Demo Pati Memanas! Massa Panjat Gedung DPRD, Teriakkan Tuntutan Bupati Mundur!

Demo massa panjat Gedung DPRD Pati terjadi di tengah aksi unjuk rasa yang memanas, menuntut Bupati Sudewo mundur.​

Insiden ini menandai eskalasi ketegangan antara demonstran dan pemerintah daerah. Massa yang meluap tidak hanya melemparkan botol, tetapi juga mulai mencoba memasuki area gedung DPRD secara paksa.

Kericuhan ini mendorong pihak kepolisian untuk berkoordinasi dengan koordinator lapangan dalam upaya menenangkan situasi yang disinyalir telah disusupi oleh kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab. Dibawah ini anda bisa melihat berbagai informasi menarik lainnya seputaran VIEWNEWZ.

Api Protes Membakar Gedung DPRD

Sejak dini hari, suasana di pusat pemerintahan Kabupaten Pati sudah memanas. Massa dari berbagai elemen mulai berkumpul di depan Pendopo Kabupaten Pati, menyerukan agar Bupati Sudewo lengser dari kursi kepemimpinan. Ketegangan meningkat drastis ketika Bupati tak kunjung menemui para demonstran, memicu emosi massa yang akhirnya meluap ke Gedung DPRD.

Sekitar pukul 10.45 WIB, botol-botol dilemparkan ke arah Kantor Bupati dan DPRD, menunjukkan tingkat frustrasi yang tinggi. Situasi ini semakin tidak kondusif, bahkan Kapolresta Pati, Kombes Pol Jaka Wahyudi, menduga adanya kelompok penyusup yang mencoba memperkeruh suasana.

Pihak kepolisian berupaya keras menenangkan massa dan berkoordinasi dengan koordinator lapangan aksi, sementara Bupati Sudewo disebut-sebut bersedia menemui massa jika kondisi sudah kondusif.

Ayo Kawal Timnas Menuju Piala Dunia - Link Aplikasi Nonton Timnas Indonesia GRATIS! Segera download! APLIKASI SHOTSGOAL

 

Akar Kemarahan Kebijakan Pajak dan Deretan Kontroversi Lainnya

Gelombang protes ini awalnya dipicu oleh keputusan Pemerintah Kabupaten Pati untuk menaikkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen. Kenaikan fantastis ini memicu reaksi keras dari masyarakat, yang merasa terbebani, terutama setelah tarif PBB-P2 tidak berubah selama 14 tahun.

Meskipun Bupati Sudewo mengklaim kenaikan ini diperlukan untuk mendongkrak pendapatan daerah agar tidak tertinggal dari Jepara, Kudus, dan Rembang, respons publik tetap negatif.Ironisnya, meskipun kebijakan kenaikan PBB-P2 telah dibatalkan pada 7 Agustus 2025 dan tarif dikembalikan seperti periode 2024, kemarahan massa tidak serta-merta mereda.

Bagi warga, pembatalan tersebut sudah terlambat untuk meredam gejolak. Pergeseran tuntutan dari pembatalan pajak menjadi desakan agar Bupati Sudewo mundur menunjukkan akumulasi kekecewaan publik terhadap kepemimpinannya secara keseluruhan. Massa merasa Bupati telah bersikap arogan dan semena-mena, tidak peduli dengan kondisi ekonomi rakyat yang sedang sulit.

Baca Juga: Ledakan Pabrik Baja di AS Sebabkan 2 Orang Tewas dan Lainnya 10 Luka-Luka

Tuntutan Bergeser, Publik Menuntut Pertanggungjawaban Penuh

Aksi demonstrasi di Pati tidak hanya berpusat pada masalah kenaikan PBB. Koordinator Lapangan Aksi Demo di Pati, Ahmad Husein, dan orator aksi Syaiful Ayubi, menegaskan bahwa Bupati Sudewo harus dilengserkan karena dinilai arogan.

Massa demonstran, yang diperkirakan mencapai 100 ribu orang, membawa tuntutan yang lebih luas dan tidak bisa ditawar lagi. Selain tuntutan utama agar Bupati Sudewo mundur, ada lima poin krusial yang diusung oleh massa:

• Penolakan Lima Hari Sekolah: Kebijakan lima hari sekolah dianggap tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat lokal, serta berdampak pada guru honorer.
• Penolakan Renovasi Alun-alun Pati Senilai Rp2 Miliar: Proyek ini dinilai sebagai pemborosan anggaran di tengah kesulitan ekonomi warga.
• Penolakan Pembongkaran Total Masjid Alun-alun Pati: Rencana ini menuai penolakan keras karena masjid memiliki nilai sejarah tinggi.
• Penolakan Proyek Videotron Senilai Rp1,39 Miliar: Anggaran proyek ini dituntut untuk dialihkan ke kepentingan yang lebih mendesak.
• PHK Karyawan Honorer RSUD RAA Soewondo: Warga juga memprotes pemecatan ratusan eks karyawan honorer RSUD RAA Soewondo tanpa pesangon dengan dalih efisiensi, sementara merekrut karyawan baru.

Kesiapan Aparat dan Dukungan Masyarakat

Pemerintah Kabupaten Pati dan aparat keamanan telah melakukan persiapan intensif menghadapi demo ini. Sebanyak 2.684 personel gabungan dari 14 polres jajaran, TNI, Satpol PP, Dinas Kesehatan, Damkar, serta Satbrimob dan Ditsamapta Polda Jateng dikerahkan untuk mengamankan jalannya unjuk rasa.

Kapolresta Pati, Kombes Pol Jaka Wahyudi, menegaskan bahwa pengamanan akan dilakukan secara profesional dan humanis, dengan mengutamakan komunikasi yang baik agar situasi tetap kondusif. Petugas juga telah menerima arahan teknis dan mental sesuai standar operasional prosedur untuk menghadapi potensi provokasi.

Rekayasa arus lalu lintas juga diberlakukan di sekitar Alun-alun Pati mulai pukul 07.00 WIB untuk mencegah kemacetan dan menjaga keamanan. Di sisi lain, dukungan terhadap aksi demo ini sangat masif. Inisiator aksi, Ahmad Husein, yang tiba di lokasi sejak pukul 07.00 WIB, mengonfirmasi antusiasme luar biasa dari masyarakat.

Massa aksi datang dari berbagai kecamatan, menunjukkan gelombang protes ini didukung oleh masyarakat luas di seluruh Kabupaten Pati. Bantuan logistik berupa air mineral dan makanan siap santap pun mengalir deras dari berbagai pihak, bahkan dari luar daerah.

Komitmen Massa Bertahan Sampai Tuntutan Terpenuhi

Ahmad Husein, koordinator lapangan, menegaskan bahwa massa akan terus melakukan unjuk rasa di Pati hingga tuntutan mereka agar Bupati Sudewo lengser benar-benar dipenuhi. Massa siap menduduki kawasan Alun-Alun dari hari ke hari sampai ada keputusan final.

Mereka meneriakkan seruan “Bupati Pati Sudewo Harus Lengser” secara serentak. Meskipun demikian, Husein juga mengimbau seluruh peserta untuk menjaga ketertiban dan tidak bertindak anarkis, terutama merusak fasilitas umum. Hal ini menunjukkan komitmen massa untuk berjuang secara damai namun tegas demi perubahan di Pati.

Kesimpulan

Gelombang protes yang memuncak di Pati mencerminkan ketidakpuasan mendalam masyarakat terhadap kepemimpinan Bupati Sudewo, yang dipicu oleh kebijakan kenaikan PBB dan serangkaian isu kontroversial lainnya. Meskipun kebijakan pajak telah dibatalkan, massa tetap bersikukuh menuntut pengunduran diri Bupati, didukung oleh ribuan warga dari berbagai penjuru Pati.

Dengan komitmen untuk bertahan hingga tuntutan terpenuhi dan dukungan luas dari masyarakat, aksi demo ini menjadi sebuah manifestasi kuat dari suara rakyat yang menuntut perubahan dan tata kelola pemerintahan yang lebih berpihak kepada mereka. Dibawah ini anda bisa melihat berbagai informasi menarik lainnya seputaran hanya di VIEWNEWZ.

Simak dan ikuti terus jangan sampai ketinggalan informasi terlengkap tentang Demo Massa Panjat Gedung DPRD hanya di VIEWNEWZ.