DPR Minta Kemendagri Mediasi Anggaran Rp234T Mengendap

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, mengusulkan agar Kemendagri memediasi pertemuan antara Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa dan Pemda.

Tujuannya adalah mencari titik terang terkait masalah anggaran daerah yang disebut masih mengendap di bank sebesar Rp234 triliun. Berikut ini VIEWNEWZ akan memberikan informasi terbaru soal anggaran daerah Rp234 triliun yang mengendap dan langkah DPR minta Kemendagri memediasi.

Anggaran Mengendap di Tengah Tuntutan Tambahan Dana

Ahmad Doli menyoroti adanya kontradiksi antara permintaan tambahan anggaran dari pemerintah pusat oleh beberapa daerah dan fakta bahwa sebagian besar dana yang seharusnya digunakan justru masih mengendap di bank.

“Agar persoalan ini bisa didudukkan dengan jelas, kita perlu mengetahui penyebabnya. Jangan-jangan kepala daerah sendiri tidak tahu ada anggaran yang belum terserap sebesar Rp234 triliun,” ujar Doli dalam diskusi yang digelar di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (23/10/2025).

Data yang disampaikan oleh Menteri Keuangan tersebut memang mengejutkan banyak pihak. Jika tidak segera dijelaskan, menurut Doli, akan memunculkan kebingungan karena tampak kontradiktif: di satu sisi, hampir seluruh kepala daerah mengeluhkan kekurangan anggaran, namun di sisi lain, sejumlah dana tidak terserap.

Ayo Kawal Timnas Menuju Piala Dunia - Link Aplikasi Nonton Timnas Indonesia GRATIS! Segera download! APLIKASI SHOTSGOAL

 

Pemerintah Pusat Bisa Kurangi Dana Transfer ke Daerah

Doli menekankan bahwa pemerintah pusat wajar mempertimbangkan pengurangan dana transfer ke daerah (TKD) untuk tahun 2025 dan 2026, sebagai langkah mendorong Pemda untuk lebih optimal dalam menggunakan anggaran yang tersedia.

“Kalau anggaran yang belum terserap ini bisa dioptimalkan, percepatan pembangunan daerah juga akan memberikan dukungan terhadap percepatan pembangunan nasional,” jelas legislator yang membidangi urusan pemerintahan daerah itu.

Menurutnya, strategi ini tidak dimaksudkan untuk membatasi dana daerah, melainkan mendorong efisiensi dan transparansi. Dalam pengelolaan keuangan daerah, agar setiap rupiah yang dikucurkan benar-benar berdampak bagi pembangunan masyarakat.

Baca Juga: Demo Sopir Angkot di Bogor Berakhir Damai, Tuntutan Kendaraan

DKI Jakarta Puncaki Daerah Dengan Simpanan Terbesar

Berdasarkan data yang disampaikan oleh Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, lambatnya realisasi belanja pemerintah daerah menjadi penyebab utama. Dana sebesar Rp234 triliun masih mengendap di bank hingga akhir September 2025.

Dari total tersebut, DKI Jakarta tercatat sebagai daerah dengan simpanan terbesar, mencapai Rp14,6 triliun. Menkeu menegaskan bahwa lambatnya penyerapan anggaran ini bukan karena kekurangan dana, melainkan keterlambatan eksekusi di tingkat daerah.

Kondisi ini menjadi perhatian serius karena dana yang mengendap tidak produktif dan seharusnya bisa digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik yang mendesak.

Perlunya Koordinasi dan Mediasi

Ahmad Doli menekankan bahwa koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat krusial. Salah satu solusi yang diusulkan adalah Kemendagri memediasi komunikasi antara Menkeu dan kepala daerah.

Langkah mediasi diharapkan dapat mengidentifikasi hambatan yang menyebabkan lambatnya realisasi anggaran, apakah terkait birokrasi, kapasitas manajemen keuangan, atau faktor lain. Dengan demikian, solusi yang diambil bisa tepat sasaran, baik untuk daerah maupun kepentingan nasional.

Doli menambahkan, “Kalau tidak cepat di-clear-kan, nanti akan menimbulkan tafsir lain. Anggaran itu kenapa bisa tidak dipergunakan, sementara di sisi lain, kepala daerah melaporkan kekurangan anggaran.”

Mediasi ini dinilai penting agar tidak terjadi misinterpretasi data dan agar masyarakat maupun pihak terkait memahami kondisi keuangan daerah secara transparan.

Optimalkan Anggaran Untuk Percepatan Pembangunan

Menurut Doli, percepatan penyerapan anggaran daerah harus menjadi prioritas. Dana yang masih mengendap seharusnya bisa digunakan untuk membiayai proyek pembangunan strategis, layanan publik, dan program kesejahteraan masyarakat.

Ia menekankan bahwa optimalisasi anggaran tidak hanya menguntungkan daerah, tetapi juga mendukung percepatan pembangunan nasional. Dengan pemanfaatan anggaran yang efektif, setiap rupiah akan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Doli berharap, melalui mediasi Kemendagri, kepala daerah dan Menkeu dapat mencapai kesepahaman dan mengimplementasikan langkah-langkah konkret. Untuk memastikan semua dana terserap sesuai rencana, sehingga pembangunan di daerah tidak terhambat.

Simak dan ikuti terus berbagai informasi berita-berita terbaru dan update menarik lainnya hanya di VIEWNEWZ.

---