Publik Puas Dengan Kinerja Hukum Era Prabowo-Gibran
Indikator Politik Indonesia mengungkap mayoritas masyarakat puas terhadap kinerja Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran dalam penegakan hukum.
Kepuasan ini juga terlihat dalam penilaian terhadap upaya pemberantasan korupsi yang dinilai semakin tegas, transparan, dan berdampak positif. Berikut ini VIEWNEWZ akan memberikan informasi menarik tentang hasil survei Indikator Politik Indonesia terkait kepuasan publik terhadap kinerja Prabowo-Gibran di bidang hukum dan korupsi.
Mayoritas Publik Nilai Penegakan Hukum Era Prabowo
Peneliti Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro, menyampaikan bahwa hasil survei menunjukkan 40,8 persen responden menilai penegakan hukum di Indonesia berada dalam kategori baik atau sangat baik. Temuan ini menandakan adanya persepsi positif dari masyarakat terhadap langkah-langkah penegakan hukum yang dilakukan pemerintah dalam satu tahun terakhir.
“Kondisi penegakan hukum, evaluasi publik menunjukkan dominan dinilai secara positif. Ada 40,8 persen responden yang menilai kondisi penegakan hukum baik atau sangat baik,” ujar Bawono dalam siaran YouTube resmi Indikator Politik Indonesia pada Sabtu, 8 November 2025.
Sementara itu, 26,4 persen responden menilai penegakan hukum masih buruk atau sangat buruk, sedangkan sisanya berada di kategori sedang. Angka ini menunjukkan bahwa meskipun belum sempurna, mayoritas publik tetap melihat ada perbaikan signifikan dalam penegakan hukum di era Prabowo-Gibran.
Ayo Kawal Timnas Menuju Piala Dunia - Link Aplikasi Nonton Timnas Indonesia GRATIS! Segera download! APLIKASI SHOTSGOAL
Upaya Pemberantasan Korupsi Dinilai Meningkat
Selain penegakan hukum, Indikator Politik Indonesia juga menyoroti upaya pemberantasan korupsi sebagai salah satu aspek penting dalam survei ini. Berdasarkan hasil penelitian, 42,7 persen responden menilai kinerja pemerintah dalam memberantas korupsi berada pada kategori baik atau sangat baik.
Menurut Bawono, peningkatan kepuasan publik terhadap penanganan kasus korupsi dipengaruhi oleh langkah-langkah konkret pemerintah dalam memperkuat lembaga hukum serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik. “Evaluasi positif publik ada di 42,7 persen, yang menilai baik atau sangat baik,” jelasnya.
Meski demikian, 30 persen responden masih menilai penanganan korupsi buruk hingga sangat buruk, sedangkan 22,5 persen responden menilai dalam kategori sedang. Hal ini menandakan bahwa masyarakat tetap menuntut peningkatan efektivitas dan konsistensi dalam pemberantasan korupsi, terutama pada level birokrasi dan pemerintahan daerah.
Baca Juga: Kisah Jenazah Diangkut Pakai Traktor Sawit Gegara Jalan Rusak di Jambi
Survei Dilakukan Dengan Metode Ilmiah dan Representatif
Untuk menjaga akurasi hasil, survei ini dilaksanakan dengan metode multistage random sampling terhadap 1.220 responden yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Populasi survei mencakup warga negara Indonesia yang telah memiliki hak pilih dalam pemilu.
Pengumpulan data dilakukan pada 20–27 Oktober 2025, dengan margin of error sebesar ±2,8 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Responden diwawancarai secara langsung dengan kuesioner terstruktur untuk memastikan data yang dihasilkan objektif dan menggambarkan persepsi masyarakat secara nyata.
Metode ilmiah yang digunakan oleh Indikator Politik Indonesia telah lama diakui kredibilitasnya dalam mengukur opini publik nasional. Dengan pendekatan acak bertingkat (multistage), hasil survei ini dianggap cukup representatif untuk menggambarkan pandangan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan saat ini.
Komitmen Pemerintah Perkuat Hukum dan Transparansi
Kepuasan publik terhadap bidang hukum dan korupsi mencerminkan keberhasilan awal pemerintahan Prabowo-Gibran dalam memperkuat pondasi hukum nasional. Pemerintah dinilai berkomitmen untuk memperkuat independensi lembaga hukum, meningkatkan efisiensi penanganan kasus, dan memperluas sistem pengawasan publik.
Dalam satu tahun terakhir, sejumlah kebijakan dianggap menjadi langkah strategis pemerintah. Seperti penertiban aparat hukum, peningkatan transparansi pengadaan publik, serta dorongan terhadap digitalisasi layanan hukum. Langkah-langkah ini berkontribusi pada persepsi positif publik, khususnya di kalangan masyarakat perkotaan dan kelompok terdidik.
Meskipun begitu, sebagian masyarakat masih menilai perlunya peningkatan dalam hal penegakan hukum yang berkeadilan dan tanpa tebang pilih, terutama dalam menangani kasus-kasus besar yang melibatkan pejabat publik. Tantangan inilah yang diharapkan dapat menjadi fokus pemerintah pada tahun-tahun mendatang.
Simak dan ikuti terus berbagai informasi berita-berita terbaru dan update menarik lainnya hanya di VIEWNEWZ.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari antaranews.com
- Gambar Kedua dari antaranews.com
