Menhaj Ungkap, Kemenag Kekurangan 5.000 Pegawai, Layanan Terancam
Menhaj Ungkap Kemenag Kekurangan mengungkap tantangan besar di Kemenag kekurangan 5.000 pegawai yang berdampak pada efektivitas layanan publik.
Proses administrasi pendidikan agama, layanan haji, zakat, hingga distribusi buku ajar sering terhambat. Selain SDM, keterbatasan anggaran turut menjadi kendala proyek strategis. Menhaj menekankan perlunya rekrutmen tambahan, efisiensi anggaran, dan digitalisasi.
Simak dan ikutin terus informasi terbaru dan terviral lainnya yang akan di bahas dengan detail hanya ada di VIEWNEWZ.
Menhaj Ungkap Kemenag Kekurangan 5.000 Pegawai
Menteri Agama Republik Indonesia (Menhaj) menyampaikan tantangan besar terkait sumber daya manusia di Kementerian Agama (Kemenag). Dalam berbagai kesempatan, Menhaj menyoroti kebutuhan tambahan sekitar 5.000 pegawai untuk menunjang program dan layanan yang terus berkembang di kementerian tersebut.
Menurut Menhaj, kekurangan pegawai ini berdampak pada efektivitas pelayanan publik, terutama di bidang pendidikan, keagamaan, dan pengelolaan zakat serta haji. Layanan yang seharusnya cepat dan responsif terkadang terhambat karena beban kerja yang tinggi pada pegawai yang ada.
“Kami butuh tambahan tenaga profesional yang kompeten agar seluruh program Kemenag bisa berjalan optimal,” kata Menhaj dalam konferensi pers, Rabu (12/2/2026). Permintaan ini menjadi bagian dari upaya reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas layanan publik di lingkungan Kemenag.
Ayo Kawal Timnas Menuju Piala Dunia - Link Aplikasi Nonton Timnas Indonesia GRATIS! Segera download! APLIKASI SHOTSGOAL
Anggaran Kemenag Masih Tertinggal
Selain masalah SDM, Menhaj juga menyoroti kondisi anggaran Kemenag yang tertinggal dibandingkan kebutuhan program. Beberapa proyek strategis, termasuk pembangunan fasilitas pendidikan agama dan digitalisasi layanan, terkendala keterbatasan dana.
Menhaj menjelaskan, anggaran yang ada saat ini seringkali harus dibagi untuk banyak program, sehingga beberapa proyek penting tertunda. Kondisi ini membuat kementerian kesulitan mengejar target capaian yang telah direncanakan.
“Memang tantangan kami bukan hanya jumlah pegawai, tapi juga kecukupan anggaran untuk memastikan semua layanan berjalan sesuai standar,” ujarnya. Dia menekankan bahwa perencanaan keuangan yang matang dan dukungan pemerintah pusat menjadi kunci untuk menyelesaikan persoalan ini.
Baca Juga: Prabowo Beberkan Arab Saudi Dukung Kampung Haji RI
Dampak Kekurangan Pegawai Terhadap Layanan
Kekurangan pegawai Kemenag berimbas langsung pada pelayanan publik. Di bidang pendidikan agama, misalnya, proses administrasi sertifikasi guru dan distribusi buku ajar sering terhambat. Di layanan haji dan zakat, antrean panjang dan proses yang lambat masih menjadi keluhan masyarakat.
Pegawai yang ada kerap bekerja lembur untuk menutupi kekurangan, tetapi ini hanya solusi sementara. Menhaj menekankan perlunya rekrutmen tambahan agar setiap layanan bisa dijalankan secara efektif, tanpa mengurangi kualitas dan keamanan data masyarakat.
Selain itu, kurangnya SDM juga mempengaruhi inovasi dan implementasi program baru. Banyak ide untuk digitalisasi dan peningkatan layanan tidak bisa terealisasi karena keterbatasan tenaga yang mampu mengeksekusi proyek.
Cara Menhaj Atasi Kekurangan Pegawai dan Dana
Menhaj menegaskan bahwa Kemenag telah menyiapkan strategi untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah meminta tambahan formasi pegawai baru melalui pemerintah pusat serta melakukan rekrutmen internal dari tenaga berkompeten di bidang terkait.
Selain itu, kementerian fokus pada efisiensi anggaran dan prioritas program. Proyek yang paling berdampak bagi masyarakat akan mendapatkan perhatian lebih, sedangkan program non-prioritas sementara ditunda. Strategi ini bertujuan agar keterbatasan dana tidak menghambat pelayanan kritis masyarakat.
Menhaj juga mendorong penggunaan teknologi dan digitalisasi untuk meningkatkan produktivitas pegawai yang ada. Dengan sistem digital yang baik, beban kerja dapat berkurang, pelayanan lebih cepat, dan transparansi anggaran meningkat. Menhaj menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pegawai, dan masyarakat untuk mencapai reformasi birokrasi yang efektif.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari nasional.kompas.com
- Gambar Kedua dari nasional.kompas.com
