PDIP Tidak Oposisi Politik Dalam Sistem Pemerintahan
Ahmad Basarah selaku Ketua DPP PDI-P menekankan tentang doktrin partainya yang tidak kenal dengan istilah oposisi politik dalam sistem pemerintahan.Yang ada hanyalah istilah di dalam atau luar pemerintahan. Hal ini di sampaikan untuk menjawab pertanyaan. Apakah pertemuan antara Ketua Umum PDI-P yaitu Megawati Soekarnoputri dengan calon presiden pemenang Pilpres 2024, Prabowo Subianto akan berujung pada merapatnya partai PDIP ke pemerintahan selanjutnya. “Karena di dalam doktrin politik PDI Perjuangan berbunyi kita tidak mengenal istilah oposisi politik di dalam sistem pemerintahan presidensial”. ungkap Basarah saat di temui di Masjid At-Taufiq, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada hari Rabu (10/4/2024) VIEWNEWZ.
Menurut Basarah, PDI-P menganggap bahwa tidak ada istilah oposisi politik karena menganut Pancasila sebagai falsafah berbangsa dan bernegara. Dari Pancasila, semua warga negara Indonesia di ajarkan agar hidup dengan bergotong royong. Walaupun demikian, gotong royong yang di maksud tersebut tidak harus dalam arti bergabung pada pemerintahan. “Demokrasi gotong royong itu tidak wajib di terjemahkan bahwa bergotong royong semuanya di dalam pemerintahan. Bisa saja kita bersama-sama bergotong royong untuk membangun negara Republik Indonesia ini. Baik dengan berada di luar maupun di dalam pemerintahan,” katanya.
Baca Juga : Megawati Ungkap Pokok Pemikirannya Sebagai “Amicus Curiae”
PDIP Akan Ada Di Luar Pemerintahan Prabowo
Wakil Ketua MPR ini juga berikan sinyal kalau PDI-P ada di luar pemerintahan Prabowo kelak. Jika ada di luar pemerintahan, maka PDI-P di sebut akan mengawasi jalannya pemerintahan yang di pimpin oleh Prabowo lewat DPR RI. “Dan hal itu di jamin oleh konstitusi serta UU MD3 karena salah satu fungsi dan juga wewenang DPR RI yaitu wewenang agar mengawasi jalannya pemerintahan Republik Indonesia,” ungkapnya. Di beritakan sebelumnya bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI-P yaitu Hasto Kristiyanto menyampaikan. PDI-P siap untuk berjuang di luar pemerintahan jika paslon yang di usungnya yaitu Ganjar Pranowo-Mahfud MD kalah pada pilpres.
Sebagai partai yang ada di luar pemerintahan, mereka akan jalankan tugas check and balance. Hal seperti ini tentu bukanlah kali pertama terjadi. Pada Pemilu tahun 2004 dan 2009, saat Partai Demokrat berkuasa ketika Susilo Bambang Yudhoyono jadi presiden. PDI-P juga ada di luar pemerintahan. ”Saat PDI Perjuangan ada di luar pemerintahan tahun 2004 serta 2009, kami banyak di apresiasi karena peran dan juga meningkatkan kualitas demokrasi.
Bahkan, tugas di luar pemerintahan merupakan suatu tugas yang patriotik untuk pembelaan kepentingan rakyat itu sendiri,” ungkap Hasto. Selanjutnya, Hasto juga menyampaikan bahwa PDIP akan dukung kebijakan yang pro rakyat. Tetapi jika ada kebijakan yang merugikan rakyat, maka PDI-P akan mengeluarkan sikap. Terbaru, Megawati bersama Prabowo di rencanakan akan bertemu. tetapi sebelum mereka bertemu, Ketua DPP PDI-P yaitu Puan Maharani di sebut akan lebih dulu menemui Prabowo. Pertemuan Puan dan Prabowo tersebut di anggap membuka kemungkinan bahwa PDI-P akan bergabung ke pemerintahan berikutnya scroll-viewport.io.
