Begini Respon PKS Terkait Hak Angket Pemilu 2024
PKS Terkait Hak Angket – Politikus senior dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yaitu Hidayat Nur Wahid meyakini tentang wacana hak angket. Yang mana untuk mengusut adanya dugaan kecurangan pemilu 2024 dan akan bergulir setelah masa reses anggota dewan pada pekan ini. HNW yang menjadi sapaan akrabnya, ikut meyakini bahwa PDIP sebagai inisiator akan ikut maju dengan mengusulkan wacana itu.
Dia juga mengaku tidak melihat PDIP akan mundur ataupun balik kanan terhadap usulan mereka. “Bahkan sampai dengan hari ini. Saya tidak lihat bahwa PDIP akan mundur. Saya pikir juga ibaratnya, anda yang mulai masa tidak di laksanakan.” ungkap Hidayat dalam diskusi publik pada kawasan Cilandak, Jakarta Selatan di hari Senin (4/3).
Hidayat Dukung Wacana Hak Angket
Tidak hanya PDIP, partai koalisinya, PPP ungkap Hidayat, bahkan sudah menegaskan agar ikut mendukung wacana tersebut. PPP juga malah turut mendorong hak angket tidak hanya di pakai untuk pilpres, tetapi juga pileg. Hidayat juga menilai bahwa wacana hak angket harus terus di dorong dengan penuh optimis. Dia mengingatkan supaya semua partai tidak merasa ragu dengan beragam tudingan terhadap wacana tersebut yang di nilai hanya merupakan bentuk gertakan sampai potensi kerusuhan.
Baca Juga : KPU Minta Dukungan Presiden Untuk Adakan PSU Di Malaysia
Wakil Ketua MPR tersebut menilai bahwa hak angket adalah hak yang di miliki oleh setiap anggota DPR. Selama konstitusional, maka tidak ada yang perlu untuk di ragukan. “Bahwa kata konstitusi tersebut merupakan hak DPR, kalau kata konstitusi ini tidak memiliki hak DPR, iya benar. Kita tidak akan melaksanakan. Sehingga ini juga pintu besar agar kemudian kita dapat Selamatkan kedaulatan rakyat,” ungkapnya pada VIEWNEWZ.
Ketua Majelis Pertimbangan Berikan Dukungan
Wacana hak angket kali pertama di gulirkan pada capres nomor urut 3 yaitu Ganjar Pranowo dan kini di dukung oleh tiga partai pengusung Anies Baswedan. Jika di total, maka fraksi yang mendukung wacana hak angket yaitu sampai kini mencapai 295. Rinciannya yaitu 128 kursi milik PDIP, lalu 59 kursi Fraksi NasDem, 58 kursi PKB serta 50 kursi yaitu milik PKS.
PPP melalui Ketua Majelis Pertimbangan yaitu Muhamad Romahurmuziy atau Romi terbaru sudah menyatakan dukungan. Jumlah kursi fraksi PPP pada DPR mencapai sampai dengan 19. Sementara, pihak yang menolak wacana tentang hak angket nerasal dari koalisi pengusung Prabowo-Gibran mencapai hingga 261. Rinciannya yaitu 85 kursi milik Golkar, lalu 78 kursi milik Gerindra, dan 54 kursi Demokrat serta 44 kursi milik PAN scroll-viewport.io.
