Hasto Tegaskan Arah Politik Partai Ketua Umum
Hasto Kristiyanto selaku Sekretaris Jenderal PDI-P kembali tegaskan bahwa urusan sikap politik dari partainya. Yang mana akan di sampaikan oleh Ketua Umum PDI-P yaitu Megawati Soekarnoputri. Hal tersebut dia sampaikan ketika di tanya apakah benar bahwa PDI-P mempunyai pandangan. Kalau mereka tidak akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Di mana, sebagai presiden serta wakil presiden terpilih apabila pemerintahan tersebut masih ada dalam bayang-bayang Presiden Jokowi. “Masalah tentang sikap politik ke depannya apakah ada di dalam pemerintahan ataukah di luar pemerintahan. Itu adalah ranah Ketua Umum PDI Perjuangan yang memperoleh mandat Kongres,” ungkap Hasto pada hari Kamis (2/5/2024).
Hasto : Megawati Berhak Ubah Sikap Politik Partainya
Bantah, Hasto memilih untuk tidak menjawab dengan tegas. Tentang apakah Jokowi jadi tembok tebal yang halangi PDI-P berkoalisi bersama Prabowo-Gibran. “Dalam Pasal 15 Anggaran Rumah Tangga Partai. Yaitu Ketua Umum dalam melaksanakan kepemimpinannya mempunyai hak prerogatif guna menentukan perubahan sikap politik partai dalam hal pemerintahan.” kata politikus yang berasal dari Yogyakarta ini. Dalam aturan itu, kata Hasto, Megawati memiliki hak untuk mengubah sikap politik partainya ke depan dengan beragam pertimbangan.
Baca Juga : Beberapa Fakta Menarik Tentang Pembubaran Timnas AMIN
Salah satu pertimbangannya yaitu apakah suatu pemerintahan menjalankan nilai-nilai Pancasila serta Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 ataupun tidak. “(Hak prerogatif Megawati) juga menentukan adanya perubahan sikap politik partai di dalam hal pemerintahan tidak menjalankan nilai-nilai Pancasila. Juga UUD 1945 serta program-program pemerintahan yang tidaklah sesuai dengan Trisakti” kataHasto. Sebelumnya juga di beritakan bahwa pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yaitu Adi Prayitno. Beliau menilai bahwa Presiden Jokowi adalah penghalang bagi PDI-P agar berkoalisi dengan pemerintahan presiden yang terpilih 2024-2029 yaitu Prabowo Subianto.
PDIP Akan Sulit Untuk Masuk Ke Pemerintahan Prabowo-Gibran
Menurutnya, selama Prabowo dan juga Jokowi masih dekat, maka selama itu juga PDI-P akan sulit untuk masuk ke pemerintahan Prabowo-Gibran. “Bagaimanapun juga, Jokowi ini adalah tembok tebal yang nantinya akan menghalangi PDI-P untuk berkoalisi dengan Prabowo.” Ungkap Adi pada hari Selasa (30/4/2024). Adi juga menyampaikan bahwa hubungan antar elite harus di lihat dalam kans PDI-P yang berkoalisi dengan Prabowo.
Dia mengakui bahwa Prabowo memang tidak mempunyai persoalan yang serius dengan Megawati Soekarnoputri. Namun kata Adi, bukanlah tidak mungkin bahwa PDI-P mempertimbangkan untuk bergabung dengan Prabowo setelah pelantikan Prabowo sebagai presiden. Karena, Adi menyebutkan bahwa bisa saja kedekatan antara Jokowi dan Prabowo bisa berakhir. Terutama saat serah terima jabatan pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang scroll-viewport.io.
