PBB Murka, Perintah Serangan Gaza Di Tengah Gencatan Senjata
Ketegangan di Gaza memanas, PBB geram setelah laporan menyebut Perdana Menteri Israel Netanyahu memerintahkan serangan militer.

Perintah ini dikeluarkan di tengah upaya gencatan senjata yang seharusnya membawa kedamaian. Insiden ini tidak hanya mengancam stabilitas regional, tetapi juga menempatkan nasib warga sipil di ujung tanduk, menimbulkan kecaman keras dari komunitas internasional.
Dibawah ini Anda bisa melihat berbagai informasi berita luar negeri maupun dalam negeri yang menarik lainnya hanya di seputaran VIEWNEWZ.
Kekhawatiran PBB Atas Laporan Serangan di Gaza
Juru Bicara PBB, Stephane Dujarric, menyatakan keprihatinan atas laporan perintah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk menyerang Jalur Gaza, meski sudah ada gencatan senjata. Laporan ini memicu kekhawatiran diplomat dan pengamat internasional.
Dujarric menyebut laporan-laporan tersebut “sangat memprihatinkan” dan menekankan pentingnya mematuhi gencatan senjata. PBB menegaskan setiap pelanggaran dapat memperburuk krisis kemanusiaan di Gaza, dengan warga sipil menjadi pihak yang paling terdampak.
PBB mengaku belum mengetahui apakah staf di lapangan diberi peringatan mengenai potensi serangan. Kurangnya koordinasi ini menambah kekhawatiran atas keselamatan pekerja kemanusiaan dan kemampuan mereka memberi bantuan. Transparansi dan komunikasi sangat krusial di tengah situasi genting ini.
Ayo Kawal Timnas Menuju Piala Dunia - Link Aplikasi Nonton Timnas Indonesia GRATIS! Segera download! APLIKASI SHOTSGOAL
![]()
Desakan PBB Gencatan Senjata Harus Dipatuhi
Dalam pernyataannya, Dujarric dengan tegas menyuarakan desakan PBB agar semua pihak yang terlibat mematuhi gencatan senjata. “Kami tidak ingin situasi ini terhambat,” ujarnya, menggarisbawahi urgensi untuk menjaga stabilitas dan mencegah eskalasi lebih lanjut. Kepatuhan terhadap perjanjian adalah satu-satunya jalan menuju de-eskalasi.
PBB juga secara eksplisit menyuarakan penolakannya terhadap kekerasan lebih lanjut terhadap warga sipil. “Kami tidak ingin warga sipil dibom lagi,” tegas Dujarric. Pernyataan ini mencerminkan komitmen PBB terhadap perlindungan warga sipil, terutama anak-anak dan perempuan, yang kerap menjadi korban utama dalam konflik bersenjata.
Selain itu, Dujarric juga menyinggung tentang operasional PBB di lapangan. “Kami tidak ingin operasi kami dikecam lagi,” katanya, merujuk pada potensi hambatan atau serangan terhadap misi kemanusiaan. Kebebasan bergerak dan keamanan bagi staf PBB sangat penting untuk memastikan bantuan dapat sampai kepada mereka yang membutuhkan tanpa hambatan.
Baca Juga: Anas Urbaningrum Dorong Presiden Prabowo Segera Sahkan Perpres Ojol
Laporan Perintah Netanyahu

Pernyataan Dujarric muncul menyusul laporan yang mengutip kantor Perdana Menteri Israel. Laporan tersebut menyebutkan bahwa Benjamin Netanyahu telah menginstruksikan tentara Israel untuk melakukan serangan dahsyat di Jalur Gaza. Perintah ini disebut-sebut sebagai respons terhadap tuduhan Israel bahwa Hamas telah melanggar gencatan senjata.
Netanyahu dilaporkan menuduh Hamas melakukan pelanggaran gencatan senjata, yang kemudian dijadikan dasar untuk membenarkan potensi serangan militer. Namun, tuduhan ini masih perlu diverifikasi secara independen dan transparan untuk menghindari klaim sepihak yang dapat memicu siklus kekerasan tanpa akhir.
Tindakan balasan semacam ini seringkali berisiko memicu eskalasi yang lebih besar dan mengancam kehidupan ribuan warga sipil yang tidak bersalah di Gaza. Komunitas internasional mendesak semua pihak untuk menahan diri dan mencari solusi diplomatik daripada memilih jalur militer.
Dampak Dan Konsekuensi Pelanggaran Gencatan Senjata
Pelanggaran gencatan senjata, terutama dengan perintah serangan berskala besar, akan memiliki konsekuensi yang menghancurkan bagi warga sipil di Jalur Gaza. Wilayah yang sudah terkepung dan dilanda krisis kemanusiaan ini tidak akan mampu menanggung beban konflik yang berkepanjangan. Setiap serangan baru hanya akan memperparah penderitaan.
Eskalasi konflik juga berpotensi memicu ketidakstabilan di seluruh kawasan, menarik aktor-aktor lain ke dalam pusaran kekerasan. Kawasan Timur Tengah, yang sudah rapuh, membutuhkan perdamaian dan stabilitas, bukan konflik baru yang dapat merenggut lebih banyak nyawa dan meruntuhkan harapan.
PBB dan komunitas internasional terus mendesak semua pihak untuk kembali ke meja perundingan dan menghormati komitmen gencatan senjata. Solusi jangka panjang hanya dapat dicapai melalui dialog konstruktif dan penghormatan terhadap hukum internasional, bukan melalui kekerasan yang merugikan semua pihak.
Manfaatkan juga waktu anda untuk mengeksplorasi lebih banyak lagi tentang semua informasi viral terupdate lainnya hanya di VIEWNEWZ.
- Gambar Pertama dari international.sindonews.com
- Gambar Kedua dari brookings.edu

