Politikus PDIP Serukan Sejarah Indonesia Bebas Dari Pengaruh Politik
Politikus PDIP serukan pentingnya penulisan sejarah Indonesia yang jujur, bukan sekadar untuk memuliakan rezim tertentu.
Dalam dinamika politik dan pembangunan nasional, sejarah kerap dijadikan alat legitimasi kekuasaan, namun hal ini berpotensi mengaburkan kebenaran dan menutup-nutupi fakta penting.
Dibawah ini VIEWNEWZ akan membahas PDIP menegaskan bahwa penyusunan ulang sejarah harus melibatkan berbagai ahli dan lapisan masyarakat agar narasi yang tercipta dapat mewakili seluruh spektrum.
Pentingnya Penulisan Sejarah yang Transparan
Politikus PDIP menegaskan bahwa penulisan sejarah Indonesia harus didasarkan pada fakta yang akurat dan transparan. Mereka menolak penggunaan sejarah sebagai alat untuk mengagungkan rezim tertentu, terutama yang bertujuan menutupi kekurangan atau kegagalan masa lalu.
Sejarah harus disusun secara jujur demi mengungkap kebenaran tanpa bias, agar bangsa dapat belajar dari pengalaman dan kesalahan masa lalu. Pendekatan ini penting agar sejarah menjadi sumber pembelajaran yang kredibel dan tidak menjadi alat politik yang memecah belah masyarakat.
Ayo Kawal Timnas Menuju Piala Dunia - Link Aplikasi Nonton Indonesia vs China dan Jepang vs Indonesia GRATIS! Segera download! APLIKASI SHOTSGOAL
![]()
Kritik PDIP Terhadap Penulisan yang Tidak Akurat
PDIP menyoroti bahaya penulisan sejarah yang tidak akurat dan penuh bias, yang hanya menceritakan versi kemenangan sepihak. Politikus PDIP serukan agar sejarah Indonesia bukan “his story” semata, melainkan gambaran menyeluruh tentang perjuangan bangsa.
Mereka mengkritik penggantian istilah penting seperti “Orde Lama” dan “Orde Baru” tanpa konsultasi ahli sejarah. Kritik ini bertujuan menjaga agar sejarah nasional tidak terdistorsi demi kepentingan politik tertentu dan tetap mencerminkan fakta-fakta nyata yang terjadi di lapangan.
Baca Juga:
Kontroversi Penulisan Ulang Sejarah Indonesia
Penulisan ulang sejarah nasional menimbulkan kontroversi luas karena dianggap tidak melibatkan masyarakat luas secara memadai. Banyak yang khawatir proyek ini dikerjakan tergesa-gesa dan dimanfaatkan sebagai alat legitimasi kekuasaan saat ini maupun masa lalu.
Keputusan mengganti istilah dan menutup-nutupi aspek penting sejarah makin memperuncing ketidakpercayaan publik. Bahkan, sejumlah akademisi dan ahli sejarah mengundurkan diri sebagai bentuk protes. Ini menunjukkan bahwa penulisan sejarah harus dilakukan secara transparan dan dengan melibatkan berbagai pihak agar hasilnya dapat diterima oleh masyarakat.
Peran Negara Dalam Penulisan Sejarah
Ketika negara mengambil peran dominan dalam penulisan sejarah, ada risiko sejarah menjadi alat politik untuk membela rezim penguasa. Patut diwaspadai agar narasi resmi tidak menyingkirkan kisah korban pelanggaran HAM dan narasi minoritas.
Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia (AKSI) menilai pendekatan monolitik berbahaya karena dapat menghilangkan keberagaman perspektif. Sejarah yang sehat harus menyediakan ruang interpretasi beragam, bukan dipaksakan sesuai kepentingan kekuasaan.
Permintaan PDIP Untuk Melibatkan Ahli Sejarah
PDIP menyerukan agar proyek penulisan ulang sejarah melibatkan ahli sejarah dan akademisi dari berbagai disiplin ilmu untuk memastikan hasil yang objektif. Mereka juga menegaskan pentingnya keterbukaan kepada publik supaya proses dan isi sejarah dapat dikritisi secara luas.
Saat ini, proyek yang melibatkan lebih dari seratus penulis itu ditargetkan selesai Agustus 2025, tapi PDIP menuntut agar prinsip transparansi dan kebenaran tetap diutamakan. Keterlibatan masyarakat dan para pakar menjadi kunci untuk menciptakan narasi sejarah yang adil dan representatif.
Kesimpulan
Penyusunan sejarah nasional yang baru menghadapi tantangan besar terkait kontroversi istilah, bias politik, dan representasi kelompok minoritas seperti perempuan dan masyarakat Papua. PDIP dan akademisi berharap proses ini menjadi peluang untuk mengembangkan historiografi yang inklusif, kritis, dan obyektif.
Dengan demikian, sejarah bisa menjadi alat pembelajaran yang memperkuat demokrasi dan keadilan sosial, bukan sekadar legitimasi kekuasaan. Harapan besar ditujukan untuk generasi mendatang. Manfaatkan juga waktu anda untuk mengeksplorasi lebih banyak lagi tentang semua informasi viral terupdate lainnya hanya di VIEWNEWZ.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari voaindonesia.com
- Gambar Kedua dari kompas.id