Mau Lebaran! Marak Oknum Yang Katanya Dari LSM Minta Sumbangan THR
Menjelang perayaan Idul Fitri 2025, Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah mengeluarkan imbauan penting bagi para pengusaha dan masyarakat.
Imbauan ini terkait dengan maraknya oknum yang mengatasnamakan organisasi masyarakat (ormas) meminta tunjangan hari raya (THR). Polda Jawa Tengah menegaskan agar masyarakat tidak ragu untuk melaporkan tindakan tersebut kepada pihak berwajib. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, serta mencegah tindakan premanisme yang meresahkan.
Polda Jawa Tengah Siap Tindak Tegas Oknum Preman Berkedok Ormas
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Artanto, menyatakan bahwa pihak kepolisian tidak akan ragu untuk mengambil tindakan tegas terhadap oknum preman yang berkedok ormas. Penegasan ini disampaikan sebagai respons terhadap laporan dan keluhan masyarakat mengenai aktivitas ormas yang meminta THR secara paksa.
“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga ketertiban dengan menolak segala bentuk premanisme, termasuk yang mengatasnamakan ormas,” ujar Kombes Pol Artanto pada Senin, 17 Maret 2025. Imbauan ini sekaligus menjadi peringatan bagi oknum-oknum yang berniat melakukan tindakan premanisme menjelang Lebaran.
Strategi Pencegahan untuk Menjamin Keamanan Masyarakat
Polda Jawa Tengah telah menyiapkan berbagai strategi pencegahan dan penegakan hukum untuk mengantisipasi tindakan premanisme yang dilakukan oleh ormas. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memastikan tidak ada pihak yang merasa terancam atau terganggu dalam menjalankan aktivitas ekonomi dan sosial menjelang hari raya Idul Fitri 1446 H.
Salah satu strategi yang diterapkan adalah dengan meningkatkan patroli di tempat-tempat yang rawan terjadi tindakan premanisme. Selain itu, Polda Jawa Tengah juga menggandeng pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan berbagai elemen lainnya untuk membangun kesadaran bersama dalam menolak premanisme.
Kegiatan Pembinaan Dengan Ketua Ormas se-Jawa Tengah
Sebagai langkah awal, Polda Jawa Tengah telah menggelar kegiatan pembinaan dan deklarasi damai yang diikuti oleh para ketua ormas se-Jawa Tengah. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Direktur Pembinaan Masyarakat (Dirbinmas) Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Lafri Prasetyono.
Kegiatan pembinaan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada para ketua ormas mengenai pentingnya menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi ajang silaturahmi dan koordinasi antara kepolisian dengan ormas dalam menjaga kondusivitas wilayah Jawa Tengah.
Ayo Kawal Timnas Menuju Piala Dunia - mau nonton gratis timnas bebas iklan dan gratis? Segera download! APLIKASI SHOTSGOAL
Masyarakat Diminta Aktif Melapor Jika Menjadi Korban Pemerasan
Polda Jawa Tengah mengimbau kepada masyarakat agar tidak takut untuk melapor jika menemukan adanya indikasi aksi premanisme berkedok ormas di wilayahnya. Laporan dari masyarakat sangat penting untuk membantu kepolisian dalam mengungkap dan menindak pelaku premanisme.
Masyarakat dapat melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi terdekat atau melalui layanan call center 110. Polda Jawa Tengah menjamin akan menindaklanjuti setiap laporan yang masuk dengan cepat dan profesional.
Fenomena Ormas Minta THR Menjelang Lebaran
Menjelang Hari Raya Idul Fitri, fenomena organisasi masyarakat (ormas) yang meminta Tunjangan Hari Raya (THR) kembali menjadi sorotan publik. Praktik ini, yang seringkali berujung pada pemaksaan, menimbulkan keresahan di kalangan pelaku usaha dan masyarakat luas. Salah satu kasus yang mencuat adalah dugaan permintaan THR oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Kecamatan Cikupa yang viral di media sosial.
Surat permohonan dengan nomor 005/LPM/2025 itu menjadi bukti nyata bahwa praktik yang meresahkan ini masih terus terjadi. Kasus permintaan THR oleh ormas seperti LPM Cikupa menggambarkan bagaimana momentum perayaan Idul Fitri dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Permintaan THR oleh ormas bukan hanya sekadar persoalan finansial.
Tetapi juga menciptakan iklim investasi yang tidak sehat dan menimbulkan ketidaknyamanan. Para pengusaha, khususnya UMKM, merasa resah karena praktik ini terus berulang setiap tahun. Bahkan, tak jarang pengusaha merasa takut untuk melaporkan tindakan pemerasan ini karena khawatir akan konsekuensi yang lebih besar.
Baca Juga:
Dampak Negatif Premanisme
Tindakan premanisme yang dilakukan oleh ormas dapat menimbulkan dampak negatif terhadap aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Para pengusaha merasa terancam dan tidak nyaman dalam menjalankan bisnisnya. Masyarakat juga merasa resah dan takut untuk beraktivitas di luar rumah.
Jika praktik premanisme ini terus dibiarkan, maka akan menghambat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial di wilayah Jawa Tengah. Oleh karena itu, Polda Jawa Tengah berkomitmen untuk memberantas segala bentuk premanisme demi menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi masyarakat.
Harapan Akan Terciptanya Situasi Ketertiban Masyarakat
Dengan adanya imbauan dan tindakan tegas dari Polda Jawa Tengah, diharapkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di wilayah Jawa Tengah dapat terjaga dengan baik menjelang perayaan Idul Fitri 2025. Masyarakat dapat menjalankan ibadah puasa dan mempersiapkan Lebaran dengan tenang dan nyaman.
Polda Jawa Tengah juga berharap agar masyarakat dapat berperan aktif dalam menjaga keamanan lingkungan masing-masing. Dengan kerjasama yang baik antara kepolisian dan masyarakat, diharapkan wilayah Jawa Tengah dapat terbebas dari segala bentuk premanisme dan tindak kejahatan lainnya.
Sinergi Dengan Pemerintah Daerah
Polda Jawa Tengah menyadari bahwa penanganan premanisme memerlukan pendekatan holistik dan tidak dapat dilakukan secara sektoral. Oleh karena itu, sinergi yang kuat dengan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci utama dalam menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif.
Sinergi ini diwujudkan dalam berbagai kegiatan yang terencana dan terkoordinasi. Rapat koordinasi rutin dilakukan untuk membahas isu-isu Kamtibmas terkini, merumuskan strategi penanganan yang efektif, dan mengevaluasi hasil kegiatan yang telah dilaksanakan. Patroli bersama antara kepolisian, Satpol PP, dan unsur masyarakat lainnya.
Untuk itu, Polda Jawa Tengah membuka saluran komunikasi yang mudah diakses oleh masyarakat, seperti layanan call center 110 dan media sosial. Masyarakat juga diimbau untuk tidak takut atau ragu dalam melaporkan kejadian yang mencurigakan kepada pihak berwajib. Perlindungan terhadap pelapor akan dijamin oleh kepolisian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kesimpulan
Polda Jawa Tengah mengambil langkah proaktif dalam menghadapi potensi gangguan keamanan menjelang perayaan Idul Fitri 2025 dengan mengimbau masyarakat dan pengusaha untuk melaporkan ormas yang meminta THR secara paksa. Tindakan tegas akan diambil terhadap oknum preman yang berkedok ormas, disertai dengan strategi pencegahan dan penegakan hukum yang komprehensif.
Kegiatan pembinaan dan deklarasi damai dengan ketua ormas se-Jawa Tengah menjadi langkah awal dalam menciptakan kesadaran akan pentingnya menjaga ketertiban dan keamanan bersama. Upaya ini diharapkan dapat menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif, memungkinkan masyarakat menjalankan ibadah puasa dan mempersiapkan Lebaran dengan tenang.
Sinergi dengan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan stakeholder lainnya menjadi kunci keberhasilan dalam memberantas premanisme dan mewujudkan lingkungan yang aman serta nyaman bagi seluruh warga Jawa Tengah.
Manfaatkan juga waktu anda untuk mengeksplorasi lebih banyak lagi tentang semua informasi viral terupdate lainnya hanya di VIEWNEWZ.
Sumber Informasi Gambar:
1. Gambar Pertama dari Tribunnews.com
2. Gambar Kedua dari ANTARA News
