Terungkap! Tiongkok Naikkan Pajak Kondom, Tujuannya Bikin Kamu Kaget!

Pemerintah Tiongkok menaikkan pajak kondom untuk menekan penurunan angka kelahiran, memicu kontroversi dan perhatian global.

Pemerintah Tiongkok mengejutkan publik dengan menaikkan pajak penjualan alat kontrasepsi 13% mulai 1 Januari 2026. Kebijakan ini bertujuan mengatasi penurunan angka kelahiran yang mengkhawatirkan. Namun, keputusan ini menuai kontroversi dan keraguan mengenai efektivitasnya, bahkan berpotensi menimbulkan masalah baru di masa depan.

Temukan berbagai informasi berita menarik dari dalam dan luar negeri yang bermanfaat untuk menambah wawasan Anda, hanya di VIEWNEWZ.

Dilema Demografi Tiongkok, Solusi Pajak Kontrasepsi

Tiongkok menghadapi tantangan demografi serius, ditandai dengan penurunan populasi selama tiga tahun berturut-turut dan hanya 9,54 juta bayi lahir pada tahun 2024, setengah dari satu dekade lalu. Situasi ini diperparah oleh perlambatan ekonomi dan tingginya populasi lansia, mendorong pemerintah mencari cara inovatif untuk meningkatkan angka kelahiran.

Sebelumnya, pemerintah telah mencoba berbagai insentif, termasuk subsidi setara Rp24 juta per anak bagi setiap pasangan. Namun, upaya-upaya ini belum menunjukkan hasil signifikan dalam membalikkan tren penurunan angka kelahiran yang terus berlanjut.

Pajak pada alat kontrasepsi, seperti kondom dan pil, dianggap sebagai langkah ekstrem. Demografer Yi Fuxian dari Universitas Wisconsin-Madison menyebutnya sebagai “upaya berlebihan dan tidak tepat sasaran,” yang tidak akan efektif meningkatkan angka kelahiran.

Ayo Kawal Timnas Menuju Piala Dunia - Link Aplikasi Nonton Timnas Indonesia GRATIS! Segera download! APLIKASI SHOTSGOAL

 

Kontroversi Dan Dampak Yang Mengkhawatirkan

Kenaikan pajak ini justru menimbulkan kekhawatiran serius tentang peningkatan kehamilan yang tidak diinginkan dan melonjaknya kasus HIV. Banyak pihak berpendapat bahwa biaya kontrasepsi yang lebih mahal tidak akan serta-merta membuat orang ingin memiliki anak.

Warganet menanggapi kebijakan ini dengan sinis, seperti komentar “Saya akan membeli kondom seumur hidup sekarang.” Ada pula yang secara pragmatis menyatakan, “Orang bisa membedakan antara harga kondom dan biaya membesarkan anak,” menyoroti perbedaan signifikan antara kedua biaya tersebut.

Rosy Zhao dari Xian berpendapat bahwa kenaikan harga ini akan sangat membebani mahasiswa dan individu dengan keterbatasan finansial, berpotensi memicu “akibat paling berbahaya” bagi mereka yang tidak mampu menanggung biaya anak.

Baca Juga: Momen Drone China Mendekati Jantung Kota Taipe Taiwan

Akar Masalah, Biaya Hidup Tinggi Dan Budaya “Kaum Rebahan”

Tiongkok dikenal sebagai salah satu negara dengan biaya membesarkan anak termahal di dunia, seperti diungkap dalam laporan YuWa Population Research Institute 2024. Biaya pendidikan yang kompetitif dan tantangan bagi perempuan dalam menyeimbangkan karier dan keluarga menjadi faktor utama.

Perlambatan ekonomi dan krisis properti juga turut memperburuk kondisi, menggerus tabungan keluarga muda dan menciptakan ketidakpastian masa depan. Daniel Luo, seorang ayah 36 tahun di Henan, menyatakan tidak khawatir dengan kenaikan harga kondom, namun menegaskan bahwa ia tidak ingin memiliki anak lagi karena biaya yang tinggi.

Daniel Luo juga menyoroti tren “kaum rebahan” di kalangan muda Tiongkok yang cenderung menghindari interaksi sosial langsung, lebih memilih dunia daring. Hal ini, menurutnya, merupakan indikasi tekanan hidup yang besar dan kelelahan mental, membuat mereka kurang tertarik pada pernikahan dan keluarga.

Upaya Alternatif Dan Harapan Masa Depan

Pemerintah Tiongkok sebenarnya telah menerapkan upaya lain, seperti pembebasan pajak untuk layanan penitipan anak, pernikahan, dan perawatan lansia, serta bantuan tunai dan cuti orang tua yang diperpanjang. Beberapa kota bahkan menawarkan insentif finansial yang sangat besar.

Misalnya, Hohhot menawarkan hingga Rp 228 juta (100.000 yuan) per bayi bagi pasangan dengan minimal tiga anak. Shenyang memberikan Rp 1,1 juta (500 yuan) sebulan untuk anak ketiga di bawah tiga tahun. Namun, efektivitas langkah-langkah ini masih dipertanyakan.

Para pengamat berpendapat bahwa kepemimpinan yang didominasi laki-laki mungkin gagal memahami perubahan sosial mendasar yang memicu penurunan angka kelahiran. Fokus pada insentif finansial dan pajak kontrasepsi mungkin melewatkan akar masalah yang lebih dalam, seperti tekanan sosial dan biaya hidup yang tinggi, yang membuat generasi muda enggan berkeluarga.

Manfaatkan juga waktu anda untuk mengeksplorasi lebih banyak lagi tentang semua informasi viral terupdate lainnya hanya di VIEWNEWZ.

---