Buruh Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur Bersiap Gelar Aksi 28 Januari
Ribuan buruh dari Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur bersiap menggelar aksi demonstrasi di Istana Kepresidenan pada 28 Januari 2026.
Dalam aksinya, buruh akan menyuarakan tuntutan utama terkait revisi upah minimum provinsi (UMP), upah minimum sektoral provinsi (UMSP), dan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK). Aksi ini dipimpin KSPI dan diperkirakan diikuti 1.000–1.500 peserta, dengan tujuan agar pemerintah mendengar aspirasi pekerja secara langsung.
Simak dan ikutin terus informasi terbaru dan terviral lainnya yang akan di bahas dengan detail hanya ada di VIEWNEWZ.
Buruh Bersiap Gelar Demo di Istana
Sejumlah buruh berencana menggelar aksi demonstrasi di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu, 28 Januari 2026. Aksi ini rencananya dimulai pukul 10.00 WIB dengan titik kumpul di Patung Kuda, Jakarta Pusat.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPI), Said Iqbal, mengatakan massa aksi berasal dari DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Ia menyebutkan bahwa jumlah peserta diperkirakan mencapai 1.000 hingga 1.500 orang.
Menurut Iqbal, demonstrasi ini menjadi sarana buruh menyuarakan aspirasi terkait upah minimum provinsi dan sektor, serta menegaskan pentingnya perlindungan hak pekerja. Aksi ini pun disiapkan dengan prosedur tertib dan aman bagi semua peserta.
Ayo Kawal Timnas Menuju Piala Dunia - Link Aplikasi Nonton Timnas Indonesia GRATIS! Segera download! APLIKASI SHOTSGOAL
Tuntutan Utama Buruh Revisi UMP dan UMSP DKI Jakarta
Tuntutan utama buruh yang pertama adalah meminta revisi Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta. Mereka menilai UMP yang berlaku saat ini belum mencerminkan kebutuhan hidup layak bagi pekerja di ibu kota.
Selain itu, buruh juga menolak penandatanganan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) DKI Jakarta oleh Gubernur DKI. Menurut Iqbal, kebijakan ini “aneh” karena hanya mengakomodasi satu kelompok pengusaha tertentu, yakni Astra Grup.
Iqbal menekankan bahwa UMSP saat ini tidak relevan dan berpotensi menimbulkan ketimpangan. Buruh menuntut agar upah sektoral ditinjau kembali secara adil untuk seluruh pekerja, bukan hanya menguntungkan kelompok tertentu.
Baca Juga: Heboh! Kajari Magetan Dicopot Dari Jabatan Usai Diperiksa Kejagung! Ada Apa Gerangan?
Tuntutan Kedua Peninjauan UMSK Jawa Barat
Tuntutan kedua buruh tertuju pada Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) di 19 daerah Jawa Barat. Mereka meminta Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, untuk mengembalikan SK UMSK yang dianggap merugikan pekerja.
Menurut Iqbal, kebijakan UMSK saat ini perlu ditinjau ulang agar sesuai dengan prinsip keadilan bagi buruh. Ia menekankan bahwa pekerja di berbagai sektor memiliki kebutuhan yang berbeda dan harus diperhitungkan secara proporsional.
Buruh menegaskan, revisi UMSK ini penting untuk menjaga kesejahteraan dan hak pekerja di seluruh daerah Jawa Barat. Aksi demonstrasi menjadi momentum agar pemerintah daerah mendengar aspirasi mereka secara langsung.
Tuntutan Terakhir Buruh dan Persiapan Demonstrasi
Tuntutan ketiga buruh menekankan perlunya transparansi dalam penghitungan upah minimum dan perlindungan hak pekerja. Buruh berharap pemerintah dapat mendengar suara mereka tanpa adanya diskriminasi atau tekanan dari pihak manapun.
Dalam persiapannya, KSPI memastikan seluruh peserta aksi akan mematuhi protokol keamanan dan hukum. Massa diarahkan untuk tertib, menjaga kebersihan, dan menghindari hal-hal yang memicu konflik selama demonstrasi.
Said Iqbal menegaskan bahwa aksi ini adalah bentuk aspirasi sah buruh yang ingin memastikan kebijakan upah mencerminkan kebutuhan pekerja. Ia berharap pemerintah pusat dan daerah dapat menindaklanjuti tuntutan secara transparan dan adil.
Manfaatkan juga waktu anda untuk mengeksplorasi lebih banyak lagi tentang semua informasi viral terupdate lainnya hanya di VIEWNEWZ.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari megapolitan.kompas.com
- Gambar Kedua dari nasional.kompas.com
