Tetangga Dari Wakil Ketua KPK Terima 6 Amplop Saat Pemilu
Wakil Ketua Komisi Pemberamtasan Korupsi (KPK) yaitu Alexander Marwata mengungkapkan bahwa tetangganya mendapat 4 hingga 6 amplop. Tentunya pada saat momentum pemilihan umum (Pemilu) 2024. Hal tersebut Alex ungkapkan saat menjelaskan tentang praktik money politic pada masa pemilu. Yang mana menurutnya mengonfirmasi kajian KPK bahwa orang memilih calon pemimpin yaitu karena uang.
Kala itu, Wakil Ketua KPK sedang menyampaikan pemaparannya dalam acara Rapat Koordinasi Nasional serta Peluncuran Monitoring Center for Prevention (MCP). Yang mana di laksanakan pada Gedung Juang KPK di Jakarta. “Saya mendengar hal itu dari orang yang bekerja di rumah saya dan juga para tetangga. Cerita kemarin memperoleh amplop hingga 5, ada yang mengatakan empat, atau enam,” ungkap Alex pada hari Rabu (20/3/2024). “Jika di jumlahkan secara total yaitu mencapai Rp 1 juta lebih, Bapak dan Ibu sekalian, untuk satu orangnya” katanya lagi pada VIEWNEWZ.
Bansos Jadi Sorotan Di Masa Pemilu
Mantan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) tersebut lalu bertanya pada tetangganya bahwa siapakah calon presiden yang akhirnya di pilih. Menurut Alex, tetangganya tersebut menjawab bahwa mereka pilih siapa saja yang memberikan mereka uang. Termasuk juga jika ketiga pasangan dari calon presiden serta calon wakil presiden (capres-cawapres). Padahal, hal tersebut membuat surat suara jadi tidak sah. “Lalu anda pilih siapa?” tanya Alex menceritakan secara lengkap percakapannya. “Pokoknya yang berikan uang saya pilih, Pak Alex, kalau tiga tiganya memberikan maka saya coblos semuanya” sambung Alex meniru tetangganya. Alex juga mengatakan bahwa tetangganya pintar. Hal itu karena dia tidak membohongi pihak tim sukses yang sudah memberikannya uang.
Alex juga mengatakan bahwa, salah satu persoalan yang jadi sorotan di masa Pemilu tidak hanya politik uang. Tetapi juga tindakan memberikan masyarakat bantuan sosial (bansos). Pihaknya sudah menduga akan tindakan tersebut serta berkaca pada hasil riset. Di mana masyarakat cenderung memilih pemimpin yang berikan sesuatu. “Ketika jelang Pilpres, banjir bansos dan masyarakat juga sangat senang. Kita juga telah menduga hal tersebut pasti akan terjadi,” kata Alex.
Sehingga, pada tahun 2024 ini salah satu program MCP yaitu fokus memantau pelaksaan anggaran bansos, hibah serta pokok pikiran (Pokir). Dia juga meminta kepara Sekretaris Daerah (Sekda) sampai dengan Inspektur Jenderal (Irjen). Juga Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengecek perbedaan pada anggaran bansos 2024 serta tahun sebelumnya. Alex juga berharap agar Kementerian Dalam Negeri atau pemerintah daerah untuk menerbitkan aturan. Yang mana melarang penyaluran bansos menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) ketika November 2024 mendatang. “Cobalah upayakan bapak ibu sekalian, Pak Inspektur dan Pak Sekjen. Jangan sampai ada penyaluran bansos sebelum Pilkada berlangsung” kata Alex scroll-viewport.io.
