Dedi Mulyadi Ancaman Tegas, Copot Pejabat yang Sembunyikan Data APBD

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan sikap tegas terhadap pejabat yang berbohong dan menyembunyikan informasi terkait APBD.

Pernyataan ini muncul seiring adanya polemik mengenai dana APBD Jabar senilai Rp4,1 triliun yang dikabarkan didepositokan di perbankan. Berikut ini VIEWNEWZ akan memberikan informasi terbaru mengenai polemik deposito APBD Jawa Barat dan sikap tegas Gubernur Dedi Mulyadi terhadap pejabat yang menyembunyikan data.

Upaya Verifikasi Data Hingga Tingkat Nasional

Dalam rangka memastikan transparansi, Dedi Mulyadi dikabarkan melakukan kunjungan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Bank Indonesia. Tujuannya adalah memastikan keabsahan data terkait deposito APBD Jabar serta mencocokkannya dengan data yang dimiliki Pemprov Jawa Barat.

Menurut Dedi, proses verifikasi ini akan dilakukan secara terbuka sehingga masyarakat dapat mengetahui informasi yang akurat dan sesuai fakta. Ia menegaskan bahwa publik berhak mendapatkan data yang jelas mengenai penggunaan anggaran daerah, termasuk dana yang didepositokan di bank.

Langkah Dedi ini menjadi bukti komitmen transparansi Pemprov Jawa Barat sekaligus memberikan peringatan kepada pejabat yang mencoba menyembunyikan informasi keuangan.

Ayo Kawal Timnas Menuju Piala Dunia - Link Aplikasi Nonton Timnas Indonesia GRATIS! Segera download! APLIKASI SHOTSGOAL

 

Polemik Deposito APBD Klarifikasi Dedi

Polemik muncul setelah Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyebut ada 15 daerah yang menyimpan dana di bank, termasuk Jawa Barat. Dalam rapat inflasi daerah bersama Mendagri Tito Karnavian pada Senin (20/10), Purbaya menyatakan Pemprov Jabar memiliki deposito Rp4,17 triliun.

Selain Jawa Barat, Purbaya juga menyinggung deposito di provinsi lain, yaitu DKI Jakarta Rp14,683 triliun dan Jawa Timur Rp6,8 triliun. Pernyataan ini memicu perhatian publik terkait pengelolaan dana daerah yang tersimpan di perbankan.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Dedi Mulyadi menampik klaim itu dan menekankan bahwa informasi yang beredar belum sepenuhnya akurat. Ia menegaskan perlunya verifikasi menyeluruh sebelum data diumumkan ke publik agar tidak menimbulkan salah paham.

Baca Juga: Bos Danantara Ungkap Rahasia BUMN Siap Tebus Dividen Rp 750 Triliun

Data Dana Daerah Menurut Bank Indonesia

Selain menyoroti APBD Jawa Barat, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga memaparkan data Bank Indonesia mengenai simpanan dana daerah secara keseluruhan. Total dana yang mengendap di rekening kas daerah mencapai Rp233 triliun, yang terbagi menjadi Pemkab Rp134,2 triliun, Pemprov Rp60,2 triliun, dan Pemkot Rp39,5 triliun.

Jumlah dana yang besar ini menunjukkan pentingnya pengelolaan anggaran yang efisien dan transparan di setiap tingkat pemerintahan daerah. Data tersebut menjadi perhatian bagi publik dan pemerintah daerah agar penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan.

Gubernur Dedi Mulyadi menegaskan bahwa akurasi data sangat penting agar masyarakat tidak salah paham terkait pengelolaan anggaran. Ia menambahkan bahwa setiap pejabat memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menyampaikan informasi yang faktual dan terbuka.

Pesan Tegas Untuk Pejabat Daerah

Klarifikasi Dedi Mulyadi bukan sekadar upaya pembelaan terhadap klaim pihak lain, tetapi juga peringatan tegas bagi seluruh pejabat daerah. Ia menegaskan bahwa penyembunyian data, kebohongan, atau manipulasi informasi APBD tidak akan ditoleransi.

Langkah ini sekaligus menjadi sinyal bagi pejabat pemerintah provinsi lainnya untuk menjaga integritas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran publik. Dedi juga menegaskan bahwa tindakan tegas, termasuk pencopotan jabatan, akan diterapkan jika ditemukan pelanggaran.

Dengan pendekatan ini, Dedi berharap kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah tetap terjaga, serta anggaran publik dapat dikelola dengan benar dan akuntabel.

Kesimpulan

Polemik terkait deposito APBD Jawa Barat menegaskan pentingnya transparansi dan akurasi data dalam pengelolaan anggaran daerah. Data yang benar dan terbuka menjadi dasar bagi masyarakat untuk memahami penggunaan dana publik secara jelas.

Gubernur Dedi Mulyadi menegaskan sikap tegas terhadap pejabat yang berbohong atau menyembunyikan informasi, termasuk kemungkinan pencopotan jabatan bagi yang melanggar. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga integritas dan akuntabilitas.

Dengan verifikasi data yang menyeluruh dan pendekatan transparan, Pemprov Jawa Barat berharap dapat menumbuhkan kepercayaan publik sekaligus memastikan dana daerah dikelola dengan efisien dan bertanggung jawab.

Simak dan ikuti terus berbagai informasi berita-berita terbaru dan update menarik lainnya hanya di VIEWNEWZ.

---