berlangsung di Kantor Kelurahan Banyuroto, Jalan Pengasih-Nanggulan, Gendul, Banyuroto, Nanggulan pada hari ini. Aksi tersebut di mulai dengan memasang sejumlah spanduk yang bernada protes pada pagar balai desa.
Koordinator Lapangan Aksi yaitu Suko Haryanto mengatakan bahwa demo di gelar untuk menuntut pemerintah kalurahan yang belakangan ini di nilai cukup bermasalah. Salah satunya tentang dugaan tidak netralnya lurah dan pamong dalam proses pelaksanaan Pemilu 2024.
“Harapan kami dari pamong itu tidak ikut serta dalam kampanye untuk salah satu partai politik,” kata Suko ketika di temui di lokasi pada hari Jumat (5/1/2024). Suko mengatakan sikap tidak netral ini terlihat saat acara jalan sehat yang di gelar oleh salah satu parpol di Banyuroto belum lama ini. Pada kegiatan tersebut, sejumlah pamong di ketahui menggunakan atribut parpol penyelenggara acara.
“Kejadian itu terjadi di Sambiroto ketika sedang jalan sehat, terlihat banyak pamong menggunakan atribut partai. Itu sebenarnya tidak boleh, sehingga kami harap netral,” katanya. Menurutnya hal tersebut sudah di tindaklanjuti oleh (Panwaslu) Panitia Pengawas Pemilu tingkat kapanewon. Tetapi, belum adanya efek jera. “Yang pertama telah di tindaklanjuti oleh Panwas VIEWNEWZ. Namun masih ada rentetannya,” ucapnya.
Pemakaian Anggaran Kurang Transparan
Tidak hanya itu, Suko juga menyoroti pemakaian anggaran kalurahan yang selama ini di nilai tidak begitu transparan. “Tentang pemakaian anggaran menurut kami kurang transparan itu karena setiap kali ada pembangunan lalu di tanyakan soal RABnya itu tidak ada,” ujarnya.
Pada kesempatan ini, massa aksi juga mengungkapkan keluhan lain seperti kinerja pamong serta BPKAL yang tidak begitu produktif. Ringannya sanksi untuk pamong yang melanggar kode etik, sampai dengan mendorong perbaikan jalan rusak yang kini masih banyak di temui di Banyuroto.
Semua keluhan itu di sampaikan secara langsung kepada lurah, pamong serta BPKAL Banyuroto yang hadir pada kesempatan tersebut. Kedua belah pihak juga saling bertemu dan mencarikan solusi atas persoalan ini.
Baca Juga : Info Perkiraan Cuaca Di Daerah Istimewa Yogyakarta Hari Ini
Klarifikasi Lurah Banyuroto
Di temui pada lokasi yang sama, Lurah Banyuroto, Sudalja mengatakan permohonan maaf atas kegaduhan yang sudah terjadi di lingkungan pemerintah Kalurahan Banyuroto. Terkait dengan dugaan tidak netralnya pamong dalam Pemilu, Sudalja mengatakan jika itu adalah kesalahpahaman.
“Karena Dewan tersebut membangun pada semua Banyuroto, an ingin sekalian meninjau pembangunannya, oleh karena itu di adakan kegiatan jalan sehat serta senam. Saat senam itu berlansung kami di berikan topi NasDem. Lalu ada yang di gunakan karena panas. Itu adalah kelalaian kami. Sehingga waktu itu kami hanya menghargai pemberian itu saja. Tidak ada maksud untuk mengarahkan warga kepada salah satu partai,” ucapnya.
Sementara tudingan pemerintah kalurahan yang tidak transparan tentang RAB, Sudalja mengatakan jika pihaknya telah berupaya terbuka. Tetapi, warga menginginkan RAB yang lebih rinci, sedangkan hal itu tidak dapat di berikan karena menyangkut dengan dokumen rahasia.
“Lalu yang tentang pemakaian anggaran yang kurang transparan, sebenarnya maksud warga masyarakat itu mungkin mereka menginginkan RAB yang lebih rinci. Namun ada aturan bahwa itu adalah dokumen rahasia dari Kalurahan sehingga tidak boleh sembarang orang tahu,” katanya.
Jika anda ingin melihat artikel berita lainnya, silahkan kunjugi scroll-viewport.io. Anda akan memperoleh berita paling update setiap harinya.
